Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya

Authors

  • Lusia Sulastri Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.857

Keywords:

Dominus Litis, Tuntutan, Penuntutan Bebas

Abstract

Penarikan tuntutan perkara ini menjadi sejarah baru untuk hukum di Indonesia. Fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHAP, karena biasanya pengadilan lah yang menjadi jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, terlebih lagi pada awalnya Kejaksaanlah yang mendakwa Valencya dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf B UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun ternyata menuntut sebaliknya. Oleh karena itu fenomena hukum tersebut menarik untuk dikaji. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, adanya tuntutan bebas memperlihatkan benar-benar dominus litis kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilaksanakan. Jaksa agung dalam hal ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan azas oportunitas dalam suatu perkara. Dengan demikian tuntutan bebas dalam kasus Valencya sah walaupun tidak lazim. Tuntutan bebas pada perkara pidana Valencya, menimbulkan suatu penemuan dan pembaharuan hukum antara lain dominus litis Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukan hanya pada untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, namun juga penuntutan, penuntutan bebas dalam kasus tindak pidana diperbolehkan, Jaksa Penuntut Umum diberikan hak menggunakan sense of crisis dalam menentukan kasus pidana dan Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas seorang terdakwa untuk keadilan berdasarkan hukum progresif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Literatur

Alimuddin. 2014. Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama. Penerbit CV. Mandar Maju Bandung.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Arief Sidharta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Darmono. 2013. Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah). Solusi Publishing. Jakarta.

Hakimi, Mohammad. et. All. 2001. Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah. Indonesia”. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Kaligis, O.C. 2010. Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana. Yarsif Watampone. Jakarta.

Luhulima, Achie ed. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. Jakarta.

Muladi. 2002. Demokrasi. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Centre. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. UKI Press. Jakarta.

Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.

Sidharta, Arief. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum. Teori Hukum. dan Filsafat Hukum. Refika Aditama. Bandung.

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum. 2006. Pelaksanaan Azas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Sumber Lainnya

Abidin, A.Z 1980. Sejarah Perkembangan Azas Oportunitas. Makalah.

Sari, Andang & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Krtha Bhayangkara, 14(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291

Alam, Bachtiarudin. Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung ke Meja Hijau. https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-meja-hijau.html . diakses pada tanggal 26 November 2021.

Fitriana, Nurul. 7 Fakta Terbaru Kasus Valencya yang Dihukum 1 Tahun Penjara karena Marahi Suami Mabuk. https://www.kompas.tv/article/233494/7-fakta-terbaru-kasus-valencya-yang-dihukum-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Hamzah, Andi. Reformasi Penegakan Hukum. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. 23 Juli 1998.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April 2005.

Ramadhan, Dony Indra. Campur Tangan Jaksa Agung di Balik Tuntutan Bebas Valencya. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824683/campur-tangan-jaksa-agung-di-balik-tuntutan-bebas-valencya. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Saputra, Andi. Guru Besar Unsoed Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Valencya Pakai Hukum Progresif. https://news.detik.com/berita/d-5824674/guru-besar-unsoed-apresiasi-jaksa-tuntut-bebas-valencya-pakai-hukum-progresif. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Saputri, Nanda Lusiana. UPDATE Kasus Istri Marahi Suami: Valencya Dituntut Bebas. Mantan Suami Dituntut 6 Bulan. https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/24/update-kasus-istri-marahi-suami-valencya-dituntut-bebas-mantan-suami-dituntut-6-bulan-penjara. . diakses pada tanggal 26 November 2021.

Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Hukum Sasana, 6(2). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384

Simbolon, Huyogo. Kronologi Kasus Istri yang Dihukum karena Marahi Suami Mabuk. https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-suami-mabuk. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Tim detikcom. "Perkara Istri Dituntut Bui Gegara Omeli Suami Bikin Jaksa-Polisi Dimutasi". https://news.detik.com/berita/d-5816610/perkara-istri-dituntut-bui-gegara-omeli-suami-bikin-jaksa-polisi-dimutasi. . diakses pada tanggal 26 November 2021.

Wibowo, Eko Ari. Kejagung Ambil Alih Kasus Valencya yang Dituntut karena Memarahi Suami Mabuk. https://nasional.tempo.co/read/1528898/kejagung-ambil-alih-kasus-valencya-yang-dituntut-karena-memarahi-suami-mabuk/full&view=ok. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Winarta, Frans H. Deponeering sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung http://peradin.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Adeponeering-sebagai-kewenangan-diskresi-jaksa-agung&catid=38%3Aartikel-media-massa&Itemid =56&lang=in. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Sulastri, L. (2021). Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 351–368. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.857