2024-03-28T13:27:36Z
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/oai
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/5
2021-08-20T22:27:21Z
KRTHA:ART
PERANAN FILSAFAT ILMU DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM
Hutagalung, Jantarda Mauli
Filsafat Ilmu
, Filsafat Hukum
Untuk memahami hakikat dari kebenaran, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah terus meningkatkan ilmu dengan terus mempertanyakan apa yang telah ada sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari berdirinya filsafat ilmu. Dalam usaha mempertanyakan tersebut, manusia memiliki keterbatasan berupa waktu dan kemampuan. Ini menyebabkan belum terungkapnya berbagai keingintahuan manusia. Dengan demikian, usaha manusia untuk memahami jawaban atas pertanyaannya adalah sesuatu yang akan bergerak lambat, tetapi apabila terus dilakukan akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan dapat membangun kemajuan pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Tulisan ini akan membahas mengenai korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan dimana hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/5
10.31599/krtha.v13i2.5
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 197-207
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/5/1
Copyright (c) 2019 Jantarda Mauli Hutagalung
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/6
2021-08-20T22:27:34Z
KRTHA:ART
SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR: (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014 )
Kurniawan, Iwan
Keberatan
Banding
Peninjauan Kembali
Dilakukan penulisan ini adalah perihal sengketa penetapan nilai pabean dalam ekspor impor. Importir yang tidak setuju atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean sehingga mengakibatkan tambah bayar bea masuk dan pajak, dalam rangka impor diberi kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Atas penetapan Pejabat Pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya dalam hal keberatannya ditolak importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Undang-undang Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor, termasuk pengajuan keberatan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Kepabeanan. Pada prinsipnya Keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan gugatan kepengadilan umum, peradilan tatausaha negara, atau badan peradilan lain. Pihak yang bersengketa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain berupa upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan invetarisasi hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder pengumpulan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan proses pemikiran deduktif. Dalam variable Penetapan Nilai Pabean Bea dan Cukai. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variable Sengketa Terhadap Penetapan Nilai Pabean sangat berpengaruh terhadap total penerimaan Negara.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/6
10.31599/krtha.v13i2.6
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 208-222
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/6/2
Copyright (c) 2019 Iwan Kurniawan
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/7
2021-08-20T22:27:47Z
KRTHA:ART
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Masri, Esther
Poligami
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Saat ini di Indonesia banyak terjadi kasus poligami yang tidak dijalankan sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan syariah yang dapat membawa kemudharatan terhadap istri dan anak-anak.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7
10.31599/krtha.v13i2.7
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 223-241
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/7/3
Copyright (c) 2019 Esther Masri
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/8
2021-08-20T22:27:55Z
KRTHA:ART
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN YANG MELANGGAR PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BEKASI
Putri, Elfirda Ade
Pertanggungjawaban pidana
Anak
Pelaku Pencabulan
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Pencabulan kepada anak oleh anak dapat dijerat dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pencabulan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan pencabulan, hanya dapat dikenai tindakan. Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan pencabulan harus memperhatikan harkat dan martabat anak serta memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jangan sampai stigma atau label akibat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak merusak masa depannya.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/8
10.31599/krtha.v13i2.8
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 242-250
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/8/4
Copyright (c) 2019 Elfirda Ade Putri
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/9
2021-02-18T03:40:30Z
KRTHA:ART
THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA
Rohman, Adi Nur
eksistensi
maslahah mursalah
hukum Islam
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi maslahah dalam wacana perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, makalah ini menguraikan keberadaan masalah dan melihat lebih dalam ke dalam implementasi masalah sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Makalah ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan doktrinal. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi maslahah adalah metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah Islam. Selain itu, implementasi masalah sebagai dasar untuk penemuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dilihat dari daruratnya undang-undang atau peraturan di bawahnya yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari zaman dan teknologi.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/9
10.31599/krtha.v13i2.9
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 251-260
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/9/5
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/10
2021-08-20T22:28:15Z
KRTHA:ART
KOMISI KEPOLISIAN DALAM PERBANDINGAN
Hasibuan, Edi Saputra
Polisi
Perbandingan
Amerika
Kanada
Sistem
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sangat diharapkan implementasinya demi keadilan dan kemanfataan bagi masyarakat. Dalam prakteknya tentu Kepolisian mempunyai berbagai sistem dan standar operasional dalam menjalankan tugasnya, mulai dari sistem keamanan, sistem penyidikan, maupun sistem dalam menangani keluhan dan kritikan dari masyarakat. Melihat pentingnya peran Kepolisian, maka tentunya bukan hanya Indonesia yang memiliki “penegak hukum”, Negara lain pun tentunya memiliki Polisi mereka sendiri. Dalam tulisan kali ini, Amerika dan Kanada menjadi contoh Negara yang juga mempunyai “Penegak Hukum”. Perbandingan ini tentunya bukan untuk mencari Negara mana yang lebih baik dalam sistem dan penanganan masalahnya, namun untuk melihat dan mempelajari cara kerja dari sistem mereka. Mengambil hal yang positif dan mengesampingkan yang tidak perlu. Bagaimana kemudian Polisi Indonesia dapat berkembang semakin maju dengan belajar dari Negara-negara tetangga.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/10
10.31599/krtha.v13i2.10
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 261-276
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/10/6
Copyright (c) 2019 Edi Saputra Hasibuan
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/11
2021-08-20T22:28:25Z
KRTHA:ART
PENDEKATAN PARADIGMATIK (KUHN) TERHADAP PROBLEMATIKA ANALISIS EKONOMI MATERIALISME (MARX DAN ENGELS) ATAS ILMU HUKUM
Siregar, Rachmat Kurniawan
Paradigma
Analaisis ekonomi atas hukum
Ilmu hukum
Gagasan Kuhn tentang Revolusi Ilmiah dengan pendekatan paradigmanya dengan memfokuskan penelitian sejarahnya menentang positvisme dan jadi pelopor post-positivisme dengan epistemologi post-modernnya. Pendekatan paradigma juga mempengaruhi ilmu hukum serta analisis ekonomi materialisme Marx dan Engel atas hukum yang ternyata memiliki problematika yang syarat dengan aliran positivismenya. Berdasarkan kajian konseptual, maka dapat diketahui bahwa pendekatan paradigma atas ilmu hukum menguatkan kembali konsep yang disyaratkan oleh Savigny, yaitu volkgeist atau rasa kebangsaan yang digali dari konsep-konsep yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mampu merumuskan problematika analisis ekonomi materialisme dan memformulasikan ilmu (sistem) hukum yang mampu menjadi road map dalam tatanan keseluruhan kesisteman di Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-12-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/11
10.31599/krtha.v13i2.11
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 2 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2019; 277-286
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/11/7
Copyright (c) 2019 Rachmat Kurniawan Siregar
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/12
2021-08-20T22:30:16Z
KRTHA:ART
IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)
Hakim, Lukman
teori dualistis
hukum pidana
Sistem pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan, hal mana mengakibatkan pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum, sementara dari asas legalitas ini telah bergeser menjadi asas atau teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP secara eksplisit telah mengimplementasikan teori dualistis ini sebagai bagian sistem pemidanaan, sehingga hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang dalam putusan hakim.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12
10.31599/krtha.v13i1.12
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 1-16
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12/8
Copyright (c) 2019 Lukman Hakim
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/13
2021-08-20T22:30:25Z
KRTHA:ART
CHILD ABUSE DAN KEAMANAN LINGKUNGAN ANAK DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2025-2030
Al Adawiah, Rabiah
kekerasan anak
rasa aman
perlindungan anak
Napza
pemerintah
Anak-anak sangat penting karena mereka adalah nasib potensial dari suatu generasi atau bangsa di masa depan. Saat ini, sepertiga penduduk Indonesia adalah anak-anak dan di masa depan (2025-2030), Indonesia akan memiliki bonus demografi. Pada saat yang sama, berbagai kasus dialami oleh anak-anak Indonesia, seperti perdagangan, penindasan, eksploitasi seksual, makanan dan makanan ringan yang mengandung bahan berbahaya, pedagang dan pengguna narkoba, kekerasan fisik dan psikis di lingkungan dan sekolah. Ironisnya, sekolah di mana anak-anak mendapatkan pendidikan tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak lainnya. Kasus anak-anak yang melibatkan guru sebagai pelaku masih terjadi. Para guru melakukan hal-hal yang tidak terpuji sebagai orang tua anak-anak di sekolah. Jika kita merefleksikan berbagai kasus yang dialami oleh anak-anak saat ini, maka 'bonus demografi' di masa depan tidak akan menjadi lebih baik. Mengamati berbagai kasus pelecehan anak (kekerasan, kesehatan, penggunaan narkoba dan sebagainya), perlu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat untuk anak-anak. Negara / pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi (mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kesehatan, hingga hak untuk bertahan hidup). Penulisan ini didasarkan pada hasil analisis yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan berbagai macam literatur relevan, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan child abuse di Indonesia, kemudian merumuskan suatu pemecahan masalah yang dihadapi.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/13
10.31599/krtha.v13i1.13
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 17-43
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/13/9
Copyright (c) 2019 Rabiah Al Adawiah
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/14
2021-08-20T22:30:34Z
KRTHA:ART
PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA
Atmoko, Dwi
Waralaba
Pelaksanaan Perjanjian
Perlindungan Pihak Penerima
Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau guide lines baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Selain itu dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Pada dasarnya untuk perjanjian berlaku umum sebagaimana di atur dipasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, akan tetapi lebih khususnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selanjutnya dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 , terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba serta menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/14
10.31599/krtha.v13i1.14
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 44-75
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/14/10
Copyright (c) 2019 Dwi Atmoko
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/15
2021-08-20T22:30:45Z
KRTHA:ART
SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA AGENCY MODEL DAN TALENT DENGAN PARA PIHAK PADA INDUSTRI ENTERTAINMENT
Noviriska
solusi
konflik
hukum bisnis
Permasalahan hukum bisnis secara keseluruhan dituangkan dalam suatu kontrak hukum bisnis yang disepakati para pihak, pada umumnya kontrak hukum bisnis tidak terikat pada suatu bentuk kontrak tertentu dapat dibuat secara lisan dan juga tertulis namun bila terjadi konflik pada para pihak maka bentuk kontrak secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam menempuh jalur diluar pengadilan adanya solusi konflik yaitu dengan negosiasi, mediasi, somasi dengan para pihak untuk mencapai jalan perdamaian. Namun apabila solusi konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka dapat pula ditempuh choice of forum melalui pengadilan, arbitrase maupun mediasi. Konflik antara agency model dan talent dapat terjadi dengan para pihak apabila terjadinya suatu wanprestasi dalam kontrak yang telah disepakati. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya penemuan hukum yang akan diteliti oleh pihak penulis terhadap kontrak-kontrak model atau talent agar dilakukannya jaminan berupa deposit uang demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan talent dalam menjalankan pekerjaannya baik sebagai presenter, pemain sinetron, pemain film, dan pekerjaan lainnya yang dalam segala hal termasuk penerimaan honorarium model atau talent dilakukan oleh pihak agency model atau talent tersebut. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama Agency model dan talent dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/15
10.31599/krtha.v13i1.15
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 76-99
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/15/11
Copyright (c) 2019 Noviriska
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/16
2021-08-20T22:30:51Z
KRTHA:ART
PERANAN ILMU FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI : (Studi Kasus Putusan No.1550/PID.SUS/2015/PN.MKS)
Iskandar, Octo
Suwanda, Naufal Hafidh
Hukum Pidana
Ilmu Forensik
Tindak Pidana Kekerasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan ilmu forensik tersebut sesuai putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam perkara No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks sebagaimana penjatuhan saksi pidana perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengacu pada hasil visum et repertum. Tidak terlepas pula kendala-kendala yang dihadapi berupa laporan administrasi dari hasil visum et repertum dan keterangan saksi yang berbelit-beli dan tidak hadirnya saksi dalam persidangan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/16
10.31599/krtha.v13i1.16
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 100-113
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/16/12
Copyright (c) 2019 Octo Iskandar, Naufal Hafidh Suwanda
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/17
2021-08-20T22:31:04Z
KRTHA:ART
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX)
Lestari, Melanie Pita
kesusilaan
hukum pidana
cyber sex
Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan (cyber pornography) khususnya child pornography dan cyber sex. Penyalahgunaan internet di dunia maya kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, terlebih yang dikaitkan dengan perbuatan asusila atau seks. Padahal di dunia cyber masalah yang berhubungan dengan seks menimbulkan berbagai permasalahan dalam aspek hukum, moral dan agama. Artikel ini bertujuan menganalisis peraturan hukum pidana baik masa kini maupun masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan di bidang cybersex. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cybersex yang merupakan bentuk baru perzinahan harus segera dikedepankan baik secara penal maupun non penal. Upaya rekonstruksi sebagai upaya penanggulangan tetap menjadi kebutuhan. Di samping itu, upaya non penal pun dapat ditempuh dengan beberapa pendakatan, seperti; teknologi, budaya, dan regulasi administrasi.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/17
10.31599/krtha.v13i1.17
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 114-139
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/17/13
Copyright (c) 2019 Melanie Pita Lestari
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/18
2021-08-20T22:31:15Z
KRTHA:ART
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM PADA MASA YANG AKAN DATANG MELALUI PENDEKATAN NON PENAL
Ismail, Zulkifli
perjudian
sabung ayam
non penal
Perjudian merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Khusus di Indonesia, salah satu bentuk perjudian yang ada di beberapa wilayah adalah sabung ayam. Banyak efek negatif perjudian khususnya perjudian sabung ayam, tetapi upaya penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Banyak kalangan berdalih bahwa perjudian sabung ayam berkaitan dengan budaya setempat, adat kebiasaan, dan sebagainya. Artikel ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya perjudian sabung ayam. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa perjudian sabung ayam seringkali disamarkan dengan pelaksanaan upacara adat tabuh rah dimana pelaku termotivasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu upaya penal maupun non penal. Upaya non penal dimaksud antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanaman nilai-nilai pendidikan dan pemahaman agama, peningkatan kesadaran akan kepatuhan hukum bagi masyarakat, serta peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/18
10.31599/krtha.v13i1.18
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 140-163
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/18/14
Copyright (c) 2019 Zulkifli Ismail
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/19
2021-08-20T22:31:30Z
KRTHA:ART
ANALISIS TERHADAP PESAWAT PENUMPANG KOMERSIL WINGS AIR YANG MENGALAMI INSIDEN PECAH BAN MENURUT ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN
Wahyuni, Sri
kemananan
keselamatan
penerbangan
Angkutan udara merupakan salah satu alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin menempuh jarak perjalanan yang jauh dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan angkutan laut dan angkutan darat. Di sisi lain, masih banyak insiden kecelakaan yang terjadi khususnya pada pesawat terbang komersil yang mengangkut penumpang mulai dari jatuhnya pesawat di perairan, tabrakan pesawat pada bagian sayap hingga insiden pesawat mengalami pecah ban. Salah satu insiden pecahnya ban pada bagian pesawat terbang adalah Pesawat Wings Air pada tanggal 6 Januari 2019 pesawat Wings Air IW-1390 merupakan penerbangan berjadwal yang sudah dipersiapkan dengan baik menurut aturan. Kejadian ini sangat berdampak pada jadwal penerbangan sehingga mengakibatkan keterlambatan. Hal ini membuktikan bahwa keamanan dan keselamatan para penumpang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009 dan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/19
10.31599/krtha.v13i1.19
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 164-187
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/19/15
Copyright (c) 2019 Sri Wahyuni
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/20
2021-08-20T22:31:40Z
KRTHA:ART
PENANGANAN POLISI TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KALIMANTAN DAN JAWA
Putri, Anggreany Haryani
Irsan, Koesparmono
Human Trafficking
Penanganan Polisi
Penanganan kasus perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan polisi di daerah Jakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Surabaya, Malang, Situbondo, Batam, Pontianak, Sambas, Sanggau, dan Singkawang. Modus dari perdagangan manusia pada umumnya hampir sama. Modus trafficking berkisar pada korban dibujuk, dijebak atau diiming-imingi pekerjaan ditempat seperti café, toko, atau pembantu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata akhirnya mereka tertipu dan diperkerjakan pada tempat prostitusi atau tempat hiburan lain yang harus melayani pelanggan atau kemudian tidak mendapat bayaran. Modus lain yang mencolok adalah yang melibatkan bayi, di Batam Riau, penjualan bayi ke negara tetangga dengan cara yang sangat tidak manusiawi yaitu bayi tersebut ditempatkan di dalam kotak stereofoam dan di beri susu yang telah dicampur dengan obat penenang. Modus khas yang lain yaitu di Sambas yang disebut pengantin pesanan. Korban pada umumnya mempunyai motif / kebutuhan ekonomi yang kuat dan berpendidikan rendah sehingga mereka mudah menjadi korban. Pandangan masyarakat juga menjadi faktor pemicu adanya Trafficking, misalnya ada orang tua yang merasa tidak dirugikan karena anaknya memberikan nafkah kepada mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap berbagai kasus perdagangan perempuan dan anak. Seperti Hukum Adat yang terdapat didaerah tersebut menganggap kasus yang terjadi bukalah sebuah Crime tetapi merupakan adat dan kebiasaan. Selain itu banyak korban tidak melanjutkan laporannya karena mereka tidak menganggap dirinya adalah korban Human Trafficking. Serta faktor kendala yang bahwa masyarakat menganggap hal ini adalah sebuah perjanjian biasa yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata namun mereka tidak menyadarinya bahwa didalamnya terdapat unsur penipuan yang berakibat terpenuhinya unsur Human Trafficking.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2019-06-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/20
10.31599/krtha.v13i1.20
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019; 188-196
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v13i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/20/16
Copyright (c) 2019 Anggreany Haryani Putri, Koesparmono Irsan
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/22
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Wijanarko, Dwi Seno
kedudukan hukum
korban
pidana
Peradilan Pidana Indonesia menganut asas “Perlindungan atas harkat martabat manusia”. Jika dihubungkan dengan asas “Persamaan di muka hukum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP, maka KUHAP masih lebih condong menitikberatkan mengatur mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat dari tersangka dibanding dengan harkat dan martabat dari korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat kurang diperhatikan dalam pengaturan KUHAP dan hal ini merupakan suatu titik kelemahan yang mendasar oleh karena tidak mengatur dan memfasilitasi suatu perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan maksimal terhadap kepentingan korban.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/22
10.31599/krtha.v12i2.22
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 140-153
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/22/23
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/23
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARA KEGIATAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN
Handayani, Otih
Perlindungan Hukum
Jasa Penyelenggara Kegiatan
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap bisnis penyelenggara kegiatan dalam kehidupan modern. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi hak dan kewajiban perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perspektif hukum perikatan, apa saja kendala yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam kaitannya dengan keberlanjutan bisnis jasa penyelenggara kegiatan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa ? Kesimpulan penelitian adalah perusahaan jasa penyelenggara acara dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas lebih membutuhkan perlindungan hukum, hal ini disebabkan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya. Peneliti menemukan kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban disebabkan adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan para pihak termasuk pihak luar dalam melaksanakan pasal 1338 KUHPerdata dan azas-azas perjanjian.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/23
10.31599/krtha.v12i2.23
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 154-168
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/23/24
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/24
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HOTEL TERKAIT MENJALANKAN USAHA PAKET WISATA PERJALANAN DI BALI
Makawangkel, Petrus Stefano Roberto
Saimima, Ika Dewi Sartika
Perbuatan melawan hukum
biro perjalanan wisata
persaingan usaha tidak sehat
Dalam menunjang kepariwisataan Bali, hotel sebagai usaha sarana pariwisata di bidang penyediaan akomodasi tentunya menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Namun dari data yang diperoleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, tingkat hunian hotel berbintang dari tahun 2013 sampai 2017 tidak mengalami kenaikan yang menggembirakan, bahkan cenderung stagnan. Hal tersebut menyebabkan munculnya inovasi yang “kebablasan” yang berakibat pada persaingan tidak sehat antara hotel dengan Biro Perjalanan Wisata. Banyak hotel menjalankan paket perjalanan wisata yang lazim menjadi ‘market” Biro Perjalanan Wisata. Padahal hotel sudah jelas porsinya, yang berhak jual paket tour itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Biro Perjalanan Wisata, dan yang lebih bahaya lagi jika di biarkan terus terjadi maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan iklim usaha pariwisata yang dapat mengakibatkan terjadinya “ tourism kills tourism”. Hotel yang menjalankan paket perjalanan wisata secara langsung maupun tidak langsung merebut dan mengurangi “market” bagi pelaku usaha Biro Perjalanan Wisata sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial dan perbuatan pihak hotel tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Kejadian ini merupakan peristiwa hukum yang terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak hotel karena menjalankan usaha paket perjalanan wisata yang seharusnya menjadi lingkup usaha pihak Biro Perjalanan Wisata. Dimana masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum berupa gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini pihak Biro Perjalanan Wisata atas Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian, yang dilakukan oleh pihak hotel.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/24
10.31599/krtha.v12i2.24
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 169-192
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/24/25
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/25
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN
Hadrian, Endang
PERMA
Mediasi
Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/25
10.31599/krtha.v12i2.25
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 193-206
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/25/26
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/26
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Eleanora, Fransiska Novita
pelaku usaha
perlindungan
konsumen
Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dinikmatinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya. Namun, dalam mengkonsumsi barang/jasa, sering menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen, dikarenakan barang/jasa itu rusak/cacat, dikemudian hari. Tetapi pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada konsumen, padahal upaya perlindungan konsumen adalah prinsip perlindungan atas barang dan jasa, artinya konsumen harus mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang dibayarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (yuridis normatif). Tujuannya adalah Bagaimanakah prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimakah upaya perlindungan terhadap konsumen. Hasilnya adalah pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26
10.31599/krtha.v12i2.26
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 207-228
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/26/27
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/27
2020-10-17T22:24:28Z
KRTHA:ART
PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Widyaningrum, Hesti
Pencegahan
Hak
Pekerja Perempuan
Peningkatan daya produksi oleh perusahaan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pasar baik dalam skala nasional, maupun global. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam sistem produksi suatu perusahaan. Kebutuhan terhadap jumlah tenaga kerja tidak hanya pada pekerja laki-laki akan tetapi juga pada perempuan. Kondisi hari ini, beberapa perusahaan di Indonesia membutuhkan pekerja perempuan dalam mendukung produksinya. Peningkatan tersebut, mestinya seiring meningkatnya proteksi hak pekerja perempuan dalam Hubungan Industrial, Sayangnya, banyak kasus terhadap pelanggaran di berbagai daerah masih saja terjadi. Berdasarkan latar belakang ini, Penulis mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai “Pencegahan terhadap Pelanggaran Hak Perempuan sebagai Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.”Pelaksanaan kegiatan ini di PT. PAS (Prakarsa Alam Segar), Bekasi. Perusahaan ini memiliki 80% pekerja perempuan dari seluruh pekerja sebanyak 5.925 pekerja. Peserta kegiatan ini sebanyak 71 peserta dan 40% dari peserta adalah perempuan. Walaupun begitu, Informasi yang disampaikan oleh Penulis tetap tersampaikan terhadap peserta sesuai dengan tujuan semula. Ini dilihat dari hasil Pra dan Pasca tes yang diberikan kepada peserta. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, Secara normatif hak pekerja perempuan telah dipenuhi oleh pihak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama mereka. Sayangnya, ada beberapa klausul dalam perjanjian tersebut, yang membuat hak mereka sulit untuk dipenuhi oleh Perusahaan. Seperti salah satu contohnya, adanya kewajiban menyerahkan surat keterangan dokter ketika mengajukan cuti haid. Adanya perjanjian tersebut membuat, perlindungan hak perempuan sebagai pekerja menjadi terabaikan. Akibatnya, Fungsi reproduksi pekerja dapat terganggu, maka hasil produktivitasnya juga ikut terganggu. Selain itu juga Pengabaian pemenuhan hak mereka dapat memicu timbulnya sengketa antara pekerja dan perusahaan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-12-14
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/27
10.31599/krtha.v12i2.27
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018; 229-240
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/27/28
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/28
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
POLISI, KEKERASAN DAN SENJATA API
Irsan, Koesparmono
Putri, Anggreany Haryani
Police
Firearms
Brimob is a special top of Indonesian National Police Force, Brimob was trained to face special crimes using guns and other special weapon to face crimes using force. All politics is a struggle for power is violence. The reemergence in the early 1980s of terrorism motivated by a religions imperative and state-sponsored terrorist set in motion perfound changes in the nature, motivations and capabilitis of terrorist that are still unfolding. Torture is used as a strategic component of state security system to achieve board political ends thorugh the victimizaztion of individuals which serves pain of suffering, wether physical of metal, is intentionally inflicted : ‘many person, of course, harbor all sorts of radical and extreme belifts and opinion, and many of them belong to radical or even illegal of proscribed political organization. However, if they do not use violence in the pursuance of their beliefs, they cannot be considered terrorist. The willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. Injury is under stood to include psychological as well as physical harm. Police use arms to protect himself and the people.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/28
10.31599/krtha.v12i1.28
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 1-24
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/28/29
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/29
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT DENGAN PASAL 351 (3) KUHP STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 1043 K/PID/2016
Saputra, Rahmat
Tinjauan Yuridis
Tindak Pidana
KUHP
The purpose of this study was to provide an overview of the actions of the defendant already fulfilling the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the Supreme Court Decision No. 1043 K / PID / 2016 and to illustrate the basic consideration of the judge in imposing a verdict on a criminal offense charged with Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in the Supreme Court decision No. 1043 K / PID / 2016. The method used in this study is normative law research. Data collection methods in this study were carried out with literature study, which is a method of collecting data by searching and reviewing library materials (literature, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals). Data collection techniques using qualitative analysis methods. The conclusion in this study is the application of material criminal law by the Panel of Judges of the Supreme Court in the case of Number 1043 K / PID / 2016 which corrected the decision of the Banjarmasin High Court Number 59 / PID / 2016 / PT.BJM, dated 13 July 2016 which strengthened the Kotabaru District Court Decision Number 64 / Pid.B/2016/PN. Ktb, dated April 27, 2016 stating that the defendant Nanang Ramli bin (late) Syamsudin was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of maltreatment which resulted in the death of the victim Jumadi alias jumai bin yahya ( alm) as stipulated in Article 351 paragraph (3) the Penal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) is correct, it is in accordance with the Public Prosecutor's Subsidies indictment, and has been based on the facts of the trial, the evidence presented The Public Prosecutor is in the form of witness statements, evidence, post mortem, and statements of the defendant. The Panel of Judges of the Kotabaru District Court in its consideration there are still some shortcomings, especially in its subjective considerations, namely on consideration of things that are burdensome and matters that alleviate the defendant. The consideration used by the judge in this case only focuses on the perpetrators of the crime. Whereas Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 Year concerning Judicial Power requires judges to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in society. This means that the judge must also consider the loss of the crime victim, and the community
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/29
10.31599/krtha.v12i1.29
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 25-62
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/29/30
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/30
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETATERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN
Wulandari, Septiayu Restu
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Tindak Pidana
Pencurian Ringan
Penelitian mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan bertujuan untuk mengetahui perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui penerapan alternatif penyelesaian sengketaterhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif disertai atau penelitian doktrinal ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem alternatif penyelesaian sengketasudah mulai berkembang sejak dulu dengan nama musyawarah adat desa dan semakin berkembang dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Selain itu, penerapan alternatif penyelesaian sengketaterhadap tindak pidana pencurian bernilai ringansudah diterapkan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/3022/XII/SDEOPS/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dengan cara memediasikan para pihak tanpa harus melimpahkan berkas ke tingkat pengadilan negeri.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/30
10.31599/krtha.v12i1.30
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 63-77
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/30/31
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/31
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Putri, Anggreany Haryani
Limbah Medis
Rumah Sakit
The hospital is where the health services are operated and maintained with the utmost regard for the building and environmental hygiene aspect both physically, waste, liquid waste, clean water and insect/pest animals.Akantetapi to create the hygiene in hospitals is an attempt which is quite difficult and complex nature of the dealing with various aspects of, among others, culture/society behaviors, habits, environmental conditions, social and technological. Hospital waste is any waste generated by the activities of the hospital and other supporting activities.Hospital waste, in particular the infectious medical waste that has not been in the manage well will be catastrophic for the environment.Many hospitals have yet to manage infectious wastes according procedural should be.Not rare cases medical and non medical waste mixed giving rise to the problem of medical waste. Hospital waste processing can be done in various ways, by giving priority to sterilization, namely in the form of a reduction in volume, the use of sterilization must return with the first, recycling and processing.The most important thing in the processing of waste is the separation of waste, waste storage, handling of waste and waste disposal must be in accordance with the provisions of the regulations.So as not to give a negative impact to the environment.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/31
10.31599/krtha.v12i1.31
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 78-90
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/31/32
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/33
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA P.T. ASURANSI JIWASRAYA CABANG PADANG
Masri, Esther
Pelanggaran
I'tikad baik
asuransi
This study uses empirical juridical method where research with a view to legal provisions in practice. This study concerns the basic factors underlying the onset of any breach of the principle of utmost good faith in the insurance agreement as well as how the settlement and legal consequences of the breach of the principle of utmost good faith in the contract of insurance. The author uses the qualitative data analysis to make an assessment of data that authors get on the field with the help of literatures related research. Based on the research that earned the author the P.T. Asuransi Jiwasraya (Persero) Padang Branch that the factors underlying the violation of the principle of utmost good faith can be caused by internal factors (the insurer) is an insurance agent and risk selectors (underwriter) and external factors i.e. insured parties. Violation of the dishonest agents caused the insurer gives a description of the products offered to the prospective insured because only the pursuit of targets and commissions, vice versa the insured provides false information when responding to a question from the insurer. Completion of the offence principle of utmost good faith this is done first by deliberation, if agreement was not reached will proceed through court proceedings. As a result of legal violations of principle of utmost good faith is the insurance agreement void or in other words the insurer has no duty to indemnify if the claims of the insured object.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/33
10.31599/krtha.v12i1.33
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 116-139
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/33/34
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/34
2020-10-17T22:09:28Z
KRTHA:ART
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI APARTEMEN SECARA KREDIT DITINJAU DARI PASAL 1338 ayat (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : (Analisis Putusan Nomor : 356/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR)
Widiarti, Ari
Jual beli
Perjanjian
Melawan Hukum
Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah untuk membayar pembelian apartemen atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur kemanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Suatu pinjaman yang diberikan secara khusus untuk membiayai transaksi, misalnya memperoleh barang, jasa, atau tanah disebut dalam undang-undang sebagai debitor creditor supplier agreement. Itikad baik dalam pra perjanjian dan penyusunan perjanjian mewajibkan para pihak untuk memberitahukan atau menjelaskan fakta material kepada pihak yang lain mengenai pokok yang di negoisasikan itu. PT Multi Artha Griya selaku produsen berkewajiban untuk memberitahukan kepada konsumennya bahwa persyaratan aturan untuk pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) dikarenakan suami dari Konsumen ternyata adalah Warga Negara Asing, maka ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu adanya perjanjian Pra-nikah antara si suami dan isteri sebelum melakukan Down Payment, sehingga konsumen akan mempertibangkan untuk membeli Apartemen tersebut atau tidak. Tidak adanya itikad baik dari produsen mengenai hal tersebut mengakibatkan produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Pasal 4 angka 7, Pasal 7 angka 1 Undang-undang Perlindungan konsumen dan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2018-06-18
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/34
10.31599/krtha.v12i1.34
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 12 No. 1 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2018; 91-115
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v12i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/34/33
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/35
2021-08-20T22:26:29Z
KRTHA:ART
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat
Amin, Rahman
Al Aziz, Muhammad Fikri
Manalu, Iren
keadilan restoratif
kecelakaan lalu lintas berat
Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Pusat dilakukan oleh Penyidik setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban yang dilakukan setelah Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat terdiri dari faktor penegak hukum yaitu pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor substansi hukum yakni substansi Surat Edaran Kapolri yang mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian perkara dengan korban manusia dan syarat formiil tentang jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan faktor budaya hukum masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaiakan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-03-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/35
10.31599/krtha.v14i1.35
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 1-26
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/35/17
Copyright (c) 2020 Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren Manalu
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/36
2021-08-20T22:26:36Z
KRTHA:ART
Independensi L/C Terhadap Kontrak Dasar Dari Perspektif Hukum Dagang Internasional
Syahyu, Yulianto
Letter of Credit
Independensi L/C
Hukum Dagang Internasional
Letter of Credit selanjutnya disebut L/C, digunakan untuk membiayai sales contract jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Kehadiran L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. L/C muncul dalam mekanisme perdagangan internasional atau antar pulau sebagai menifestasi dari kontrak dagang (sales contract) antara penjual dan pembeli sebagai kontrak dasar yang disepakati mengenai syarat pembayaran transaksi mereka. Sales contact sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang berisi butir-butir persyaratan yang mereka setujui. L/C didefinisikan sebagai jaminan pembayaran oleh Bank secara bersyarat, sedangkan arti yang luasnya yaitu L/C didefinisikan sebagai jaminan tertulis dari sebuah bank kepada seller (beneficiary) atas permintaan buyer (applicant accountee) untuk melakukan pembayaran, yaitu membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel sampai dengan sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atas dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam suatu jangka waktu tertentu. L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C, keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantung pada penerapan prinsip independensi. Prinsip independensi ini sejalan dengan Absolute Payment Theory. Teori ini mengatakan bahwa dengan penerbitan L/C maka telah memenuhi kewajibannya berdasarkan L/C tersebut, penjual tidak dapat menuntut pembayaran mutlak. Dengan demikian, L/C terpisah (independen) dari kontrak penjualan sebagai kontrak dasar. Pengecualian terhadap prinsip independensi adalah penipuan dan likuidasi bank
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-03-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/36
10.31599/krtha.v14i1.36
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 27-50
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/36/18
Copyright (c) 2020 Yulianto Syahyu
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/37
2021-08-20T22:26:47Z
KRTHA:ART
Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress
Napitupulu, Herbert
Pailit diri sendiri
Peseroan Terbatas
Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (Voluntary Bankruptcy Petition). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai Commercial Exit From Financial Distress (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Fianncial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garmnet Indonesia tidak sertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PSTbelum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-03-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37
10.31599/krtha.v14i1.37
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 51-69
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/37/19
Copyright (c) 2020 Herbert Napitupulu
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/38
2021-08-20T22:26:55Z
KRTHA:ART
Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu
Widyaningrum, Hesti
Pelarangan
Pihak Asing
Dana Kampanye
Pemilu
Penulisan ini menganalisa alasan pentingnya pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dan dampaknya. Hasilnya Peraturan yang bersebrangan antara pelarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan diperbolehkannya Peserta Pemilu menerima dari perusahaan. Padahal antara perusahaan dan pihak asing saling berkaitan satu sama lain jika melibatkan Investor dan lembaga swasta asing dalam permodalan perusahaan. Pelarangan tersebut tidak menutup celah bagi pihak asing terlibat sebagai pendonor kampanye. Ditambah, tidak adanya sanksi terhadap pihak asing yang berkontribusi dalam dana kampanye, semakin membuat pihak asing lebih leluasa terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Pasalnya Investasi Asing mendominasi permodalan di Indonesia. Otomatis, ini berpotensi terjadinya transaksi antara pihak Asing untuk mengintervensi kebijakan negara untuk kepentingannya, sebaliknya kepentingan publik terabaikan. Politik transaksional ini membuat peserta pemilu melakukan berbagai cara untuk mendulang suara seperti vote buyying. Akhirnya, Pemilu menjadi ajang jual-beli, sehingga suara pemilih hanya menjadi komoditas dalam logika ekonomi. Adanya Kekosongan hukum ini, maka perlu ditambahkannya klausul baru dalam Pasal 527 terhadap pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana pemilu. Ini sebagai bentuk antisipasi keterlibatan pihak asing yang berkontribusi dana kampanye.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-03-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/38
10.31599/krtha.v14i1.38
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 70-85
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/38/20
Copyright (c) 2020 Hesti Widyaningrum
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/39
2021-08-20T22:27:05Z
KRTHA:ART
Polisi Hadir, Negara Hadir
Pribadi, Slamet
polisi hadir
negara hadir
Polisi sebagai salah satu pelaksana Fungsi Pemerintahan dibidang Harkamtibmas, perlidungan dan Pelayananan kepada Masyarakat, serta Melakukan Penegakan Hukum, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat, untuk melaksanakan tujuan Negara, yaitu melindungi dan melayani masyarakat dari ganguan Kamtibmas. Kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, karena Polisi adalah Pengemban Fungsi kamtibmas, hadir sebagai alat perubahan sosial, mendinamiskan keadaan sosial, agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sosial dapat berjalan secara aman tanpa ada gangguan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-03-26
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/39
10.31599/krtha.v14i1.39
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 86-101
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/39/21
Copyright (c) 2020 Slamet Pribadi
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/49
2021-08-20T22:27:15Z
KRTHA:ART
Konsep Dasar Hukum Sebagai Norma Sosial (Studi Pada UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)
Suprihatin
Hukum
Norma Sosial
Keadilan
Kemanfaatan
Institusi Sosial
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep dasar hukum sebagai norma sosial (studi pada UU No 1 tahun 1974 dan KHI). Focus kajian pada aspek nilai-nilai dasar hukum dan pada aspek penegakan hukum keluarga. Adapun yang menjadi alasan mengapa dua aspek tersebut perlu dikaji karena adanya fenomena unik dalam penerapan hukum keluarga yang belum bisa diterima seratus persen oleh masyarakat Indonesia tetapi eksistensinya masih dipertahankan oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode perpustakaan (library research). Makalah ini menghasilkan dua hal. Pertama, bahwa nilai-nilai dasar yang ada pada hukum keluarga di Indonesia adalah keadilan dan kemanfaatan. Kedua nilai tersebut saling menunjang. Namun kedua nilai dasar hukum tersebut belum menghasilkan ketertiban seratus persen dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pilihan pemerintah dalam menggunakan metode perumusan hukum dengan metode analisis normative sehingga tidak bersifat otoriter dan tidak memiliki sasaran untuk mengharuskan masyarakat untuk tunduk pada hukum keluarga secara paksa. Namun kekurangan metode ini dapat ditutupi dengan konten hukum yang berkemampuan untuk merubah masyarakat untuk mentransformasi diri tunduk pada hukum keluarga ketika sudah mendapatkan pemahaman yang tepat dan apabila mendapatkan permasalahan hukum. Kedua, Penegakan hukum keluarga Islam telah ditunjang oleh pranata hukum dan pranata sosial. Sebagian masyarakat telah mengunakan pranata tersebut dalam mendapatkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum keluarga dapat berfungsi sebagai institusi sosial yang melindungi masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-04-20
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/49
10.31599/krtha.v14i1.49
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020; 102-113
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/49/43
Copyright (c) 2020 Suprihatin
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/141
2021-08-20T22:22:39Z
KRTHA:ART
Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami
Pura, Margo Hadi
Faridah, Hana
Tindak Pidana
Nikah Siri
Poligami
Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan hanya bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141
10.31599/krtha.v14i2.141
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 114-133
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/141/219
Copyright (c) 2020 Margo Hadi Pura, Hana Faridah
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/148
2021-08-20T22:22:48Z
KRTHA:ART
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
Amin, Rahman
Pratama, Alfin
Manalu, Iren
efektivitas
tilang elektronik
Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik, namun dapat menjadi permasalahan apabila kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran lalu lintas telah berpindah kepemilikan atau dikemudikan oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang Elektronik yaitu faktor substansi hukum yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, serta faktor alam atau lingkungan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/148
10.31599/krtha.v14i2.148
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 134-155
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/148/218
Copyright (c) 2020 Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/189
2021-08-20T22:22:57Z
KRTHA:ART
Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)
Agusta, Hendrawan
Teknologi Informasi
Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Penerima Pinjaman dan Perlindungan Data Pribadi
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, adanya kolaborasi antara teknologi informasi dengan berbagai bidang kehidupan melahirkan berbagai macam inovasi yang membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Inovasi di bidang teknologi informasi melahirkan model bisnis baru yang pada gilirannya mampu menghasilkan efisiensi bagi masyarakat. Revolusi teknologi informasi tersebut terus berkembang dan sekarang memasuki bidang keuangan yang regulasinya ketat. Kolaborasi antara teknologi informasi dengan bidang keuangan melahirkan Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech), salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses kebutuhan keuangannya melalui P2P Lending. Di sisi lain, muncul tantangan dalam P2P Lending mengenai perlindungan data (data pribadi, data transaksi dan data keuangan). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya data pribadi Penerima Pinjaman, dimana data pribadi tersebut perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/189
10.31599/krtha.v14i2.189
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 156-183
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/189/221
Copyright (c) 2020 Hendrawan Agusta
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/196
2021-08-20T22:23:08Z
KRTHA:ART
Perjanjian Penetapan Harga Dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (Freight Container): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018
Sianturi, Tadeus Adam
Hutabarat , Sylvana Murni Deborah
Persaingan Usaha
Perjanjian Penetapan Harga
Uang Tambang Kontainer
Dalam penegakan hukum persaingan usaha yang sehat masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan aturan yang ada, salah satunya dapat diketahui melalui kasus yang diputus oleh KPPU. Dimana dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh 4 Perushaan Pelayaran. Tujuan dari penulisan ini untuk mempelajari bentuk perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran dalam Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018 serta memberikan pemahaman terhadap dampak dari perjanjian penetapan harga dilihat pada Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: Pertama, keempat perusahaan pelayaran dalam industri jasa uang tambang kontainer (freight container) pada rute Surabaya menuju Ambon telah melakukan perjanjian penetapan harga dengan mengeluarkan surat penyesuaian harga, dimana salah satu pembuktiannya yang digunakan yaitu bukti tidak langsung. Kedua, dampak yang terjadi akibat perjanjian penetapan harga oleh perusahaan pelayaran yaitu Provinsi Maluku menyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dimana salah satu penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berasal dari sektor logistik.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/196
10.31599/krtha.v14i2.196
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 184-205
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/196/220
Copyright (c) 2020 Tadeus Adam Sianturi, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/221
2021-08-20T22:23:18Z
KRTHA:ART
Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. Angkasa Pura II (Persero)
Rahmawitri, Mita
Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Sektor Perdagangan
Praktek Monopoli
penyediaan fasilitas
Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbersar di dunia, dengan jumlah populasi penduduk yang besar sehingga memiliki potensi Perdagangan dan juga pelaku usaha disemua sektor perekonomian yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Sektor Perdangangan tersebut dapat terhubung melalui Transportasi Udara dimana dapat memaksimalkan dan menghemat waktu dalam pendistribusian kepada pelaku usaha yang melakukannya. Dengan adanya sektor perdagangan tersebut maka PT Angkasa Pura II (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang Badan Usaha Bandar Udara memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berupa pelayanan jasa barang dan pos yang salah satunya adalah penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos. Namun dalam proses penyediaan fasilitas tersebut PT Angkasa Pura II (Persero) di bandar udara Kualanamu Medan terdapat praktek monopoli perdangan, dimana praktek tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pembahasan Jurnal ini, Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) dimana metode tersebut sesuai dengan kasus yang akan dibahas terkait Praktek Monopoli Perdangan yang dilakukan pada PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Kualanamu Medan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/221
10.31599/krtha.v14i2.221
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 206-220
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/221/293
Copyright (c) 2020 Mita Rahmawitri, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/280
2021-02-18T03:39:22Z
KRTHA:AKL
Acknowledgement to Reviewers For Their Generous Contribution in Volume 14 Issue 2 December 2020
Rohman, Adi Nur
Redaksi Jurnal KRTHA BHAYANGKARA menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Editor dan Reviewer di bawah ini yang telah membantu mengawal proses penelaahan dan penerbitan naskah yang dikirimkan kepada Jurnal KRTHA BHAYANGKARA untuk Volume 14 Nomor 2 Desember 2020:
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Dr. Wirdyaningsih, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia)
Dr. Dwi Atmoko, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Sugeng, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Aya Yahya Maulana, Lc, MH (Fakultas Hukum, Universitas Yarsi)
Hesti Widyaningrum, SH, MH (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum (Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya)
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-01-13
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/280
10.31599/krtha.v14i1.280
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 1 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2020
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/280/236
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/282
2021-08-20T22:23:29Z
KRTHA:ART
Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender
Mukhlis, Sihabudin
perselisihan
mediasi
rekonsiliasi
Perkawinan merupakan akad antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan ibadah dan saling memberikan kebahagiaan satu sama lain, sehingga membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun tidak sedikit dari pasangan suami istri yang sudah terikat dalam ikatan rumah tangga, mengalami permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tujuan dari makalah ini untuk mengatahui sejauh mana mediasi menjadi bagian dari perbaikan dari rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukan bahwa mediasi yang hadir di pengadilan agama kurang efektif, karena seorang yang sudah hadir di Pengadilan Agama cenderung mengharapkan perpisahan. Sebagai upaya pencegahan dan perbaikan dari suami istri yang berselisih, BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) berperan untuk menjadi solusi sebelum terjadinya perselisihan yang berdampak kepada perceraian. Proses mediasi memberikan sarana untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan dengan partisipasi antara para pihak. konsep gender mendorong dalam membangun keluarga, Ilmu dan kematangan mental menjadi kunci agar mampu bersinergi dan saling membantu dalam proses membangun rumah.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/282
10.31599/krtha.v14i2.282
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 221-235
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/282/294
Copyright (c) 2020 Sihabudin Mukhlis
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/289
2021-08-20T22:17:16Z
KRTHA:ART
Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending di Indonesia
Agusta, Hendrawan
Data Pribadi
Keamanan Data Pribadi
Akses Data Pribadi
Teknologi Finansial
P2P Lending
Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya membawa perubahan paradigma mengenai jenis kekayaan baru sehingga muncul fenomena Data is The New Oil. Model bisnis baru yang muncul dari perkembangan teknologi informasi telah menyentuh industri keuangan dan melahirkan Teknologi Finansial, salah satunya pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending/P2P Lending). Selain melahirkan peluang melalui kemudahan mendapatkan akses keuangan, P2P Lending juga menimbulkan tantangan terkait Data Pribadi. Sekali Data Pribadi Penerima Pinjaman (Pengguna Aplikasi) masuk ke dalam Sistem Elektronik Penyelenggara P2P Lending, Penerima Pinjaman selaku Pemilik Data Pribadi tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap Data Pribadinya. Penelitian ini membahas Keamanan Data Pribadi dan Akses Data Pribadi dalam P2P Lending. Keamanan Data Pribadi memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kebocoran Data Pribadi, sedangkan Akses Data Pribadi merupakan sarana bagi Penerima Pinjaman untuk melakukan kontrol atas Data Pribadinya.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/289
10.31599/krtha.v15i1.289
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 11-38
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/289/437
Copyright (c) 2021 Hendrawan Agusta
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/291
2021-08-20T22:23:43Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Andang Sari
Haryani Putri, Anggreany
KDRT
Perempuan
Perlindungan Hukum
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah fenomena (gejala) baru. Di Indonesia KDRT disimpan “rapih” di dalam mitos bahwa rumah tangga adalah surgadunia. KDRT merupakan masalah yang klasik dalam masalah gender. Walaupun perlindungan hukum untuk korban KDRT ini sudah ada yaitu UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun demikian hal ini belumlah cukup untuk mengantisipasi masalah tersebut. Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara pendekatan menelaah perundang-undangan, kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/291
10.31599/krtha.v14i2.291
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 236-245
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/291/295
Copyright (c) 2020 Andang Sari, Anggreany Haryani Putri
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/389
2021-08-20T22:23:55Z
KRTHA:ART
Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Bekasi
Muhammad Faisal Hendriawan
Putri, Elfirda Ade
Otih Handayani
legal standing
surat keterangan nikah
keluarga
Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan penegakan peraturan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendeskripsikan berdasarkan Deskresi yang dimiliki Kepala Desa diterbitkan Surat Keterangan Pernikahan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjarsari Bekasi kepada masyarakat Desa yang melakukan pernikahan secara siri/dibawah tangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan dalam memenuhi syarat administrasi untuk pembuatan dokumen penting. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memiliki legal standing untuk menerbitkan Surat Keterangan Nikah sehingga berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Surat Keterangan Nikah tidak sah menurut hukum serta kepada Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-07
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/389
10.31599/krtha.v14i2.389
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 246-258
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/389/296
Copyright (c) 2020 Muhammad Faisal Hendriawan, Elfirda Ade Putri, Otih Handayani
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/450
2021-08-20T22:15:39Z
KRTHA:ART
Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia
Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia
Pratama, Gede Aditya
Pratama, Gede Aditya
insolvensi
kepailitan
debitur
kreditur
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tes insolvensi yang hilang dalam syarat-syarat kepailitan di Indonesia. Pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tes insolvensi masih belum dijadikan sebagai syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan atau tidak. Debitur dapat dinyatakan pailit cukup dengan dibuktikan bahwa debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam menjelaskan mengenai tes insolvensi yang hilang dalam syarat kepailitan, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa hilangnya tes insolvensi dalam syarat kepailitan di Indonesia dapat mengakibatkan suatu perusahaan/debitur yang sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan di Indonesia tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Sehingga debitur yang mempunyai aset besar dapat dipailitkan oleh kreditur yang hanya mempunyai tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit.
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tes insolvensi yang hilang dalam syarat-syarat kepailitan di Indonesia. Pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tes insolvensi masih belum dijadikan sebagai syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan atau tidak. Debitur dapat dinyatakan pailit cukup dengan dibuktikan bahwa debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam menjelaskan mengenai tes insolvensi yang hilang dalam syarat kepailitan, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa hilangnya tes insolvensi dalam syarat kepailitan di Indonesia dapat mengakibatkan suatu perusahaan/debitur yang sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan di Indonesia tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Sehingga debitur yang mempunyai aset besar dapat dipailitkan oleh kreditur yang hanya mempunyai tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/450
10.31599/krtha.v15i1.450
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 1-10
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/450/440
Copyright (c) 2021 Gede Aditya Pratama
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/509
2021-08-20T22:17:33Z
KRTHA:ART
Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami: (Studi Kasus Putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)
Octo Iskandar
Hukum Pidana
Ilmu Forensik
Tindak Pidana Kekerasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan ilmu forensik tersebut sesuai putusan No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu forensik mempunyai peran yang sangat penting dalam perkara No.1550/Pid.Sus/2015/Pn.Mks sebagaimana penjatuhan saksi pidana perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengacu pada hasil visum et repertum. Tidak terlepas pula kendala-kendala yang dihadapi berupa laporan administrasi dari hasil visum et repertum dan keterangan saksi yang berbelit-beli dan tidak hadirnya saksi dalam persidangan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/509
10.31599/krtha.v15i1.509
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 39-53
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/509/441
Copyright (c) 2021 Octo Iskandar
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/511
2021-08-20T22:17:51Z
KRTHA:ART
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadlaiyyah
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadlaiyyah
Tarsan Umarama
Tarsan Umarama
constitutional question
siyasah qadlaiyyah
hak asasi manusia
Perkembangan ketatanegaraan yang telah mendirikan mahkamah konstitusi (constitutional court), dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia). Salah satu di antara perlindungan itu ialah tersedianya akses judicial review melalui mekanisme constitutional question. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori siyāsah զaḍāiyyah, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan penerapan constitutional question dapat memperluas perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan.
Perkembangan ketatanegaraan yang telah mendirikan mahkamah konstitusi (constitutional court), dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (hak-hak asasi manusia). Salah satu di antara perlindungan itu ialah tersedianya akses judicial review melalui mekanisme constitutional question. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori siyāsah զaḍāiyyah, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan penerapan constitutional question dapat memperluas perlindungan konstitusional bagi warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/511
10.31599/krtha.v15i1.511
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 54-68
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/511/442
Copyright (c) 2021 Tarsan Umarama
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/523
2021-08-20T22:24:04Z
KRTHA:ART
Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia
Rahmat Saputra
Kedaruratan
Hukum Responsif
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis kedaruratan dalam perspektif hukum responsif terhadap pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status kedaruratan wabah Covid-19 mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun belum berjalan efektif. Data 17 September 2020 mencapai 232.628 kasus positif dan masyarakat melanggar PSBB dengan alasan Covid-19 tidak berdampak dan implementasi kebijakan yang tidak konsisten, terutama hubungan pusat dan daerah dalam kebijakan PSBB. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian, pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Bentuk hukum yang responsif adalah kejelasan instrumen hukum yang digunakan, penanganan Covid-19 ibarat suatu piramida keselamatan rakyat atau Salus Populi Suprema Lex. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Bentuk hukum yang responsif dengan merubah budaya dan semangat serta kebiasaan baru dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan Covid-19 akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan. Bentuk lain hukum yang responsif adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya diharapkan akan tercipta sustainable welfare yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2020-12-25
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/523
10.31599/krtha.v14i2.523
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020; 259-271
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v14i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/523/392
Copyright (c) 2020 Rahmat Saputra
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/531
2021-08-20T22:18:09Z
KRTHA:ART
Criminal Policy di Masa Pandemi Covid-19
Hasibuan, Edi Saputra
Polri
Kebijakan
Pandemi
Negara yang besar lahir dari pemerintahan yang cerdas, terutama dalam memecahkan masalah dan rintangan yang selalu datang menghampiri. Begitu juga yang terjadi saat ini, kemunculan virus Covid-19 menjadi serangan nyata yang bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua wilayah, namun di seluruh dunia. Hal ini acapkali membuat para pemimpin bergerak cepat dan sigap dalam mengambil tindakan. Indonesia yang juga merasakan dampak masive dari pandemi ini telah melakukan berbagai upaya, baik penanganan maupun pencegahan. Polri yang merupakan garda terdepan soal keamanan dalam negara langsung diterjunkan untuk menertibkan dan mengamankan setiap wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Covid-19. Penerapan PSBB serta protokol kesehatan di setiap daerah di terapkan dengan melibatkan Polri. Hal ini ternyata mendorong Polri untuk membuat gebrakan atau kebijakan baru yang efektif dalam rangka menjaga situasi dan ketertiban di masa pandemi ini.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/531
10.31599/krtha.v15i1.531
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 69-83
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/531/474
Copyright (c) 2021 Edi Saputra Hasibuan
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/541
2021-08-20T22:19:41Z
KRTHA:ART
Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Putri, Elfirda Ade
Perkawinan
Pencatatan
Tidak Dicatatkan
Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan, disamping dilangsungkan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus disini perkawinan hanya dilakukan berdasarkan adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang dianut saja, tanpa dicatatkan menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yakni studi dokumen/kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Agama mempuyai peranan penting untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan agama mempuyai kekuatan yang sakral yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan melainkan disyaratkan dengan langsung secara hukum agama masing-masing. Pencatatan merupakan hal yang penting dalam hukum Indonesia, tapi tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-06-02
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/541
10.31599/krtha.v15i1.541
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 151-165
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/541/485
Copyright (c) 2021 Elfirda Ade Putri
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/557
2021-08-20T22:18:33Z
KRTHA:ART
Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Otih Handayani
Otih Handayani
vaksin
sanksi
keadilan
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557
10.31599/krtha.v15i1.557
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 84-102
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557/475
Copyright (c) 2021 Otih Handayani
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/568
2021-08-20T22:18:56Z
KRTHA:ART
Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit
Nindya Febrina Nurhapsari
Rani Apriani
Perjanian
Kredit
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.
Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/568
10.31599/krtha.v15i1.568
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 103-116
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/568/478
Copyright (c) 2021 Nindya Febrina Nurhapsari, Rani Apriani
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/588
2021-08-20T22:19:19Z
KRTHA:ART
Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
Ahmad Baihaki
hukum waris
wasiat wajibah
hukum Islam
Sistem hukum waris Islam secara normatif mengatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu sebab penghalang waris mewarisi (mawani’ al-irtsi) antara ahli waris dengan pewarisnya. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung bersepakat memberikan bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non Islam melalui penerapan pemberian wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang kemudian dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. Putusan ini telah menjadi yurisprudensi dan menjadi menjadi dasar rujukan hukum bagi putusan-putusan hakim berikutnya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. Tulisan ini berupaya mengkaji beberapa persoalan hukum, yaitu pengaturan mengenai pembagian waris beda agama dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut Hukum Islam. Kemudian penulis berupaya mengkaji dasar-dasar penerapan wasiat wajibah dalam beberapa putusan hakim dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Pengadilan dan menganalisisnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif – empiris. Selain mengkaji aspek hukum dalam peraturan perundangan-undangan, juga menelaah fakta-fakta hukum dalam putusan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah dalam penyelesain sengketa waris beda agama.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-06-02
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/588
10.31599/krtha.v15i1.588
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 117-142
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/588/483
Copyright (c) 2021 Ahmad Baihaki
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/594
2021-08-20T22:19:30Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)
Anggreany Haryani Putri
Dwi Seno Wijanarko
Anggreany Haryani Putri
Dwi Seno Wijanarko
kekerasan secara verbal
perlindungan hukum
Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebut dengan catcalling. Jika memandang dari sisi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan perilaku catcalling merupakan suatu pelecehan sebab si korban merasa dilecehkan sehingga merasa, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror dengan perilaku tersebut. Pelaku catcalling bisa dijerat dengan hukuman pidana secara Undang- Undang maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebut dengan catcalling. Jika memandang dari sisi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan perilaku catcalling merupakan suatu pelecehan sebab si korban merasa dilecehkan sehingga merasa, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror dengan perilaku tersebut. Pelaku catcalling bisa dijerat dengan hukuman pidana secara Undang- Undang maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-05-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/594
10.31599/krtha.v15i1.594
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 143-150
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/594/480
Copyright (c) 2021 Anggreany Haryani Putri, Dwi Seno Wijanarko
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/596
2021-08-20T22:19:49Z
KRTHA:ART
Kompol Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban?
Ali Johardi
Hukum
Sosial
Penyalahgunaan
Narkoba
kesehatan
Kasus Penyalahgunaan Narkoba dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain dimensi Hukum, dimensi Sosial, dan dimensi Kesehatan. Ketiga dimensi tersebut disatu titik, memiliki keterpaduan dan saling mendukung/ menguatkan. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahkan saling berseberangan. Sisi perbedaan yang paling mencolok adalah penetapan status orang yang menggunakan/ menyalahgunakan Narkoba, menurut dimensi kesehatan adalah orang sakit (korban) yang harus diterapi dan rehabilitasi sesuai standar kesehatan. Namun yang melihat dari dimensi Hukum, maka orang yang menyalahgunakan Narkoba adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang, khususnya Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat. Ketika kasus Narkoba yang melibatkan anggota Polri, yaitu Kompol Yuni dan sebelas anak buahnya di Polsek Astana Anyar Bandung, ditinjau dari ketiga dimensi diatas, maka sesungguhnya Kompol Yuni bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, namun sekaligus sebagai korban.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2021-06-02
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/596
10.31599/krtha.v15i1.596
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021; 166-175
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v15i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/596/484
Copyright (c) 2021 Ali Johardi
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/780
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice
Tofik Yanuar Chandra
Joko Sriwidodo
M.S. Tumanggor
Narcotics
Rehabilitation
Addicts
Attorney
The progress of narcotics addictives is very concerning today and certainly requires comprehensive, integrated and continuous handling. However, in several cases, judges did not consider Article 103 of the Narcotics Law to provide rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. Based on the background above, the problems that will be discussed in this study are: how is the implementation of the rehabilitation process for addicts and victims of narcotics abuse in Indonesia? And how does restorative justice apply to narcotics addicts through the rehabilitation process? This research is normative legal research with descriptive nature. The research results show that the implementation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse in Indonesia can be seen from the data for 2021 and 2022. It shows that the punishment for most narcotics addicts is imprisonment. So that efforts are needed from law enforcement officials prioritising rehabilitation for narcotics addicts to enforce restorative justice law. One of the efforts of restorative justice from law enforcement officials against narcotics addicts is the establishment of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning the Settlement of Handling Cases of Crime of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/780
10.31599/krtha.v17i3.780
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 465-480
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/780/570
Copyright (c) 2024 Tofik Yanuar Chandra, Joko Sriwidodo, M.S. Tumanggor
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/781
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Perlindungan Konsumen Produk Skincare Pada Penjualan Secara Online
Otih Handayani
Esther Masri
customer protection
online buying and selling
Skincare is a skin care product that is popular among the majority of female consumers. One way to obtain skincare products is through online purchases, which, despite its advantages, also has disadvantages such as not meeting expectations (cheap prices but containing harmful substances) and being prone to fraud. The aim of this research is to understand the regulations regarding online buying and selling and consumer protection for skincare products using the online buying and selling system, particularly in terms of negative impacts on consumer health. This research is a doctrinal study that utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research are as follows: Firstly, the online buying and selling of skincare products through marketplaces, as stipulated in Articles 1457 and 1458 of the Civil Code, utilize electronic contracts that include the identification of the parties involved, object and specifications, requirements for electronic transactions, pricing and costs, cancellation procedures, rights of aggrieved parties, and dispute resolution. Online buying and selling is recognized as a legitimate and accountable electronic transaction based on Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Online buying and selling is also regulated by the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, No. 05/DSN-MUI/IV/2000, which provides provisions regarding payment, goods, parallel salam, goods delivery, cancellation, and disputes. Secondly, consumers of skincare products through online buying and selling are protected by the state both preventively through legislation (Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Health Law No. 36 of 2009, Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Civil Code, and Criminal Code) and repressively (compensation by businesses; non-litigation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK); litigation through the courts).
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/781
10.31599/krtha.v17i3.781
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 481-494
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/781/571
Copyright (c) 2024 Otih Handayani, Esther Masri
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/782
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Reasons For Divorce in The Compilation of Islamic Law: An Overview of Islamic Legal Psychology
Muhammad Irfanudin Kurniawan
Adi Nur Rohman
reason
divorce
legal psychology
This article aims to reveal the reasons for juridical divorce and further reveal the psychological factors contained in the reasons for divorce in the Islamic Law Compilation. Through a psychological approach (psychological approach) and legislation (statute approach), the authors analyze descriptively and analytically based on materials collected through literature study. The result is that the reasons for divorce as stated in the KHI show the existence of psychological relationships such as mental readiness, the level of maturity and maturity of thought and accuracy in making decisions when having to divorce a partner. That in the reasons for divorce there are psychological factors that directly influence the occurrence of divorce.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/782
10.31599/krtha.v17i3.782
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 495-504
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/782/572
Copyright (c) 2024 Muhammad Irfanudin Kurniawan, Adi Nur Rohman
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/784
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora
Widya Romasindah Aidy
Kardinah Indrianna Meutia
Mic Finanto Ario Bangun
Amalia Syauket
flexing treasures
filling pandora's box
social media
Still at the beginning of 2023, various social media shows the phenomenon of showing off wealth or flexing assets carried out by Pandora, such as wives and even children of public officials. Flexing property is a behavior that shows like to show off as a luxurious lifestyle tends to be arrogant and flexing behavior is one of the triggers for greed. Greedy behavior is the cause of corruption. Flexers unknowingly reveal their personalities when creating content on social media, which has the potential to cause various disasters if they go too far and cause unexpected problems. It's like Pandora's box, once opened, various kinds of disasters that befell Pandora come out and are very difficult to resolve. Even like a boomerang that reveals his shame. This phenomenological research uses a descriptive approach, relying on library data to describe the phenomenon of Pandora's luxurious lifestyle, namely the wives of public officials and their families. The results of this research conclude that Pandora's behavior has exposed her own disgrace, and is not in accordance with the ethics of public officials
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/784
10.31599/krtha.v17i3.784
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 505-514
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/784/573
Copyright (c) 2024 Widya Romasindah Aidy, Kardinah Indrianna Meutia, Mic Finanto Ario Bangun, Amalia Syauket
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/785
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri
Edi Saputra Hasibuan
Success
Presisi
Indonesian Police
Success is not something that can be said or can be achieved easily, there is a benchmark that makes something successful, so for the National Police of course this can be seen through the level of public satisfaction with their performance, changes in handling models, progress in the law enforcement system, and improvement in the quality of resources, as well as several other factors. The emergence of the Precision program by the Chief of the National Police General Listyo Sigit is an illustration and a real example that this institution continues to transform consistently towards a better direction, of course this is not an easy matter, because every effort will find obstacles in it, the existence of this Precision program also aims to make the performance of the National Police more optimal for the community, for that this research tries to highlight how this Precision program has a real impact on the community and The National Police themselves, of course, and see the results of a hard work in order to realize a humane civilian police.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-15
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/785
10.31599/krtha.v17i3.785
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 515-524
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/785/574
Copyright (c) 2024 Edi Saputra Hasibuan
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/786
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia
Indah Pangestu Amaritasari
Economic Analysis of Law
development
economy
restorative justice
Development in Indonesia is currently marked by a variety of economic growth. Indonesia's national development is a development paradigm that is built on the experience of Pancasila, namely the development of the whole Indonesian human being and the development of the Indonesian people as a whole and Article 33 of the 1945 Constitution. Thus, the RPJMN includes the Sustainable Development Goals (SDGs). The focus of development is welfare, which cannot be separated from issues economy. In this framework, policy tools are needed, especially the economic sector that can support welfare and achieve justice. This Economic Analysis of Law (EAL) approach can be used as a means to see the role of law in supporting the achievement of prosperity and justice through an economic perspective for the development. This research is normative-doctrinal by exploring legal products and curating literature (written, visual, and audiovisual) to map out the role of law in development using the EAL approach. The findings from this study indicate that EAL approach can be used as a tool to critise and analyse legislations and situation which are contribute significantly to development, namely: the economic policy and legislation, the restorative justice sector, and corruption.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/786
10.31599/krtha.v17i3.786
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 525-544
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/786/575
Copyright (c) 2024 Indah Pangestu Amaritasari
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/787
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Tanggung Jawab Nakhoda KM Sabuk Nusantara 62 Atas Kerusakan Terumbu Karang di Pulau Mius Mangara Kabupaten Raja Ampat
Fijkar Wailisaholong
Ani Wijayati
Gindo L. Tobing
Responsibility of the Captain
Damage to Coral Reefs
the Smallest Islands
This research was conducted to know and analyze related to the captain's responsibility for the sinking of KM Belt Nusantara 62 and the settlement of coral reefs/compensation from the perspective of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands. This study also uses qualitative research methods with a normative approach where researchers conduct case studies (Case Research), data obtained by researchers related to events through shipping court decisions number: HK.212/05/IV/MP.2022 regarding KM ship accidents. Nusantara Belt 62 in the waters west of Yefmi island and the waters of Gag island in Raja Ampat. Based on data exposure and analysis, the results of the study can be concluded as follows, namely: 1) There are 3 forms of accountability of the Nahkoda KM Belt Nusantara for damage to coral reefs and 2) based on the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 28 of 2020 concerning Procedures for Dispute Resolution in the Management of Coastal Areas and Small Islands, compensation for KM Belt Nusantara 62 can be made through litigation (court) and non-litigation (outside the court).
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/787
10.31599/krtha.v17i3.787
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 545-554
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/787/576
Copyright (c) 2024 Fijkar Wailisaholong, Ani Wijayati, Gindo L. Tobing
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/788
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Kedudukan Hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mengefektivkan Pidana Denda pada Perkara Pencurian Ringan
Bambang Karsono
petty theft
criminal charges
Perma
The story of grandmother Minah who was tried for stealing three cocoa beans, or Basar and Kholil who were brought to trial for stealing a watermelon and a child with the initials AP (age 13) who was charged with stealing a bucket rope is a case of theft with a relatively small economic loss. Conditions at the same time became a contrast, when corruptors stealing large amounts of state money were only given too light sentences. Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia number 2 of 2012 addresses the discrepancy between the limitations of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code with the development of the dynamics of a society whose sense of justice is disturbed and various statutory regulations are no longer according to law in society. This normative juridical research aims to determine the capacity of PERMA No. 2 of 2012 in the legal hierarchies under the Criminal Code, especially in the criminal case of petty theft. Research findings in terms of effectiveness, fines are less effective when compared to prison sentences, especially in terms of the deterrent effect on convicts, because fines can be paid by other people.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/788
10.31599/krtha.v17i3.788
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 555-566
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/788/577
Copyright (c) 2024 Bambang Karsono
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/789
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan
Hotma P. Sibuea
Dwi Seno Wijanarko
Ali Johardi Wirogioto
Erwin Syahruddin
Katrina Siagian
Legal status
Health Professions
Health Professions Carriers
Principle of Legal Equality and Proclamation
Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery. These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy. The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities. One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder. The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders. Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality. The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/789
10.31599/krtha.v17i3.789
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 567-586
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/789/578
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/790
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP
Alfret
Mardian Putra Frans
New Criminal Code
Criminal Procedure Code
Rechterlijk Pardon
Pardon by Judge
Criminal Law Reform
Of the various articles that have undergone changes and additions in the new Criminal Code, one of them is interesting, namely Article 54 related to forgiveness by judges. However, whether the concept of forgiveness decision by the judge in the new Criminal Code has a position as a decision in the Criminal Procedure Code or the Criminal Procedure Bill. This research uses a normative juridical research method, which examines the problem by referring to positive law. The results of this study indicate the need for additional types of forgiveness decisions in the Criminal Procedure Bill as a form of criminal law reform because the provisions related to the types of decisions in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Bill are currently unable to accommodate forgiving decisions by judges. By examining in more depth the concept of forgiveness by the judge, it will appear that neither the Criminal Procedure Code nor the Criminal Procedure Bill contains the type of forgiveness decision.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/790
10.31599/krtha.v17i3.790
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 587-600
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/790/579
Copyright (c) 2024 Alfret , Mardian Putra Frans
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/791
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
Iren Manalu
Rahman Amin
law enforcement
crime
,exploitation
sexual
Today the crime of trafficking in persons in the form of sexual exploitation is increasingly common with various modes of operation, one of which is making the wife a commercial sex worker by her husband which can be seen in print and online media, where this can also be categorized as a crime of domestic violence. As an example of the case of the criminal act of trafficking in persons in the form of sexual exploitation committed by a husband against his wife as a commercial sex worker as stated in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN. SDA, where in its application law enforcers, especially judges in court, only apply the provisions in the law on the crime of trafficking in persons even though the actions of the accused can be applied to the provisions in other relevant laws. This research is normative legal research by studying the applicable laws and regulations related to court decisions in the cases studied. The results of the study show that law enforcement of sexual exploitation crimes committed by husbands against wives in the decision of the Sidoarjo District Court Number 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA applies Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking Crimes People, but acts of exploitation by perpetrators and victims are bound in a legal marriage, so legally the application of the law can also apply Article 8 letter b of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the perpetrators can be subject to maximum legal sanctions for acts exploits that have been carried out.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/791
10.31599/krtha.v17i3.791
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 601-618
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/791/580
Copyright (c) 2024 Iren Manalu, Rahman Amin
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/792
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia
Rahmat Saputra
Apriyanti Widiansyah
Legal Politics, Maritime Development, Maritime Area Boundaries
The importance of maritime development legal politics is because the Indonesian nation until now has not had a national policy on the development of an integrated archipelagic state, weak understanding and awareness of Indonesia as an archipelagic state, has not set the boundaries of territorial waters even though the territorial waters, weak defense and state resilience from the seaside. Based on these problems, efforts to protect and ensure state security by sea are absolute. How is the legal politics of maritime development within the boundaries of territorial waters in Indonesia and how the enforcement of maritime law in Indonesian maritime waters is related to the country's maritime security? This research uses empirical juridical research methods, through tracing and reviewing secondary data, in the form of laws and regulations, academic manuscripts, policy recommendations, and scientific works of experts in the field of maritime development. The results of the discussion of the internationally recognized politics of maritime development law are very important, as a rule that can be used as a reference, especially by countries that have ratified it in determining maritime policy. The government has set various development policies and development of the maritime sector and is still weak in consistency and priority of implementation of these programs. Law enforcement in the maritime sector of Indonesia related to state maritime security is indispensable for the implementation of state maritime security in inland waters, archipelagic waters, Indonesian territorial seas, sea lanes, straits for international shipping of the Indonesian continental shelf, EEZ, and additional zones due to various forms of threats and threats to the Indonesian sea which has abundant natural resource potential and geographical position and strategic geopolitics.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/792
10.31599/krtha.v17i3.792
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 619-636
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/792/581
Copyright (c) 2024 Rahmat Saputra, Apriyanti Widiansyah
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/793
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Penyelesaian Sengketa Penolakan Proyek PLTP Bedugul Melalui Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Verdad Chabibullah Abdallah Iman
Maret Priyanta
Dicky Muslim
During the implementation of the Bedugul Geothermal Power Plant (PLTP) project, Bali received protests from the Balinese people which has caused the project to be neglected until now. In addition to the rejection from the Balinese people, the Government of Bali also refused to continue the Bedugul PLTP geothermal project, where the refusal was stated in the juridical provisions of the Governor of Bali's Rejection Letter Number 660.1/1497/Bid.1/Bapedalda dated 17 October 2005 addressed to the Minister of Energy and Mineral Resources Mineral Resources and Bali Governor Regulation No. 45 of 2019 concerning Bali Clean Energy which emphasizes that PLTP construction cannot be carried out in the Bedugul sacred area and indirectly this has hampered geothermal permits in the Bedugul working area. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach, research that is based on existing legal principles and also looks at the facts that occur. The results of this research reveal that the case of rejection of the Bedugul PLTP project by the Bali Regional Government can be resolved through a lawsuit regarding unlawful act by government agencies and/or officials (onrechmatige overheidsdaad) with regard to the requirements for submitting administrative procedure at first as stated in Article 75 paragraph (1) of the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/793
10.31599/krtha.v17i3.793
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 637-656
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/793/582
Copyright (c) 2024 Verdad Chabibullah Abdallah Iman, Maret Priyanta, Dicky Muslim
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/794
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial
Ani Yumarni
Ani Nuraeni
Hidayat Rumatiga
Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses a empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/794
10.31599/krtha.v17i3.794
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 657-672
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/794/583
Copyright (c) 2024 Ani Yumarni, Ani Nuraeni, Hidayat Rumatiga
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/795
2024-03-25T22:28:13Z
KRTHA:ART
Formulation of Underage Marriage in The Perspective of Islamic Law and Legal Sociology
Humaeroh
Zakaria Syafei
Nurul Ma’rifah
The child's independence in pursuing ideals and realizing success for the future is a desire for parents and the country. This can be achieved when the child has carried out a good learning process that can be taken through the formal or informal level. However, the irony that occurs if a child's dream of becoming a person is useful for the future, religion, and the state must be cut off with what happens, such as marriages that are still not on time or underage marriages. This research aims to analyze underage marriages from the perspective of Islamic law and understand the benchmarks of legal awareness in society to minimize the occurrence of underage marriages and to know the implications of underage marriages. This study is library research using a qualitative approach. The results show that Marriage is a strong bond or mitsqon golidhon carried out by couples who have met the age limit or baligh, but marriages, carried out by someone who is underage must be based on a recommendation through a marriage dispensation issued by a religious court. Second, community indicators in realizing legal knowledge and understanding will form a stable legal attitude so that they can apply patterns of legal behavior. Third, the implications of underage marriage include the disruption of compulsory education, Fulfillment of subsistence, which is not optimal for the families, diversion of responsibility to parents because they have not been able to work properly, Reproductive health conditions are still vulnerable due to lack of good nutrition and give rise to poverty and vulnerability to divorce.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/795
10.31599/krtha.v17i3.795
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023; 673-686
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i3
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/795/584
Copyright (c) 2024 Humaeroh, Zakaria Syafei, Nurul Ma’rifah
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/796
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ana Aniza Karunia
Mohammad Jamin
The research evaluates the legal protection regulation for the ownership of population data in Indonesia. The type of the research is normative research with statute approaches. This study uses the Theory of Legal Protection, Theory of Legal Certainty, and Theory of Formation of Legislation. The source of research data is secondary data. Data collection technique is documentation study. The use of logic in legal research is deductive logic. The qualitative techniques used is a systematic or logical interpretation technique. The result show that that regulations have not been able to provide legal protection for the ownership of population data in Indonesia because a) the protection of ownership of population data in Indonesia has not been regulated in general regulations, b) Protection of population data ownership in the form of a prohibition is regulated by sectoral regulations. However, it has not regulated in detail how the form of protection of population data about the processing of population data, and isn’t in accordance with the principles of establishing regulations, c) the protection of population data has not been accommodated in various regulations governing the protection of personal data where these regulations are still not in accordance with the principles and principles of establishing regulations.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/796
10.31599/krtha.v17i2.796
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 217-234
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/796/585
Copyright (c) 2024 Ana Aniza Karunia, Mohammad Jamin
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/797
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara
Sri Wahyuni
Endang Hadrian
Asti Wasiska
Electricity is a very important requirement in carrying out various activities in everyday life, almost all human activities require electrical energy. In Indonesia, the business of providing electricity for the public interest is carried out by the State Electricity Company (PLN). The relationship between business actors providing electricity and consumers should refer to the principle of good faith in its implementation. However, there are several examples of cases of violations committed by electricity consumers regarding unlawful acts. This unlawful act will be very detrimental to one of the parties, namely the electricity provider in this case. For this reason, this research focuses on compensation as the consumer's responsibility for unlawful acts that cause harm to the electricity provider. In this study, the normative legal research method will be used with a case approach. The theory used to answer this research is the theory of consumer responsibility for unlawful acts that cause losses due to their mistakes. The results of this study are to determine compensation arrangements as the responsibility of electricity consumers for unlawful acts that cause losses to the electricity provider.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/797
10.31599/krtha.v17i2.797
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 235-246
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/797/586
Copyright (c) 2024 Sri Wahyuni, Endang Hadrian, Asti Wasiska
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/798
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama
Inayah Alicia Putri
Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
This study aims to analyze the implementation of the agreement after the occurrence of default and application of alternative settlement of cases. In this study the authors used a normative juridical approach, with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that generally the implementation of the agreement after the debtor is declared in default depends on the claims submitted by the victim, such as demands for cancellation of the agreement, demands for fulfillment of performance, demands for compensation, or a combination of the three types of claims. The parties in this case agreed not to continue the cooperation as they should, and to take alternative settlement steps through non-litigation channels without any claims for compensation in any form. The alternative settlement carried out by the parties in this case is to make a new agreement in the form of a debt acknowledgment deed with a guarantee made before a notary.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/798
10.31599/krtha.v17i2.798
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 393-408
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/798/587
Copyright (c) 2024 Inayah Alicia Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/800
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Layanan Purna Jual dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Fransiska Novita Eleanora
Diana Fitriana
A consumer is anyone who uses goods and/or services available in society for the benefit of himself, also his family and other people and even other living creatures and not for trading, and this is also for buying and selling transactions both directly and face to face. Consumers are also entitled to protection through rules governing rights and obligations in realizing legal protection, and more emphasis on consumer rights where there are several rights to be protected, namely the right to choose, the right to obtain information, the right to security and also the right to heard. These consumer rights relate to after-sales service if the consumer in purchasing goods and/or services is carried out in follow-up consultation between the buyer and the consumer or there is a warranty period such as replacement of damaged goods, as well as maintenance and provision of spare parts, but with a certain period of time. from the warranty period made by business actors because there are certain products whose warranty period is not as stated or promised and of course provides consumer limitations and the rights of consumers cannot be fully realized or fulfilled.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/800
10.31599/krtha.v17i2.800
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 247-254
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/800/588
Copyright (c) 2024 Fransiska Novita Eleanora, Diana Fitriana
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/801
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia
Joko Sriwidodo
Dwi Andayani Budisetyowati
Palmawati Taher
Public policy is an instrument for resolving conflicts in society. Public policies based on human rights are public policies that are formed to become a reference in providing services to the community by prioritizing human values. The formation of public policies based on human rights itself is in accordance with the mandate of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights itself. This research aims to contribute knowledge to policy makers in implementing human rights-based public policies. This research is research using library research. Public policy is a series of policy decisions made by a person or group of people in realizing the goals of every problem experienced by society. Public policy based on human rights in Indonesia is a relatively new policy. This human rights-based public policy has only been implemented within the Ministry of Law and Human Rights with the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 27 of 2018 concerning Human Rights-Based Public Service Awards, which was then refined by replacing this regulation with Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) Number 2 of 2022 concerning Human Rights-Based Public Services (P2HAM). The issuance of the Permenkumham P2HAM is in accordance with the public service standards regulated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. In order to produce good and equitable human rights-based public services, it is necessary to have human rights-based public policies that apply broadly and evenly. Thus, it is necessary to make human rights-based public policy rules in all sectors, so that injustice does not occur.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/801
10.31599/krtha.v17i2.801
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 255-272
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/801/589
Copyright (c) 2024 Joko Sriwidodo, Dwi Andayani Budisetyowati, Palmawati Taher
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/802
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika
Sugeng
Naupal
LG. Saraswati
Abby Gina Boang Manalu
This article aims to examine various models and theories of multiculturalism that are applied through recognition politics in several countries. As a pluralistic country, Indonesia has developed a unique process of multiculturalism in accordance with the characteristics of society, history and political system. This study uses the method of library research (library research) which is descriptive qualitative in nature, to elaborate on the fundamental structure and basic principles of recognition politics and multiculturalism which are the central themes of the discussion. The main question discussed in this article is how multiculturalism and the politics of recognition proceed in Indonesia. The results of the study show that the relationship between society and the state is not a given process, but a dynamic and unfinished process of becoming. In this process, Pancasila and Bhineka Tunggal Ika play a role as a social imaginary, which is the cornerstone of building a national identity and developing a more appropriate and moderate multicultural society. By recognizing, appreciating, and promoting art, culture, and the identities of various cultural groups in Indonesia, it is hoped that a more inclusive and harmonious society will be created.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/802
10.31599/krtha.v17i2.802
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 273-296
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/802/590
Copyright (c) 2024 Sugeng, Naupal, LG. Saraswati, Abby Gina Boang Manalu
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/805
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Analisis Konsekuensi Pengunduran Diri Pekerja Profesional Dalam Perspektif Regulasi Ketenagakerjaan
Hendry Frand Tia
Sufiarina
Layoff, Profesional Worker, Consequences
The working relationship between the employer and employee is an agreement between two parties. Laws that provide legal certainty for labor develop quite comprehensive and detailed for the protection of the labor if an employer terminates the employment agreement. The purpose of this writing is to explore the nature of the legal certainty of the parties (employers and workers) in the event of termination of employment by employees who work as a professional worker. The legal research used is normative juridical, with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research found that many professional workers still take refuge in laws that are supposed to protect unskilled laborers, and these professional workers enjoy all the 'an sich' benefits of the Labor Law. If a company terminates the employment agreement with its employee, the written laws which contain various sanctions (including criminal sanctions) require the company to go through many stages, including payment of severance package. With the perspective of the principle of equality before the law, the author does not find any written laws regarding procedures and sanctions (penalties) for a professional worker who terminates the employment relationship unilaterally with the company.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/805
10.31599/krtha.v17i2.805
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 297-316
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/805/591
Copyright (c) 2024 Hendry Frand Tia, Sufiarina
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/806
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Jeane Neltje
Diana Fitriana
Sarip
Copyright, Reproduction and Commercial Use, Legal Protection
Copying and commercial use of copyright (especially songs) is an act that is detrimental to copyright holders. Article 9 of the Copyright Law has emphasized this action and problems in the field of intellectual property protection become a fundamental problem when research shows that there are weaknesses in aspects of copyright protection. A copyrighted work will receive legal protection if it covers the fields of science, art and literature. Legal protection is obtained if a creation has been realized in a tangible form. The method used in this research is normative research. The author uses the library research method (library search) which is done by reading and studying written sources. According to Article 4 UUHC, the exclusive rights of protected music creators consist of moral rights and economic rights. Moral rights are inherent in the creator or actor that cannot be removed or deleted without any reason, even though the copyright or copyright has been transferred. However, not all countries provide the same legal protection for moral rights in copyright. Some countries may not have strong moral rights laws, or may provide less protection for those rights. Legal arrangements regarding the economic rights of creators or copyright holders show that economic rights are the exclusive rights of creators or copyright holders to obtain economic benefits from creations, so that everyone who exercises economic rights must obtain permission from the creator or copyright holder and is prohibited from duplicating and/or commercial use of works without the permission of the creator or copyright holder.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/806
10.31599/krtha.v17i2.806
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 317-332
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/806/592
Copyright (c) 2024 Jeane Neltje, Diana Fitriana, Sarip
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/807
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Octo Iskandar
Robiah
Free Verdict on Sexual Abuse of Minors
In the context of law enforcement, the court has a very important role. Judges who are executors of activities in the field of justice must pay attention to values that develop and live in society and must also master written legal norms (das solen). It is hoped that the court's decision can be used as a correction and record whether it has fulfilled a sense of justice or vice versa based on existing legal facts so that it can be seen whether there is harmonization and synchronization between das solen and das sein. For this reason, in terms of imposing criminal sanctions on every perpetrator of a crime, it really requires the active role of a judge and also law enforcement officials to be able to apply the law fairly. One of the legal issues related to the criminal act of obscenity which is interesting to study is the Supreme Court Decision Number 550 K/Pid.sus/2020 in which the Judge passed an acquittal. The results of the legal research, in this decision the child's testimony seemed to be ignored by the judge, the judge only focused on 1 witness and the results of the post mortem stated that there were abrasions caused by a blunt object but the victim's hymen was still intact, according to the judge the results of the post mortem were not sufficient to confirm that there has been an act of obscenity, in this case the judge did not interpret what was meant by obscenity, it does not mean that if the victim's hymen is still intact, it means that there has never been an act of obscenity at all.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/807
10.31599/krtha.v17i2.807
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 333-348
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/807/593
Copyright (c) 2024 Octo Iskandar, Robiah
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/808
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial
Fuadi Isnawan
Street Crime, Social Control, Teenagers, Criminal Law
The number of street crimes involving teenagers and children by the perpetrators requires effective preventive measures. This research aims to analyze the urgency of using criminal law theory and social control to prevent street crime crimes. Data sources are reviewed and analyzed through literature study, and the research method used is normative forensics. This research identifies relevant data sources such as criminal law theory and social control theory that are relevant to the prevention of street crime klitih committed by teenagers. This research identifies data sources related to criminal law theory and social control theory related to criminal behavior in overcoming street crime. The collected data were analyzed to understand the existing legal basis for street crime prevention and to understand the impact of criminal law and social control theory on the prevention of such crimes. The results of this study show that criminal law plays an important role in preventing street crime. Criminal law provisions relating to street crime, including criminal offenses, sanctions and related legal processes, can act as a deterrent and provide protection to the community. Furthermore, social control theory also plays an important role in the prevention of these crimes by involving social institutions, families, schools, and communities in controlling the behavior of adolescents and children.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/808
10.31599/krtha.v17i2.808
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 349-378
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/808/594
Copyright (c) 2024 Fuadi Isnawan
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/809
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Konsep Pengembangan Clinical Legal Education Berbasis Pendekatan Yang Berkeadilan
Made Oka Cahyadi Wiguna
Currently, the implementation of legal education in Indonesia has completed by including Clinical Legal Education (CLE). Legal higher education is expected to prepare law graduates who do not only serve as guardians of laws or the rule of law or, more extreme, known as (la bouche de la loi). Consequently, such law enforcement will only be subject to established procedures. Thus, a CLE development concept is needed that prepares lawyers who are committed to substantial justice. To development concept of developing CLE based on an equitable legal approach. The conclusion that can be conveyed is that the ideal CLE to apply is to use a doctrinal approach that puts forward a juridical-philosophical approach. This approach uses an analysis of the basic tenets of a norm to realize the settlement of legal cases based on the values of justice. In addition to the doctrinal approach, introduce a non-doctrinal approach that is based on the constructivism paradigm. Law in this approach is conceptualized contextually, relatively or plurally based on social, individual, local and specific experience. With this approach, it is hoped that later the values of justice will be realized as the main goal, in solving legal problems faced by them.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/809
10.31599/krtha.v17i2.809
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 379-392
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/809/595
Copyright (c) 2024 Made Oka Cahyadi Wiguna
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/810
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor
Andrian
Insolvency Test, Suspension of Payment, Bankruptcy, Going Concern
Insolvency Act 37/2004 (UUKPKPU) provides legal alternatives to creditors and debtors to filing bankruptcy or suspension of payment petition. Neither bankruptcy nor suspension of payment petition, debtor has a chance to propose proposals to creditor. Based on article 225 section (3) UUKPKPU, the court is obliged to grant the request for suspension of payment, in maximum of 20 days from the date of application. In suspension of payment process, if proposal is rejected by creditors, then the debtor is declared insolvent. The consequence that occurs when the debtor is declared insolvent from suspension of payment process is that the debtor has no legal remedies, either cassation or reconsideration request. This legal loophole often used by creditors and business competitors to bankrupt the debtor. Thus, an alternative is needed in the form of an insolvency test as the court's authority to check the financial health and sustainability of corporate businesses to prevent intentional bankruptcy by creditors. Regarding the concept of insolvency test and the possibility of implementing this idea, it is necessary to analyze according to the positive law and applicable bankruptcy principles according to UUKPKPU. The author will use the type of normative juridical research with qualitative analysis methods. The analytical approaches that will be used are conceptual approaches, statutory approaches, and historical approaches.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/810
10.31599/krtha.v17i2.810
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 409-424
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/810/596
Copyright (c) 2024 Andrian
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/811
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Digital Signature Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Umum
Panji Ali Candra
Jeane Neltje
Diana Fitriana
Electronic Signature, Agreement
The use of electronic documents signed with electronic signatures as evidence is different from evidence regulated in the Civil Code, because the level of originality or authenticity still needs to be proven first, or in other words has objections to electronic evidence that has legal force, this study aims to know the validity of electronic signatures in proving Indonesian civil procedural law, as well as to determine efforts to resolve civil disputes on electronic documents signed with electronic signatures. This writing uses normative legal research, utilizing existing legal literature and its relation to the problem to be studied. The conclusion of this study is that electronic signatures are valid when using electronics in accordance with applicable laws and regulations, namely the Law on Electronic Information and Transactions Article 16 Paragraph (1), expert testimony is also one of the elements considered important for the examination process because it provides an explanation regarding the authenticity or authenticity of evidence which is an electronic signature submitted.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/811
10.31599/krtha.v17i2.811
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 425-436
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/811/597
Copyright (c) 2024 Panji Ali Candra, Jeane Neltje, Diana Fitriana
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/812
2024-03-26T07:44:04Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Muharram Wibisana
Jeane Neltje
Diana Fitriana
Cash On Delivery (COD), E-Commerce, Legal Protection, Businessmen
Marketplaces in Indonesia have offered a new payment system, namely Cash on Delivery (COD) to make it easier for consumers to make payments without having to have a bank account or go to an ATM to make transfers. COD is an electronic transaction system that is given in cash via courier as a third party when delivering goods to consumers. However, often COD provides a loss for the seller where there are buyers who are not responsible for making payments because buyers cannot be contacted and are not honest in providing information. The lack of legal regulation regarding the protection of business actors causes losses for business actors in running their business, especially in the COD payment system. By using normative juridical research methods, this study will discuss the payment system for e-commerce transactions between consumers and business actors as well as protection for business actors if consumers cancel e-commerce transactions in the cash on delivery payment system. The purpose of this study is to explain the payment system between consumers and business actors in e-commerce transactions and to analyze the protection for business actors in the event of cancellation of e-commerce consumer transactions in the cash on delivery system. The problem that the author will raise in this research is what factors cause business actors to be disadvantaged in the practice of cash on delivery (COD) payments, as well as legal protection for business actors who are harmed by consumers in the cash on delivery (COD) payment system in the e-commerce. Regarding the rights and obligations of consumers, it is regulated in Law Number 8 of 1999, which requires consumers to have good faith in transactions to buy goods and services, and consumers are also required to exchange according to the agreed wage exchange rate. The low understanding of consumers regarding COD payment methods in the marketplace causes losses for business actors. E-commerce need to be responsible for ix providing education about the online buying and selling process, including the COD payment system to the public.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-16
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/812
10.31599/krtha.v17i2.812
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 2 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2023; 437-464
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i2
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/812/598
Copyright (c) 2024 Muharram Wibisana, Jeane Neltje, Diana Fitriana
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/815
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri
Rahman Amin
Muhammad Fikri Al Aziz
Kompolnas, Supervision, Investigation, Crime, Polri.
Changes since the separation of the Indonesian National Police from the ABRI include institutional, substantive and cultural aspects, marked by the passage of the law on the Indonesian National Police as the legal basis for the Indonesia National Police to become an independent and professional institution. However, the reform of the Indonesia National Police from the cultural aspect has not been carried out as expected, especially in law enforcement, cases are still handled unprofessionally and contrary to legal provisions so that external supervision, one of which is by national police commission, is important. This research is normative juridical, with a statutory approach, where secondary data is obtained through library research, and is supported by primary data from the field. This study aims to determine the current condition of national police commission, and how national police commission will be strengthened in the future in the supervision of criminal investigations by the Indonesia National Police. The results of the research, that there are still many weaknesses in national police commission, namely the position of national police commission which was formed as an advisory institution placed under the President, the formation of national police commission is only based on a Presidential Regulation with limited duties and authorities, the legal culture of Indonesia National Police members who do not fully understand the duties and functions of national police commission, human resources are still lacking, infrastructure is inadequate, and budget allocations cannot meet national police commission’s workload.Strengthening national police commission in the future through institutional changes to national police commission as an independent external monitoring institution for Indonesia National Police, strengthening the legal basis for establishing national police commission with laws, building a legal culture for Indonesia National Police members by increasing understanding of the duties and functions of national police commission, increasing the number of national police commission employees with appropriate competencies needs, provide infrastructure in the form of office buildings and adequate facilities, and increase the amount of the budget in accordance with the workload faced by national police commission.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2023-04-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/815
10.31599/krtha.v17i1.815
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 1-26
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/815/600
Copyright (c) 2024 Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/816
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi
Amalia Syauket
Jantarda Mauli Hutagalung
Muhammad Andi Prastio
fintech, bitcoin, money laundering mode, formulation of forms of money laundering
The emergence of Fintech (financial technology) has shaken up the world of financial services. Thanks to technology, it has not only improved the quality of financial services but also their reach. However, Fintech is also vulnerable to abuse, such as money laundering crimes. This proves that the mode has morphed into an increasingly sophisticated direction as technology and information advances. Money laundering is an act of concealing or disguising the source of funds, so that funds that previously came from criminal acts, for example the proceeds of corruption, appear to come from legal economic activities. This qualitative research uses the latest secondary data relevant to the theme, aims to describe the phenomenon of the rise of money laundering resulting from corruption using the fintech & bitcoin mode. The results show that it is appropriate to use Fintech & Bitcoin as a means of laundering money resulting from corruption, either as a mode or from the money laundering stage, it is in accordance with the nature of Fintech & Bitcoin which is private or respects the confidentiality of the parties, which can result in criminals being able to hide or disguise the origin, sources of illegal funds in Fintech & Bitcoin. A series of new modus operandi that emphasize security, speed, and privacy from the advantages of Fintech & Bitcoin are chosen by perpetrators to disguise their tracks in cyberspace.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2023-04-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/816
10.31599/krtha.v17i1.816
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 27-40
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/816/601
Copyright (c) 2024 Amalia Syauket, Jantarda Mauli Hutagalung, Muhammad Andi Prastio
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/817
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika
Hellyn Kristiono
Nynda Fatmawati
Criminal Sanctions, Narcotics, Police Strategy
This study aims to determine criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes, strategies that can be carried out by the police to reduce drug trafficking and obstacles to law enforcement officers in eradicating narcotics cases. The data analysis method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach. The results of the study stated that criminal sanctions are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, regarding criminal provisions regulated in Articles 111 to Article 147, while the strategy carried out by the police in eradicating the spread of narcotics is through pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by coaching the community through outreach about the effects of narcotics, preventive efforts are carried out by increasing supervision of narcotics trafficking and repressive efforts are also carried out as prosecution of drug crime acts. Obstacles to law enforcement officers in disclosing narcotics cases are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/817
10.31599/krtha.v17i1.817
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 41-50
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/817/602
Copyright (c) 2024 Hellyn Kristiono, Nynda Fatmawati
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/818
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan
Edi Saputra Hasibuan
Police, Firearms, Regulation
In carrying out the demands of a profession that has many challenges, the National Police will certainly always intersect with the situation on the ground that makes them required to be ready and swift, especially regarding the handling and prevention of criminal acts, these conditions make every police member must be equipped with expertise and abilities in the process of their activities, in this case talking about the authority to own and use firearms, In general, members who serve in the field can use their weapons to warn against criminals, and under certain conditions, members can use their weapons to incapacitate the perpetrators, even to crack down on the spot (execution) of the perpetrators if they are life-threatening and ignore the warnings given. But this is a problem because there are people who use their authority for their own benefit and violate the law. This paper discusses how firearms actually use in the field, gun abuse cases, and what are the benchmarks for the use of firearms based on what has been regulated by relevant laws and rules.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/818
10.31599/krtha.v17i1.818
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 51-60
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/818/603
Copyright (c) 2024 Edi Saputra Hasibuan
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/819
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law
Rahmadi Indra Tektona
Ayu Citra Santyaningtyas
Emi Zulaikha
Legal review, skincare, Islamic law
Skin beauty is a primary need for women, and it caused the cosmetic market to increase significantly for domestic and foreign brands throughout the year. There has been abuse by irresponsible entrepreneurs by selling and producing skin care products that do not meet Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) requirements. The focus of this review is to find out how the legal review of dangerous skincare users in the perspective of Islamic law and consumer protection act (Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection). The research method used in this study is normative juridical research with statutory and conceptual approach. The results of the study show that Islam provides more protection for women and there are internal and external legal protections in Indonesia for skincare users.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/819
10.31599/krtha.v17i1.819
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 61-78
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/819/604
Copyright (c) 2024 Rahmadi Indra Tektona, Ayu Citra Santyaningtyas, Emi Zulaikha
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/820
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Ahmad
Liability, Neglect, Psychic Abuse, Domestic Violence
The high rate of domestic violence prompted the government to promulgate a law that specifically regulates domestic violence, so that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was born. Violence that occurs against women is often perpetrated by husbands, therefore in this writing the issue that will be discussed is how criminal responsibility is towards husbands who are perpetrators of neglect and psychological abuse of wives in terms of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. From the research conducted, it can be concluded that violence against women violates and prevents women from enjoying their human rights and basic freedoms, so that there must be a legal action to protect wives or women from all kinds of violence they experience.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/820
10.31599/krtha.v17i1.820
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 79-92
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/820/605
Copyright (c) 2024 Ahmad
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/822
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Gunawan Wibisono
Yeni Widowaty
Protection, Land function expert, Agriculture land.
One of the threats to achieving food security and sovereignty is the conversion of agricultural land functions because its application has an impact on food production, the physical environment, and the level of welfare of rural farmers whose livelihoods depend on their land which causes a decline in farmers' welfare. The conversion of agricultural land functions is also the cause of the limited area of cultivated land. Land conversion activities in the Special Region of Yogyakarta are increasing every year due to economic factors and population growth rates. The purpose of this study is to examine the urgency of protecting food agricultural land against land conversion in the Special Region of Yogyakarta and to propose future concepts related to the problems of existing land function specialists, especially in the Special Region of Yogyakarta. The research method is normative research and empirical research with primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of taking legal materials in this study uses library research. Results and Conclusions: The form of expert protection for food agriculture land functions in the Special Region of Yogyakarta is regulated in "Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 6 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulations of the Special Region of Yogyakarta Province Number 10 of 2011 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The Regional Regulation more or less contains: Determination of land that can be used as land for food agriculture, Mechanisms related to protection plans, Determination of the area of food agriculture land, Prohibition on converting food agricultural land Government efforts (By providing incentives for people whose land is on food agricultural land), Provisions violation of the prohibition of land function experts, and so on. The future concept concerns efforts to reduce the activities of land function experts that occur including so that no land function experts should minimize the chances of their occurrence by reducing the driving factors for these occurrences, controlling the activities of land function experts to reduce potential impacts that will arise and neutralize or overcome negative impacts
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/822
10.31599/krtha.v17i1.822
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 93-106
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/822/606
Copyright (c) 2024 Gunawan Wibisono, Yeni Widowaty
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/823
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan
Joshua Evandeo Irawan
Smartphone, ITE Law, Inspection
The use of sophisticated smartphones in the world of work often causes problems such as those that occur in PT. X, where a worker, Mrs. A, in early 2022, was forced to give her smartphone to be searched on orders from the Director of PT. X, named Mrs. B. The search warrant came as the alleged hate speech expressed by Mrs. A about Mrs. B to fellow workers via Whatsapp text message. The writing of this article aims to answer the big question of whether companies are authorized to check their employees' mobile phones in terms of the positive law in Indonesia, namely the ITE Law. The writing of this article uses the dogmatic normative juridical method by approaching it through statutes approach and conceptual approach. The final result of this article is that Mrs. A's smartphone is the personal property of Mrs. A where all data in the cellphone is private property protected by Article 26 paragraph (1) of the ITE Law jo Article 30 paragraph (1) of the ITE Law while Mrs. B as the Director of PT. X can conduct a search because Mrs. B is not classified as an investigator as explained in Article 43 of the ITE Law
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/823
10.31599/krtha.v17i1.823
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 107-118
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/823/607
Copyright (c) 2024 Joshua Evandeo Irawan
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/824
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0
Niru Anita Sinaga
Dwi Atmoko
Legal System, Transformation, Society
Law and society are two things that are closely related, as Cicero said, "Ubi Societas Ibi Ius" means, where there is society, there is law. The role of law in the transformation of society from 4.0 to 5.0 is very important. Readiness of the legal system: Legal structure, legal substance and legal culture are very important. The transformation is expected to realize orderly, simple and responsive regulations. This is done by adjusting the situation and conditions that occur without abandoning the values held by the Indonesian people. Relying on universal ethics contained in Pancasila and the 1945 Constitution. It is carried out with strategic steps including: Legislation, human resources, institutions, and legal culture so that the goals of the nation and state in the transformation of national, regional and global scales can be realized. The legal system must be able to keep up with technological developments so that the ideal and desired application of the law can be realized. This study discusses: How is the readiness of the Indonesian legal system in the transformation of society from 4.0 to 5.0? by using normative legal research methods (juridical normative).
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/824
10.31599/krtha.v17i1.824
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 119-126
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/824/608
Copyright (c) 2024 Niru Anita Sinaga, Dwi Atmoko
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/825
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual
Clara Ignatia Tobing
Jantarda Mauli Hutagalung
SDGPTEBT, WIPO, Soft Law
The Regime of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (SDGPTEBT) is a different regime from the existing regime of intellectual property rights. The WIPO negotiations on SDGPTEBT were held in order to discuss the protection of the SDGPTEBT at the international level. One of the problems that emerged from these negotiations was the gap between developed and developing countries regarding the final form of the outcome of the negotiations. There is still no clarity regarding the status of the "international legal instrument" itself in terms of international law, whether the international legal instrument will be more inclined as a legally binding international agreement or a soft law that is not legally binding. In terms of the effect of the results of the negotiations on Indonesian national law, there is a need to promulgate a law sui generis regarding SDGPTEBT even though the results of the negotiations are still in the negotiation stage.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2023-04-28
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/825
10.31599/krtha.v17i1.825
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 127-140
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/825/609
Copyright (c) 2024 Clara Ignatia Tobing, Jantarda Mauli Hutagalung
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/826
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum
Syahrir Kuba
Narcotic User, Imprisonment, Rehabilitation
The phenomenon that occurs in Indonesia today is the increasingly widespread distribution of narcotics which causes the emergence of victims of narcotics abuse from a fairly large number of people, including students and undergratuade students as, then sentenced to imprisonment. Based on field observations, Investigators and Public Prosecutors still prioritize the provision as stated in Article 111 Section (1) and Article 112 Section (1), even though the facts show that to use Narcotics, a suspect / defendant is almost certain that they carry, buy or store and possess narcotics, then sentenced to imprisonment on the basis of Article 127 Section (1)a, Law Number 35 Year 2009, without considering Article 127 Section (3) which reads that the abuser must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, not prioritizing legal certainty. In 6 (six) judgement of the South Jakarta District Court, the Suspects or Defendants were all detained starting from the Investigation, Prosecution and judicial processes with a duration of detention between 104 days and 184 days, even though the actual proof was not too complicated because it started with a case of being caught red-handed until a sentence of imprisonment was sentenced by the South Jakarta District Court Judge.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/826
10.31599/krtha.v17i1.826
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 141-156
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/826/610
Copyright (c) 2024 Syahrir Kuba
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/827
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum
Esther Masri
Hirwansyah
Electronic certificate, ownership of land rights, land disputes
The rapid advancement of technology and the emergence of various applications encourage everyone to take advantage of electronic-based services that aim to provide convenience for users. Everyone can access the information needed anywhere. Likewise in the land sector which has undergone digital transformation and implemented electronic-based land services in the form of electronic documents by imposing electronic land certificates regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. This study aims to provide legal certainty regarding the importance of changing documents proving ownership of land rights through digitalization because of the large number of multiple certificates and the land mafia which results in land disputes. To analyze this research, the writer uses a normative juridical approach that uses a document study search from statutory regulations. The results of the research from the author that the application of electronic land certificates is carried out in stages to meet the needs of the people in Indonesia. It is hoped that electronic certificates can provide protection and legal certainty to land rights holders and be able to provide resolution to land disputes.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/827
10.31599/krtha.v17i1.827
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 157-174
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/827/611
Copyright (c) 2024 Esther Masri, Hirwansyah
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/828
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia
Fiona Wiananda Adhyaksanti
Kadek Wiwik Indrayanti
ratio decidendi, exoneration clause, standard contract, principle of balance
The existance of an exoneration clause in a standard contract often causes different interpretations by judges when faced with concrete cases. One interesting decision that has sparked debate was the Malang District Court Decision Number 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, where the Defendant has included the prohibition of the exoneration clause in the standard contract. This is unacceptable to the Plaintiff, so the cancellation of the contract is requested. However, the Panel of Judges in their decision stated that they rejected all of the Plaintiff's claims. This study aims to analyze the ratio decidendi of the Malang District Court Decision Number 94/Pdt.G/2017/PN Mlg based on the principle of balance of positions between the parties. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches The results of this study indicate that the Panel of Judges has its own perspective which has considered philosophical, juridical, and sociological aspects in its Decision. The main dispute that occurred between the parties was caused by the plaintiff's default and not because of the exoneration clause in the standard contract. However, even though the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim, in the context of the principle of balance in a standard contract, the position of the rights and obligations of the parties has not been realized, both from the beginning of the making of the contract to the implementation of the contract.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/828
10.31599/krtha.v17i1.828
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 175-190
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/828/612
Copyright (c) 2024 Fiona Wiananda Adhyaksanti, Kadek Wiwik Indrayanti
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/829
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama
Deden Hidayat
Ali Nurdin
Fitriyani
Surahman
Inheritance, Religious Differences, Compulsory Wills
This article aims to review the obligatory will in relation to the distribution of inheritance/inheritance to heirs who are not legally entitled to a share of the inheritance due to different religions from the heir. Based on the facts in the community, or based on the possibility of legal phenomena that could occur in the community, giving inheritance to non-Muslims is sometimes unavoidable, especially if there are religious differences between family members. Not infrequently, because of the love of parents for their children or their families, parents as heirs still give shares to children or family members who have different beliefs, even though this is not justified in syara'. In Islamic law, there are known rules of changing laws that adapt to situations and conditions. These rules can be used to analyze various kinds of current conditions related to Islamic law, one of which is the matter of giving inheritance to non-Muslim children or family members. Using this rule perspective, giving a mandatory will to non-Muslims is possible as long as it contains benefits.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/829
10.31599/krtha.v17i1.829
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 191-200
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/829/613
Copyright (c) 2024 Deden Hidayat, Ali Nurdin, Fitriyani, Surahman
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
oai:ojs2.ejurnal.ubharajaya.ac.id:article/830
2024-03-26T07:44:22Z
KRTHA:ART
Perlindungan Hukum Bagi Petani Korban Penipuan Jual Beli Bawang Merah(Studi di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)
Nur Fadilah Al Idrus
Rufaidah
The Sale Purchase Agreement, Fraud, Legal Steps.
Sale and purchase of shallots by farmers and traders in Sambi Rampas sub-district based on trust and verbal agreement. The purpose of writing is to examine the problems of buying and selling shallots in Kec. Sambi Rampas and analyzing the impact of these transactions and proposing efforts to prevent fraud. Research method: empirical legal research. Legal materials: primary, secondary. Approach method: Case, Concept. Result: The problem of buying and selling shallots in Sambi Rampas District started with one of the successful traders committing mass fraud against farmers in 2015 and lasted until 2020. taken by the police through a compensation agreement but in fact the settlement for several years was not evenly distributed among all the farmers who were victims. The main cause was because the victim did not have proof of the purchase contract so the perpetrator did not admit that he had bought the victim's shallots. In fact, if farmers enforce formal contracts in their transactions, there will be no traders who want to buy their shallots. Suggestion: The police as law enforcement officers need to ensure the security of transactions for both parties, so the involvement of the police is needed, especially in large purchases and if the perpetrators of fraud escape, efforts are made to resolve cases firmly and seriously so as to gain the trust and satisfaction of the local community.
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2024-03-19
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/830
10.31599/krtha.v17i1.830
KRTHA BHAYANGKARA; Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023; 201-216
2721-5784
1978-8991
10.31599/krtha.v17i1
eng
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/830/614
Copyright (c) 2024 Nur Fadilah Al Idrus, Rufaidah
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0