http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/issue/feed KRTHA BHAYANGKARA 2021-03-01T22:07:34+00:00 Adi Nur Rohman adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><strong>KRTHA BHAYANGKARA </strong>is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal is a peer-reviewed journal which aims and focuses to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholars, which includes but not limited to works in the law and history, law and human security, legal philosophy, International Law,&nbsp;&nbsp;Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law, Customary Law, and many other legal issues. All articles submitted to this journal should be written in Bahasa or English and each article will have a unique <strong>Digital Object Identifier (DOI)</strong> number. However, articles that are not included in the area of law and human security are not covered and out of the scope of this journal. This journal is published twice a year, namely in June and December.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>p-ISSN </strong><strong>1978-8991 </strong><strong>| e-ISSN </strong><strong>2721-5784</strong></p> http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/280 Acknowledgement to Reviewers For Their Generous Contribution in Volume 14 Issue 2 December 2020 2021-01-13T04:20:58+00:00 Adi Nur Rohman adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id <p>Redaksi Jurnal KRTHA BHAYANGKARA menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Editor dan Reviewer di bawah ini yang telah membantu mengawal proses penelaahan dan penerbitan naskah yang dikirimkan kepada Jurnal KRTHA BHAYANGKARA untuk Volume 14 Nomor 2 Desember 2020:</p> <p><strong>Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Dr. Wirdyaningsih, SH, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Indonesia)</p> <p><strong>Dr. Dwi Atmoko, SH, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Sugeng, SH, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Aya Yahya Maulana, Lc, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Yarsi)</p> <p><strong>Hesti Widyaningrum, SH, MH </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> <p><strong>Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum </strong>(Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)</p> 2021-01-13T04:20:58+00:00 Copyright (c) 2020 Adi Nur Rohman http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/523 Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia 2021-03-01T22:07:34+00:00 Rahmat Saputra rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (<em>library research</em>) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, <em>pertama</em>, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau&nbsp;<em>Salus Populi Suprema Lex</em>. <em>Kedua</em>, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta&nbsp;<em>sustainable welfare </em>yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.</p> 2020-12-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Rahmat Saputra http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141 Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami 2020-11-25T12:25:01+00:00 Margo Hadi Pura oficiumnobile@gmail.com Hana Faridah hana.faridah@fh.unsika.ac.id <p>Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan&nbsp;yang sah sebagaimana ketentuan&nbsp;Pasal 2 ayat (1) UUP,&nbsp;dan hanya bisa dituntut berdasarkan&nbsp;adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.</p> 2020-12-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Margo Hadi Pura, Hana Faridah http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/148 Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya 2020-11-25T12:27:03+00:00 Rahman Amin rahman.amin2013@gmail.com Alfin Pratama alfin.pratama@mhs.ubharajaya.ac.id Iren Manalu iren.manalu@mhs.ubharajaya.ac.id <p>Penggunaan&nbsp; kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik<em>, </em>namun dapat menjadi permasalahan apabila kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran lalu lintas telah berpindah kepemilikan atau dikemudikan oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera <em>ETLE </em>hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang Elektronik yaitu faktor substansi hukum yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, serta faktor alam atau lingkungan.</p> 2020-12-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Rahman Amin http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/196 Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (Freight Container): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 2020-11-25T12:30:43+00:00 Tadeus Adam Sianturi tadeusadams@gmail.com Sylvana Murni Deborah Hutabarat sylvana.murni@gmail.com <p>Dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan aturan yang ada, salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU. Dimana dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa <em>Freight Container</em> (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perushaan Pelayaran. Tujuan dari penulisan ini untuk mempelajari bentuk perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 serta memberikan pemahaman terhadap dampak dari perjanjian penetapan harga dilihat pada Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pertama, keempat perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer (<em>freight container</em>) pada rute Surabaya menuju Ambon telah melakukan perjanjian penetapan harga dengan mengeluarkan surat penyesuaian harga, dimana salah satu pembuktiannya yang digunakan yaitu bukti tidak langsung. Kedua, dampak yang terjadi akibat perjanjian penetapan harga oleh perusahaan pelayaran yaitu Provinsi Maluku menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dimana salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berasal dari sektor logistik.</p> 2020-12-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Tadeus Adam Sianturi