Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Authors

  • Hotma P. Sibuea Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Indra Lorenly Nainggolan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Jantarda Mauli Hutagalung Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1539

Keywords:

Kedaulatan Pangan, Negara Hukum Kesejahteraan , Presiden G-20

Abstract

Konstitusi Indonesia mengatur dalam Pasal 28H ayat (1) sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Prinsip hidup yang sejahtera sebagai hak setiap orang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak  hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Salah satu aspek penunjang kehidupan yang sejahtera adalah pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi supaya dapat hidup sejahtera. Negara dan bangsa Indonesia sangat memahami urgensi pangan dalam kehidupan manusia supaya dapat hidup sejahtera. Atas dasar pemikiran urgensi pangan dalam kehidupan manusia yang sejahtera, Indonesia menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan. Negara Indonesia bertekad untuk mencapai cita-cita “kedaulatan pangan” sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan dalam arti memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan supaya rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera. Namun, dalam realitas, dunia sedang mengalami krisis pangan pada saat sekarang. Kondisi realitas krisis pangan yang melanda dunia pada saat sekarang adalah salah satu agenda yang dipromosikan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presidensi G-20 sebagai salah satu agenda utama pertemuan pada pertemuan G-20 beberapa bulan yang akan dating. Apakah Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G-20 dapat menggalang kesepatan negara G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama meanggulangi krisis pangan dunia sebagai salah satu agenda utama pertemuan G-20? Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang keberhasilan penelitian. Menurut penulis, sebagai Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo akan dapat menggalang kesepakatan negara anggota G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama menanggulangi krisis pangan dunia yang terjadi pada saat sekarang. Alasannya, semua negara anggota G-20 dan semua negara di dunia akan terkena dampak krisis pangan global pada saatnya sehingga jika tidak mau terkena dampak krisis pangan global semua negara anggota G-20 dan negara-negara lain di permukaan bumi harus bekerja sama dan kerja bersama untuk menanggulangi krisis pangan global tersebut. Semua negara anggota G-20 disarankan untuk melakukan langkah-langkah konkrit penanggulangan krisis pangan di negara masing-masing seperti yang sudah dilakukan Indonesia seperti tertuang dalam program Presiden Joko Widodo.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku

A. Ahsin Thohari, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara. Jakarta: Erlangga,2016.

Budi Winarno. Melawan Gurita Neoliberalisme. Depok: Penerbit Erlangga, 2010.

De Angelis, Massiomo, Toby Carroll, Tania Murray dan Ben Fine, Petaka Neoliberalisme Membongkar Proyek Pembangunan Sosial Sebagai Kuda Troya Neoliberal disunting oleh Muhtar Habibi. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Jimly Asshidiqqie, Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 121.

Khudzaifah dkk. Genealogi Negara Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Yogjakarta: Genta Publishing, 2020.

Nur Sayyid Santoso Kristeva. Kapitalisme, Negara dan Masyarakat. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Padmo Wahyono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Revrisond Baswir. Bahaya Neoliberalisme. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Sibuea, Hotma P. dan Dwi Seno Widjanarko. Dinamika Negara Hukum. Depok: Erlangga, 2020.

Sugeng, Adi Nur Rohman dan Elfirda Ade Putri. Kedaulatan Pangan Dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Manusia. Yogjakarta: Bintang Pustaka Madani. 2021.

Triwibowo Yuwono (ed.). Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan. Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

B. Undang-undang Dasar dan Undang-undang

Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 39 Tahun 1999.

Negara Republik Indonesia. Undang-undang Tentang Pangan, Nomor 18 Tahun 2012.

C. Artikel Jurnal

Ahmad Hadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandria, Dampak Undang-undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. Jurnal Ilmiah Responsive, Volume 2, Nomor 4 Desember 2019.

Galuh Prita Dewi dan Ari Mulianta Ginting, Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan (Anticipate Food Crisis through Food Diversification Policy), Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Bengkulu, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012.

Hotma P. Sibuea, Konsekuensi Yuridis Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jurnal Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Volume XII No.3 Maret 2013. hlm. 322.

Josef P. Widyaatmadja. Kebangsaan dan Globalisasi Dalam Diplomasi. Yogjakarta: Kanisius, 2015.

Sulfitri Hs Mudrieq, Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia, Universitas Tadulako, Jurnal Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 02, Oktober 2013, hlm. 4.

D. Internet

Sri Mulyani sebut krisis pangan Global berpotensi berlanjut hingga 2023.” Yohana Artha Uly. http://money.kompas.com/read/2022/07/15/163000326/sri-mulyani-sebut-krisis-pangan-global-berpotensi-berlanjut-hingga-2023, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

E. Publikasi Lain

Harian Kompas Senin, Tanggal15 Agustus 2022 “Wujudkan Kesejahteraan Petani,” hlm. 10

Downloads

Published

2022-10-11

How to Cite

Sibuea, H. P., Nainggolan, I. L., & Hutagalung, J. M. . (2022). Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 381–396. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1539