Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Authors

  • Ahmad Baihaki Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • M. Rizhan Budi Prasetya Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711

Keywords:

kewenangan, Pengadilan Agama, ekonomi syariah

Abstract

Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, kewenangan Pengadilan Agama diperluas sehingga dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun ironisnya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kemungkinan adanya pilihan forum (choice of forum) pengadilan mana yang dikehendaki oleh para pihak yang berakad, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Akibatnya dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan implikasinya terhadap kewenangan Pengadilan Agama terhadap perbankan syariah maupun lembaga ekonomi syariah lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (yuridis-dogmatik) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Negeri dikarenakan adanya konflik diantara peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang untuk mendapat kepastian hukum. Namun setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan pengadilan ini secara normatif tentu tidak hanya berimplikasi terhadap perbankan syariah sebagai salah satu lembaga ekonomi syariah, tetapi juga lembaga lainnya yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku-buku

Ahmad, Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press, 2007

Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

_________________, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Media Group, 2005, Cet. ke-4

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Rodiyah, Teknik Perundang-undangan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000

Sjarif, Amiroedin, Perundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010

Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan Yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-Undang Bekelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011.

, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Tanggal 29 Agustus 2013

C. Jurnal

Samsudin, Titin, “Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum”, Jurnal Al-Mizan, Volume 10, Nomor 1, 2014.

Manan, Abdul, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama”, dalam Mimbar Hukum, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).

Permana, Sugiri. “Kedudukan Undang-undang dan Perjanjian Dalam Menentukan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Peradilan Agama”, Makalah Peradilan Umum dan Lembaga Non Litigasi.

Nurhapsari, Nindya Febrina & Rani Apriani. (2021). Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit. KRTHA BHAYANGKARA, 15(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568

Yah Faniyah, & Azhari. (2020). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) Sejahtera Padang. Jurnal Hukum Sasana, 5(2). https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97

Napitupulu, H. . (2020). Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress. Krtha Bhayangkara, 14(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.37

D. Internet dan lain-lain

Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”, terdapat disitus https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx, diakses pada tanggal 04 Juli 2020, pukul 18.30 Wib.

Downloads

Published

— Updated on 2021-12-09

How to Cite

Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 289–308. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711