Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Authors

  • Tiberius Zaluchu Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Dhoni Yusra Syaharudin Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1114

Keywords:

Penyelesaian, Sengketa, Medis

Abstract

Pembangunan kesehatan sangat penting sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia diwujudkan dalam berbagai upaya, antara lain melalui penyelenggaraan praktik kedokteran dimana peranan dokter sangat penting. Dalam penyelenggaraannya kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa medis antara pasien/ keluarga pasien dengan dokter berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimana proses penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan antara pasien/keluarga pasien dengan dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh dengan melihat fakta yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat membuktikan permasalahan agar mendapat suatu jawaban yang ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan penyelesaian sengketa medis yang telah ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan penyelesaian sengketa medis yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaiannya. Dan dalam hal penyelesaian sengketa medis yang berkeadilan antara pasien/keluarga pasien dengan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran diawali dengan melalui jalur Lembaga profesi kedokteran yaitu Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Apabila tidak selesai dapat dilanjutkan penyelesaiannya dengan lembaga non-profesi berupa:  Secara perdata (non litigasi dan litigasi); secara pidana atau secara administrasi/tata usaha negara. Penyelesaian non litigasi atau litigasi dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan alat bukti dan kasus posisi atau fakta hukumnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Ali Muhammad Mulyohadi,dkk, 2006, Kemitraan dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Jakarta :Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ari Yunanto dan Helmi, 2009, Hukum Pidana Malpraktik Medis, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, Yogyakarta : Penerbit Andi.

B. Arief Sidharta, 2004, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera, Jurnal Hukum, “Rule of Law”, edisi 3 Tahun II, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Danny Wiradharma, 1996, Hukum Kedokteran, Jakarta,Binarupa Aksara.

Dedi Affandi, Et.All, 2018. Buku Ajar Trilogi Praktik Kedokteran, Riau, Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, 1989, Aplied Social Research , Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum Pasien dan Dokter), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

H. Zaeni Asyhadie, 2018, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Ed-1. Cet.2 - Depok: Rajawali Pers.

J.Guwandi, Kelalaian Medis (Medical Negligence), Jakarta : Penerbit Fakultas Kedokteran UI.

J.Guwandi, 2004, Hukum Medis (Medical Law), Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Lubis, M Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang.

Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yusuf Hanafiyah dan Amri Amir, 2009, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, , Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada.

Safitri Hariyani, 2004, Sengketa Medis Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Jakarta, Diadit Media.

Sofyan Dahlan, 2005, Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Semarang, Balai Penerbit Universitas Diponegoro.

Sri Gambir Melati Hatta, 2004, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung: alumni, cetakan ke-2.

Sri Siswati, 2017, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Ed.1- Cet.3 – Depok, PT. Rajawali.

Suyud Margono, 2001, Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR) ; Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Triana Ohoiwutun, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang: Bayumedia.

Veronika Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Bandung, Mandar Maju.

Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakkan Hukum, Bandung, PT Citra Adytia Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau selanjutnya disebut ”KUHAP”.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) Bagian Menimbang.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/111/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Permenkes 290/2008)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Persetujuan Medis, Permenkes Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 untuk selanjutnya ditulis atau disebut “Permenkes 585/1989” atau Permenkes Persetujuan Medis., Sebagaimana telah diubah dengan Permenkes 290/2008

Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, Peraturan KKI Nomor 4 tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan konsumen Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma Nomor 1 Tahun 2016), Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Disertasi dan Tesis

Hasibuan, Fauzie Yusuf , 2009, Disertasi, Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Purwadianto, 2000, Kejahatan Profesional Okupasional oleh Dokter, Tesis., Magister Sosio Kriminologi, Depok: FISIP UI.

Yussy A. Mannas, 2018, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Dokter sebagai Pemberi Jasa Pelayanan Kesehatan Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.idayatullah Jakarta Vol.6 No.1.

Jurnal dan Makalah

Agus Purwadianto, 2004, Urgensi Undang-Undang Praktik Kedokteran Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 Nomor 2, Jakarta.

Lumban Gaol, Selamat , 2016, Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7 Nomor 1, Jakarta: Fakultas Hukum Unsurya.

Muhammad Soedjatmiko, 2001, Masalah Medis Dalam Praktik Yuridik, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Undang-Undang Kedokteran, Rumah Sakit Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang.

Padmo Wahyono,1998, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah, Jakarta: UI Press.

Sinaga, Niru Anita , 2021, Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, disampaikan pada Webinar medikolegal dengan tema: Sengketa Medis Bila Berakhir di Peradilan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Indonesia Cabang Jakarta Raya (Perdosri Jaya), Jakarta, 29 Mei 2021.

Yussy A. Mannas, 2017, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayahtullah

Veronica Komalawati, Dhani Kurniawan, 2018 “Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia,” De Jure, Vol. 3, Nomor 1, 2018, Bandung,Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, Cetakan ke 3.

Henry Campbell Black, 1990, Blaclk‟s Law dictionary, Sixth Edition, St.Paul, Minn, west Publishing, Co.

J.S. Badudu dan St.M.Zain,, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

John M.Echols dan Hasan Shadily, 1997, Kamus Inggris –Indonesia, Jakarta: Gramedia, Cet XXIV.

Walter G.Alton, 1977, Malpractice, How to Avoid How to Win, Litte Brown and Company, USA.

Internet

https://verdiferdiansyah.wordpress.com/2011/04/12/kasus-dokter-setyaningrum/.

Amri, pasca operasi amandel hidung keluarkan air pasien adukan dokter ke polda, news.metro24jam.com.

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enID977ID977&q=Bunyi+asas+legalitas&sa=X&ved=2ahUKEwi8_P3EktH0AhUwwzgGHYJvCyIQ1QJ6BAgaEAE&biw=1366&bih=635&dpr=1.

M.Nasser, Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/file/2011/M%20Nasser.pdf.

Downloads

Published

2022-08-19

How to Cite

Zaluchu, T., & Syaharudin, D. Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 237–258. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1114