Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia

Authors

  • Amalia Syauket Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Bambang Karsono Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1606

Keywords:

Dualitas kepemimpinan, Mitigasi korupsi dana desa, Awig-awig desa adat

Abstract

Lazimnya dalam satu desa hanya ada satu pemimpin. Namun, hal itu tidak berlaku di Bali yakni Desa Adat Kutuh. Desa Kutuh dipimpin oleh 2 orang yang berbeda fungsi dan pekerjaan. Antara keduanya sepakat dengan menyebut sebagai dualitas kepemimpinan, bukan dualisme. Kepemimpinan yang saling menguntungkan dan saling mendukung, berkesinambungan untuk bersama membangun desa Kutuh menuju Desa yang maju. Penelitian empiris ini telah berlangsung sejak tahun 2021 dan telah wawancara dengan perangkat desa, masyarakat adat Desa Kutuh-Bali bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara Kepala Desa Dinas dan Kapala Desa Adat Desa Kutuh dalam menjadikan desanya maju dengan mengoptimalkan Dana Desa bahkan mendapat predikat sebagai desa anti korupsi dan desa terkaya se Indonesia. Penelitian ini menarik simpulan bahwa Dualitas kepemimpinan terjalin secara harmonis antar kepala desa dinas “perbekel” dengan kepala desa adat “Bendese Adat” diikat kuat oleh filosofi trihita karana yang merupakan local wisdom Bali. Sinergitas tampak pada intersection dalam pengelolaan dana desa.  Desa Dinas dalam melaksanakan kegiatan bersandar pada hukum adat yang disebut awig-awig tertulis. Intersection tersebut berdampak pada proses pengambilan keputusan, implementasi serta pengawasan langsung oleh masyarakat adat dalam tata kelola dana desa. Sehingga eksistensi masyarakat adat masih terjaga kuat dan dualitas terus berlangsung dan terbukti berjalan secara harmonis sesuai tupoksi masing-masing karena kramanya sama.  Dengan demikian, eksistensi masyarakat adat atau pakreman bersama dengan desa dinas sama-sama berperan penting dalam kerangka kehidupan ketatanegaraan saat ini, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Dharmayuda, I Made Suasthawa. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali. Denpasar: Upadasa Sastra, 2001.

Paramartha, I Gede. Silang Pandang Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Windia, Wayan p. Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab. Udayana University Press, 2013.

Jurnal

Ernawati, Dyah Poespita. “Analisis Sinergi Desa Pakraman Dan Desa Dinas Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Di Provinsi Bali.” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 3, no. 1 (2019).

Mulyanto. “Keberlakuan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Mimbar Hukum 27, no. 3 (2015): 418–431.

———. “Penguaran Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dari Perspektif Kajian Yuridis.” Journal of Indonesian Adat Law 2, no. 3 (2018): 74–104.

Putri, Kadek Ayu Monica Pastika, Ni Wayan Fenni Puspitasari, Ni Ketut Krisna Dewi, Ni Wayan Ekarini, Ida Ayu Putu Priska Dewi, and Dewa Putu Kodi Mertadana. “Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 8, no. 1 (2018). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19856.

Satrya, I Ketut Teguh Yudha, Ni Kadek Sinarwati, and Nyoman Trisna Herawati. “Sinergi Desa Adat Dan Desa Dinas Dalam Pengelolaan Aset Desa Untuk Mewujudkan Harmonisasi (Studi Pada Desa Adat Dan Desa Dinas Sambangan).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 7, no. 1 (2017). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9376.

Wijaksono, Sigit. “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman.” COMTECH 4, no. 1 (2013). https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2679.

Conference Prosiding

Noak, Piers Andreas. “Kedudukan Dan Kewenangan Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Administratif.” In International Conference on Strengthening Political Party in Election, Parliament, and Government in Semarang Indonesia. Semarang: University Walisongo, 2016.

Setiabudhi, I Ketut Rai, I Gede Artha, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Urgensi Pengawasan Mencegah Terjadinya Korupsi Dana Desa.” In International Conference On Science, Technology and Humannities. Bali: Universitas Udayana, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan.

Bali, Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, 2001.

RI, Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 1957.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 1965.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingakt III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, 1965.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, 1948.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, 1974.

———. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014.

Berita

Bitra. “Kenali Modus-Modus Korupsi Dana Desa.” Bitra.or.Id, 2019. http://bitra.or.id/2012/kenali-modus-modus-korupsi-dana-desa/.

Downloads

Published

2022-10-28

How to Cite

Syauket, A., & Karsono, B. (2022). Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 415–428. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1606