Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi
The KIK-AK Journal is a journal that scientifically examines problems and countermeasures in the fields of Police and Anti-Corruption. The articles published can be in the form of empirical studies and literature studies. The KIK-AK Journal is published regularly in March and September. E-ISSN : 3062-7346
Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Corruption crimes in Indonesia have not been prevented and addressed to the maximum extent, thus harming the people, the nation, and the state of Indonesia. As a result of these corruption crimes, poverty, unemployment, low levels and quality of education, insufficient health standards, and deep economic disparities between a small wealthy group and the majority of the poor population have emerged. This situation can lead to social conflicts that harm community, national, and state life. One of the reasons for the failure to address corruption crimes is that the perpetrators and potential perpetrators of corruption feel that the legal sanctions they would receive if their corruption is uncovered are not too severe, and the perpetrators along with their families can still enjoy the spoils of corruption for generations. This is due to the still limited assets resulting from corruption crimes that can be returned to the state using the current legal system. Thus, the doctrine of crime does not pay, which means that perpetrators of crimes should not benefit from the proceeds of their crimes, cannot be implemented. Therefore, it is necessary to make a breakthrough by enacting the Draft Law on Asset Forfeiture of Crime Proceeds, which has adopted the results of the UN Convention Against Corruption (UNCAC) of 2003 into the legal system in Indonesia. Certainly, before this Law on Asset Forfeiture of Crime Proceeds is enacted, improvements are needed, both regarding the substantial legal provisions, the preparation of professional and high-integrity law enforcement officers, enhancing international cooperation in the recovery of corruption assets stored abroad, as well as creating a clean government and good governance.
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi
PRAKTIK SUAP VS TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PERADILAN MENUJU GOOD COURT GOVERNANCE
Lembaga peradilan cenderung menghindari penggunaan teknologi informasi. Fenomena maraknya praktik suap dalam lembaga peradilan, yang sering digunakan untuk mempercepat proses penanganan perkara, kerap menjadi sumber pendapatan utama bagi aparat pengadilan. Kondisi ini membuat sebagian aparat enggan mengadopsi teknologi informasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik masih maraknya praktik suap—yang termasuk kategori judicial corruption—di tengah upaya Mahkamah Agung, sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, melakukan transformasi digital dalam pelayanan bagi pencari keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas hukum tidak lagi menjadi pedoman utama bagi sebagian penegak hukum. Faktor monopolistik, sifat tamak (greedy), dan perlindungan dari kepemimpinan tertentu menghambat optimalisasi transformasi digital sebagai sistem pendukung Good Court Governance (GCG). Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan belum maksimal. Suap jelas bertentangan dengan prinsip GCG, sedangkan transformasi digital justru merupakan elemen inti untuk mewujudkannya.
Suap, Judicial Corruption, Transformasi Digital, Good Court Governance.
ANALISIS ANCAMAN KEBERADAAN KELOMPOK KHILAFATUL MUSLIMIN SEBAGAI ORGANISASI RADIKAL DI INDONESIA
Khilafatul Muslimin (KM) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan khilafah, sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kepemimpinan Islam yang eksklusif. Kelompok ini mengusung ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila, berusaha menerapkan pemerintahan berdasarkan hukum Islam dan kepemimpinan Islam yang tunggal, yang menolak prinsip pluralisme dan demokrasi Indonesia. Dampak dari upaya pendirian khilafah yang terus diperjuangkan oleh KM dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis ancaman dalam menyikapi keberadaan KM di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan didasarkan pada perspektif induktif. Hasil analisis yang mengacu pada analisis ancaman oleh Hank Prunckun menunjukkan bahwa ancaman eksistensi KM berada pada tingkat sedang. Kemudian, analisis ancaman lanjutan menunjukkan bahwa KM telah memenuhi faktor-faktor ancaman menurut Kevin Riehle, yaitu niat (intent), kemampuan (capability), dan kesempatan (opportunity). Analisis ancaman dari dua pendekatan ini juga didukung dengan penjelasan dari perspektif Terrorist Mindset oleh Randy Borum.
Implementasi Pengamanan Swakarsa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Teknologi di Kompleks Perumahan
Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya rasa aman maka setiap orang dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya rasa takut terhadap ancaman terhadap jiwa raga dan harta bendanya. Namun kenyataannya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa keamanan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian sebagai alat negara dalam bidang keamanan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan swakarsa sangat diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penetlitian, Pertama, ketentuan tentang pengamanan swakarsa menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang menjadi dasar hukum tugas dan peran bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di Indonesia antara lain Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan. Kedua, implementasi pengamanan swakarsa berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi di Kompleks Perumahan Taman Duren Sawit Jakarta Timur yang menjadi lokasi penelitian ini telah terlaksana oleh Petugas Satuan Pengamanan dan melibatkan partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan ronda keliling serta pemanfaatan perangkat teknologi seperti kamera CCTV dan aplikasi digital WhatsApp dan Telegram untuk komunikasi, berbagi informasi dan pelaporan situasi keamanan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan efisiensi sistem pengamanan.
Tindak Pidana Korupsi Perpajakan Dengan Modus Abuse Of Power Melihat Lebih Dekat Rafael Alun Trisambodo
Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Perpajakan dengan modus abuse of power, Penegakan hukum (law enforcement) merupakan bagian dari proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, peradilan, penegakan hukum dan sebagainya. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) adalah salah satu tindakan menggunakan posisi yang kuat untuk mendapat keuntungan, salah satunya dilakukan oleh Rafael Alun. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh Rafael Alun salah satunya dilakukan oleh Rafael Alun dimana hal ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.Tindak Pidana Korupsi Perpajakan yang ditimbulkan dari modus abuse of power yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Rafael Alun dengan mendirikan Perusahaan Terbuka di bidang perpajakan sehingga Rafael Alun menerima gratfikasi dan melakukan pencucian uang saat masih menduduki jabatannya tersebut ia melampaui kewenangannya dengan mendiirikan Perusahaan Terbuka tersebut, Rafael Alun melakukan tindak pidana korupsi perpajakan dengan tujuan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kementerian keuangan dengan melakukan pemecatan dengan tidak hormat kepada Rafael Alun atas Tindak pidana Korupsi perpajakan yang dilakukan dengan melihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Rafael Alun selama masih bekerja aktif sebagai pejabat pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
KONTRA INTELIJEN DALAM MENGHADAPI OPERASI RAHASIA (CLANDESTINE) ASING MELALUI PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA
Indonesia is facing a critical drug crisis, not only as a consumer but also as a producer of narcotics. Drug abuse, once concentrated in major urban centers, has now permeated even the most remote regions, with an estimated 3.3 million users, or approximately 1.73% of the population. The country has become a primary target for large-scale drug smuggling, with around 80% of illicit substances entering through maritime routes, while the rest are trafficked via air transport and land borders. Beyond mere profit-driven criminal activity, strong indications suggest that drug trafficking is part of a broader covert operation by foreign entities aimed at weakening Indonesia’s national resilience. This operation systematically targets the younger generation, eroding moral integrity and mental strength, ultimately destabilizing the nation from within. While direct evidence of such clandestine foreign involvement remains elusive, numerous indicators point to its existence. However, the challenge lies in the highly secretive nature of these operations, making them difficult to identify and counter. Moreover, Indonesia has yet to fully recognize and address drug smuggling as a potential strategic maneuver orchestrated by external forces. To effectively combat this existential threat, Indonesia must go beyond conventional counter-narcotics efforts and adopt an intelligence-driven approach. A well-coordinated and highly classified counterintelligence strategy is essential to detect, disrupt, and neutralize these clandestine operations. This requires a structured and systematic intelligence framework that integrates advanced methodologies, tactical precision, and covert operational capabilities. By doing so, Indonesia can fortify its national security, safeguard its younger generation, and dismantle any covert attempts to undermine its sovereignty.
PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
TREN PENELITIAN TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF ANALISIS BIBLIOMETRIK
Penelitian ini mengkaji tren publikasi mengenai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan bibliometrik. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2019-2024 dan dianalisis melalui perangkat lunak untuk mengekstraksi metadata, mengelola referensi, serta memvisualisasikan jariangan konsep. Analis telah mengungkapkan peningkatan signifikan dengan total 989 publikasi dan 9.167 sitasi, menghasilkan rata-rata 9,27 sitasi per publikasi. Indeks dampak akademik menunjukkan h-indeks sebesar 44 dan g-indeks sebesar 75.Visualisasi jaringan mengidentifikasi 6 klaster tematis utama yang mencerminkan pergeseran dari kajian konseptual menuju evaluasi implementasi nyata program pendidikan antikorupsi. Temuan tersebut menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam membangun budaya akademik yang berintegritas dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi serta kebijakan pendidikan antikorupsi lebih efektif di masa mendatang.
Antikorupsi, Bibliometrik, Integritas, Pendidikan Antikorupsi, Perguruan Tinggi
Penyidikan Berbasis Ilmiah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Akses Ilegal
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada peningkatan jenis kejahatan yang semakin canggih dan rumit sehingga sulit diungkap, salah satunya tindak pidana akses ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian mengembangkan teknik penyidikan berbasis ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengungkap tindak pidana akses ilegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mejawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian, Pertama, penyidikan berbasis ilmiah diterapkan oleh kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti sidik jari pelaku tindak pidana akses ilegal terhadap website pelayanan publik yang dikelola pemerintah sebagaimana perkara Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, dan melalui analisis digital forensik untuk memperoleh bukti elektronik pada perangkat yang digunakan oleh pelakunya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Jmr, sehingga dari penyidikan berbasis ilmiah tersebut, kepolsian berhasil mengidentifikasi dan melakukan proses hukum terhadap pelakunya dan kemudian dijatuhi putusan pemidanaan di pengadilan. Kedua, kendala dalam penyidikan berbasis ilmiah, belum ada ketentuan yang spesifik yang diatur dalam KUHAP, dan kurangnya jumlah dan kualitas penyidik yang memiliki kompetensi penyidik berbasis ilmiah, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dalam mendukung penyidikan berbasis ilmiha pada kesatuan Kepolisian di tingkat kewilayahan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL PENEMBAKAN DENGAN UNSUR KETIDAKSENGAJAAN YANG BERAKIBAT MENINGGALNYA KORBAN
Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjaga ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk menegakkan hukum, termasuk dalam penanganan tindak kejahatan yang melibatkan senjata api. Penggunaan senjata api (SENPI) oleh polisi diatur oleh peraturan, seperti Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Walaupun senjata api digunakan untuk menjaga ketertiban, penyalahgunaan atau kelalaian dalam penggunaannya dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penembakan yang disebabkan oleh kelalaian yang berakibat meninggalnya korban, serta relevansi keadilan restoratif dalam menentukan kompensasi atau restitusi bagi keluarga korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan keadilan yang dapat diterima oleh keluarga korban.
RUU KEPOLISIAN: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN POLISI WANITA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT
Salah satu pertimbangan dibentuknya Rancangan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Kepolisian) karena untuk menyesuaikan dengan dinamika, perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan. Pada karya tulis ini, penulis membahas dan menganalisis tentang RUU Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap polisi wanita. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana pengaturan ideal terhadap perlindungan hukum kepada polisi wanita dalam RUU Kepolisian? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan penelitian adalah RUU Kepolisian sebaiknya mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap polisi wanita dalam menjalankan tugasnya, RUU Kepolisian dapat mengacu pada Undang-undang terkait dengan perlindungan hukum, misalnya: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Perlindungan tersebut semata-mata bertujuan untuk memanusiakan manusia, memanusiakan polisi wanita sebagaimana tujuan dari teori keadilan bermartabat.
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TERORISME
Radicalism and terrorism have created a national security crisis, especially in the current digital era. The era of digitalization has given birth to rapid changes and has had massive effects in various sectors, including the movement of new forms of terrorism. Terrorist groups have changed movement patterns by utilizing the internet, from spreading ideology, recruiting, funding, exchanging information and terror threats. The Internet enables rapid, low-risk, and inexpensive dissemination of information to diverse constituencies. Therefore, appropriate measures are needed to prevent terrorism. However, the implementation of digitalization-based terrorism prevention is currently unable to be realized effectively. If we look at it, since the September 11 2001 terrorist attack on the World Trade Center (WTC), terrorism has become an issue that has been widely discussed in all parts of the world. Almost all countries agree to fight terrorism, because terrorism is contrary to humanitarianism and has caused economic, political and psychological losses. This research analyzes the government's role in eradicating terrorism in the era of digitalization. It is hoped that this research can contribute to scientific development related to handling terrorism in Indonesia. The aim of the study is to describe the causal factors and formulate steps taken by the government to overcome radicalism and terrorism in Indonesia.
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi
Pendekatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak di Era digital
Perkembangan pesat teknologi dan internet memberikan akses luas bagi anak-anak di Indonesia, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Untuk menanggulangi masalah ini secara efektif, Polri memegang peranan penting dalam mengembangkan pendekatan komprehensif untuk melindungi anak-anak di era digital. Kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kominfo, Kemen PPPA, KPAI, dan Komnas PA, sangat krusial dalam menciptakan ekosistem perlindungan anak. Pengawasan terhadap kejahatan siber, penegakan hukum, sistem pelaporan terpadu, penguatan kerangka hukum, rehabilitasi korban, dan pelatihan aparat penegak hukum adalah elemen penting dalam mempercepat penanganan kasus serta melindungi anak-anak di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Polri dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital, serta menggali tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital; 2) Bagaimana Polri menangani kekerasan terhadap anak di era digital; 3) Bagaimana kolaborasi Polri dengan lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap anak? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai peran kepolisian dan kolaborasinya dengan lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap anak.
kekerasan anak, kolaborasi antar lembaga, pendekatan kepolisian, teknologi digital
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA
Corruption in Indonesia remains significantly high and has not yet to be effectively addressed. This is evident from the Corruption Perception Index released by Transparency International, an organization that measures corruption levels in 180 countries worldwide. In 2024, Indonesia ranked 65th worst out of 179 countries in term of corruption its corruption levels. Among the cases handled by The Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcement agencies are those involving regional heads (Governor and Deputy, Regent and Deputy, as well as Mayor and Deputy), wich are notably prominent both in quality and quantity. The factors contributing to corruption by regional heads have been analysed using the crime occurance model by The National Crime Bureau of Justice Assistance, US Department of Justice (Awaluddin Djamin, 2015). This model suggests that crime occur due to the convergence of intention, capability, opportunity, and target. Applied to corruption cases involving regional leders, it can be outlined as follows. The intention arises due to the substantial political costs that candidates for regional heads positions incur along with their running mates. Thesecandidate are aware of the high costs involved, cost that cannot be recouped through legitimate means during their five-year tenure. Consequently, they seek to recover these expenses through illegal transactions categiorized as corruption offenses. The high political costs thus reprenset the rootcause behind the occurrence of corruption offenses by regional leaders, while other factors such as the capability to commit corruption, the opportunity todo so and identifiable targets serve as contributing factor. Therefore, efforts are needed forboth prevention and mitigation, addressing about primary factors and additional contributing factors to corruption offenses by regional leaders.
IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN
Beberapa tahun terakhir, bidang pemolisian telah mengalami perubahan besar terutama dalam digitalisasi sistim dan peralatan yang digunakan kepolisian sebagai alat bantu dalam penyelidikan dan pencegahan kejahatan. Pentingnya strategi pemolisian dan pencegahan proaktif di era digital dimungkinkan untuk mengidentifikasikan dan mencegah aktivitas criminal sebelum terjadi melalui penggunaan alat analisis yang canggih,peran inteligen dan alat digital lainnya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kecerdasan buatan dalam tugas kepolisian di era digitalisasi sekarang? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti penggunaan drone kecerdasan buatan,super apps untuk semua layanan dan Automatic License Plate Recognition dalam tugas-tugas Kepolisian.
Kecerdasan buatan, polisi digital dan pelayanan Masyarakat
pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan modus jual beli jabatan aparatur sipil negara provinsi banten
one from of criminal act of corruption is irregularities in the process of procuring government good/services which are detrimental to state finances or the state economy. these deviations generally occur because officials are negligent or careless in understanding and implementing the provisions of the laws and regulations. the commitment making officer (PKK) is a very crucial position, the is because the (PPK) plays a role in very stage of procurement goods/ services. therefore , PKK competence mush be given great attention not only in the field of procurement of goods/ services.
Criminal Responsibility for Corruption Crime Committed in Concursus.
korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius terlebih dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN). tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan individual tetapi juga secara concursus atau bersama-sama. terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara concursus adalah pertanggungjawaban pidana yang diterima para pelaku tindak pidana korupsi secara concursus. juga jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana korupsi secara concursus. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara concursus dan bagaimana jenis-jenis hukuman bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara concursus. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. hasil penelitian pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara concursus sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis, tetapi dalam segi non-yuridis masih kurang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana korupsi. jenis-jenis hukuman yang diterima terpidana juga tidak memberikan keadilan kepada terpidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi secara concursus. oleh karena itu dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa apabila pemberian keringan dengan mudah maka efek jera yang di harapkan dengan adanya peradilan pidana tidak akan ada. maka untuk mewujudkan keadilan terhadap keseluruhan pemberian keringanan dalam tindak pidana korupsi harus melewati tahap yang sulit.
Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi
Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa. Korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia semakin spesifik, modus yang digunakan oleh setiap pelaku bebeda-beda. Ibarat penyakit, gejala korupsi di Indonesia dimulai dari tahap elitis di mana mega korupsi terjadi di pemerintahan. Penulisan ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 yaitu Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2017 melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi dengan bentuk asuransi untuk izin pertambangan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan tujuan agar dapat mengukur kesepadanan hukuman yang diterima oleh terpidana berdasarkan teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori pidana dan pemidanaan. Dari putusan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan modus gratifikasi dalam bentuk asuransi adalah pengembalian barang yang memiliki nilai ekonomis yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi dengan bentuk beberapa polis asurasi. Dalam hal ini akun asuransi yang dimiliki Nur Alam harus dibekukan. Jenis hukuman apabila telah mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi adalah pidana pokok yg terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti atau pengambilan aset senilai uang pengganti dan mencabut hak politik.
Penerapan Implementasi Smart People Pada Era Smartphone Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Most people in their lives in the modern era cannot be far from communication tools, where these communication tools are not just for communicating but can be used for other purposes such as browsing the internet, reading e-books, shopping, transferring money, games, and even religious activities. This sophisticated communication tool has capabilities like a computer device, which is more popularly known as a smartphone. The benefits of smartphone devices are that many people use them for their own benefit, but some people often use them to the detriment of other people. The aim of this research is to determine the implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), regarding the principles of benefits and limitations for users of internet-based applications on smartphone devices. This research study has a normative juridical nature as the main approach, considering that the discussion is based on statutory regulations and legal principles that apply in matters of information technology crime. The juridical approach is intended to carry out studies of the legal field, especially criminal law. In its development, the smartphone era has made the Government continue to try to create legal regulations to regulate and limit the use of applications on smartphone devices regarding information and electronic transactions, so that users can wisely use applications on their smartphone devices. The ITE Law is a much-needed legislative product and has become the basis for regulations in the field of information technology utilization and electronic transactions and was born as a constitutional solution from the state to regulate ethics for its users.
Etikalitas Politisi Muda Yang Korup Berdampak Krisis Negarawan
This nation is experiencing a leadership crisis, the rise of young leaders who emerged in the reform era, most of them have the mentality of politicians. Political leadership with a politician's mentality is more calculating about profit and loss, dividing power, securing political power on the other hand. There is no day without news of corruption on various social media, both related to the success of the Corruption Eradication Committee (KPK) in carrying out the Arrest Operation (OTT) and the progress of the trial of the corruption case. done openly. Corruption is like rats that are everywhere, whether in a democracy or a totalitarian political system, rats still exist and continue to breed. Corruption has ensnared government leaders at both the central and regional levels. This descriptive research attempts to answer the question, where has the ethicality of corrupt young politicians, who are public officials, disappeared, resulting in the statesman crisis in Indonesia? The results of this research conclude that the ethicality of corrupt young politicians is lost due to unlimited greed because of the opportunity to come to power without accountability and a lack of statesmanlike reasoning.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyuap Dengan Modus Transaksional Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa
The criminal act of bribery corruption is committed due to transactions between the giver and recipient in exchange for money or as a kickback to speed up matters. Regarding law enforcement against perpetrators of corruption, bribery legally violates Article 12 letter a of Law No. 31 of 1999, amendment to UU No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, the criminal penalties given are still too light, far from the expectations of justice for the community and do not optimize the effect. deterrent to perpetrators of bribery corruption in enforcing punishment. The purpose of this research is to find out bribery related to buying and selling positions which is a criminal act of corruption and to find out law enforcement against perpetrators of the criminal act of bribery related to buying and selling positions. This research uses normative juridical law which collects literature study data based on law by considering all relevant theories and rules related to bribery corruption with the types of primary, secondary and tertiary legal materials, concepts used by corruption, bribery and village head candidates. The results of the research concluded that buying and selling positions is a criminal act of corruption with transactions between the recipient and the giver using money as a means of transaction due to the lack of accountability and transparency in government and society. Therefore, in the future, the accountability system will be further cultivated by strengthening transparency in society so that criminal acts of corruption do not occur again.
Menggugat Grand Strategi POLRI Yang Tak Kunjung Terwujud
This paper discusses the strategic plan of the Indonesian National Police. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the National Police grand strategy towards 2025, especially Phase I or known as trust building in the implementation period of 2005-2010 and the second phase of Partnership Building for 5 years 2010-2015, This is done because towards Strive for Excellence in 2016-2025 in building the ability of public trust and public trust to go to the current stage of excellence is difficult to realize because trust building cannot be stable because it depends on legal events involving cases of police members and services of police members in the community.
Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Whistleblowers are parties who report and provide information to law enforcers about criminal acts of corruption that occur, but in fact, there are still cases where Whistleblowers do not receive protection in exposing criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. This research aims to find out what the position of Whistleblowers is in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, and how Whistleblowers are protected in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research results show that the position of a Whistleblower is a fact-telling witness who provides information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services that occur as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Legal protection for Whistleblowers in cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, although it has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, where implementation is carried out by LPSK and other law enforcement agencies, there are still several cases where Whistleblowers can be found. receive physical and psychological threats, as well as being criminally reported so that regulations regarding the protection of Whistleblowers need to be strengthened to provide maximum legal protection.
Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia
Currently there is a category of sexual gratification that has received a lot of attention from the public and law enforcement officials. This sexual gratification is different from the gratification that we know in general. The difference lies in the object. Sexual gratification is a form of ensuring women's dignity. Therefore, this research will discuss the regulation of sexual gratification based on positive law in Indonesia and its evidence. From the results of the analysis, it is known that sexual gratification can be included in the provisions of Article 12 B paragraph 1 of Law 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This can be found in the phrase "other facilities" where "facilities" themselves are defined as the means used to facilitate an implementation. Therefore, the use of sexual service facilities with the aim of achieving any desire is the intention of the gratifier. Proving sexual gratification in eradicating corruption in Indonesia is based on criminal procedural law. Referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 184 paragraph (1) and Article 26A of Law Number 20 of 2001 Jo. Law Number 31 of 1999 uses a reverse or balanced evidence system where the burden is on both the Public Prosecutor and the defendant to prove the crime of sexual gratification for which the defendant is charged.