Analisis Kewenangan Penyidikan Dalam Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia

Tinjauan Peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU

Authors

  • Lusia Sulastri Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1411

Keywords:

Kewenangan, Penyidik PNS, Penegakan Hukum , Pelanggaran Wilayah Udara

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kewenangan penyidikan serta peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia secara normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kewenangan penyidikan dalam pelanggaran wilayah udara Indonesia tidak dapat secara letterlijek diartikan sebagai kewenangan atributif PPNS Kementrian Perhubungan. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan autentik Pasal 399 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jelas tidak menutup kesempatan TNI AU menjadi Penyidik, hanya saja apakah TNI AU sudah memiliki PPNS menjadi indikator utama dapat bekerjanya penyidik dalam menangani pelanggaran kewilayahan udara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 399 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, TNI AU memungkinkan menjadi penyidik atas pelanggaran wilayah udara, asalkan memiliki PPNS. Peran TNI AU dalam menanggulangi pelanggaran wilayah udara indonesia sebagai penyelidik melakukan operasi pertahanan udara aktif antara lain deteksi, identifikasi, dan penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). Peran PPNS dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai penyidik dalam pelanggaran Wilayah Udara Indonesia. Namun demikian semua kasus tidak pernah sampai pada proses peradilan hanya penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdurrasyid, Priyatna. 1972. Kedaulatan Negara atas Ruang Udara. Pusat Penelitian Hukum Angkasa. Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 2000. Pengantar Hukum Pidana Internasional. PT Rafika Aditama. Bandung.

Bawengan, Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta.

Hambali, Yasidi. 1994. Hukum dan Politik Kedirgantaraan. Pradnya Paramita. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia PT Rineka Cipta. Jakarta.

Nugroho, Hibnu. 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Media Aksara Prima. Jakarta.

Ajita, Sekar Tanjung. Syamsunasir. dan Bayu Setiawan. Peran Tni Angkatan Udara Dalam Menegakkan Hukum Dan Kedaulatan Di Ruang Udara Nasional Indonesia. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022.

Fadillah, Ramadhian. TNI AU kecewa kinerja PPNS. denda pesawat asing cuma Rp 60 juta. https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-au-kecewa-kinerja-ppns-denda-pesawat-asing-cuma-rp-60-juta.html. diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

Fakultas Hukum Andalas. Laporan Penelitian Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan Dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021. Jakarta.

Markas Besar TNI-AU. 2004. Doktrin TNI-AU Swa Bhuwana Paksa. tanpa penerbit. Jakarta.

Markas Besar TNI-AU. 2003. Buku Petunjuk Pelaksanaan OPSGAB tentang Operasi Hanud Nasional. tanpa penerbit. Jakarta.

Nasrul, Erdy. RP.100 Juta untuk Sekali Sergap Pesawat Asing. Dendanya Cuma Rp 60 Juta. https://www.republika.co.id/berita/nemexd/rp-100-juta-untuk-sekali-sergap-pesawat-asing-dendanya-cuma-rp-60-juta. daikses pada tanggal 9 juli 2022.

Parikesit, Rio Admiral. Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. l Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 4 - Desember 2021.

Ramdhan, Muhammad dan Taslim Arifin. Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia. Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2. Desember 2013.

Risdiarto, Danang. Penyidik TNI Angkatan Udara Dalam Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017.

-----------------------. 2019. Kendala Hukum Penindakan terhadap Pesawat Udara Sipil yang Tidak Berizin yang Memasuki Wilayah Udara Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16. (No.3).

Riyanto, Agus. "Mengakhiri Dualisme dalam Menjaga dan Menangani Wilayah Udara Indonesia". Makalah disampaikan dalam 5th Dies Natalis Business Law. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. 2015.

Savitri, Rohannisa Naja Rachma. dan Adya Paramita Prabandari. TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2. Nomor 2. Tahun 2020.

Setiani, Baiq. Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 3. September 2017.

Downloads

Published

2022-08-24

How to Cite

Sulastri, L. (2022). Analisis Kewenangan Penyidikan Dalam Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia : Tinjauan Peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 267–286. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1411