Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya

Authors

  • Elang Darmawan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Ahmad Baihaki Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Otih Handayani Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.702

Keywords:

Wali Hakim , Wali Adlal, Mekanisme Perkawinan

Abstract

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Tata tertib perkawinan di Indonesia diatur dalam kaidah-kaidah hukum perkawinan. diantaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI dinyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Permasalahan terjadi manakala wali nasab enggan menikahkan anak disebabkan oleh pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet dan bobot calon menantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Penetepan wali hakim sebagai pengganti wali Adlal bisa dilakukan dengan menggunakan meknisme perkawinan yang benar, perkawinan tidak dapat dicegah atau di batalkan sebab kedua mempelai sudah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Amir Syarifuddin, 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Amir Naruddin dan Azhari Akmal Taragi, 2004. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama, Jakarta: Mandar Maju.

Ikhwani, 2000, Kafa’ah Dalam Perkawinan, J Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Jakarta: Bumi Aksara

Masyakur AB, 2000, Kamus hukum Fiqih Lima Mazhab.Jakarta: Lentera.

Mizan, 2016, Aktualisasi Konsep Kafa’ah Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, Bogor: FAI Unifersitas Ibn Kholdun.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

R. Subekti dan R. Tjitrosubidio, 2005, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ramulyo, Moh. Idris, 2004, Hukum Perkawinan Islam Jakarta: Bumi Aksara.

Sajtipto Rahardjo, 2009, Konsep Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing.

Slamet Abidin dan Amindin, 2001 Fiqih Muakad. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tim Penulisan Yustisia, 2005, zeri Perundang -Undangan.Jakarta: Gramedia.

Wahbah al Zuhailiy, 1997, al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu, Juz 9. Dar al – Fikr: Beirut

Zainudin Ali, 2012. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal

Rohmat, Kedudukan Wali dalam pernikahan: studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Peraktiknya di Indonesia, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011), (7 Juni2021).

Rohman. Adi Nur. (2019). The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia. Krtha Bhayangkara, 13(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Krtha Bhayangkara, 13(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang PMA No 2 Tahun 1987 Tentang Wali Nikah.

Wawancara

Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan orang tua mempelai wanita, calon mertua di Bekasi tambun selatan januari 2021.

Downloads

Published

— Updated on 2021-12-09

How to Cite

Darmawan, E., Baihaki, A. ., & Handayani, O. . (2021). Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 177–196. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.702