KRTHA BHAYANGKARA

Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia

2023-06-25T08:28:26+00:00

Kebijakan publik adalah salah satu instumen untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia adalah Kebijakan publik yang dibentuk untuk menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dibentuknya kebijakan publik yang berbasis Hak asasi manusia sendiri sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi para pemangku kebijakan dalam menerapkan kebijakan publik berbasis HAM. Adapun penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap masalah yang dialami oleh masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah merupakan kebijakan yang terbilang baru. Kebijakan publik berbasis HAM tersebut baru dilaksanakan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, yang kemudian disempurnakan dengan digantinya Peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Penerbitan Permenkumham P2HAM tersebut sesuai dengan standar pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk menghasilkan pelayanan publik berbasis HAM yang baik dan merata, maka diperlukan kebijakan publik yang berbasis HAM dan juga berlaku secara luas dan merata. Dengan demikian, perlu dibuatkan aturan kebijakan publik berbasis HAM dalam semua sektor, sehingga tidak terjadi ketidakadilan.

Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial

2023-06-23T04:28:48+00:00

Banyaknya kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan anak-anak oleh pelakunya memerlukan tindakan pencegahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan teori hukum pidana dan kontrol sosial untuk mencegah kejahatan kejahatan jalanan. Sumber data dikaji dan dianalisis melalui studi kepustakaan, dan metode penelitian yang digunakan adalah forensik normatif. Peneli ini mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti teori hukum pidana dan teori kontrol sosial yang relevan dengan pencegahan tindak pidana jalanan klitih yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini mengidentifikasi sumber data terkait teori hukum pidana dan teori kontrol sosial terkait perilaku kriminal dalam penanggulangan kejahatan jalanan. Data yang terkumpul dianalisis untuk memahami dasar hukum yang ada untuk pencegahan kejahatan jalanan dan untuk memahami dampak hukum pidana dan teori kontrol sosial terhadap pencegahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan jalanan. Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana jalanan, termasuk tindak pidana, sanksi dan proses hukum terkait, dapat berperan sebagai pencegah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, teori kontrol sosial juga berperan penting dalam pencegahan kejahatan ini dengan melibatkan lembaga sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mengontrol perilaku remaja dan anak-anak.

Konsep Pengembangan Clinical Legal Education Berbasis Pendekatan Yang Berkeadilan

2023-06-07T07:24:58+00:00

Penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia saat ini dilengkapi Clinical Legal Education (CLE) di dalamnya. Pendidikan tinggi hukum diharapkan menyiapkan lulusan hukum yang tidak hanya bertugas sebagai penjaga Undang-undang atau aturan hukum atau yang lebih ekstrem dikenal sebagai “corong undang-undang”. Konsekuensinya, penegakan hukum yang demikian hanya akan tunduk pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Maka, dibutuhkan konsep pengembangan CLE yang menyiapkan penegak hukum yang berkhidmat pada keadilan substansial. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengembangkan konsep clinical legal education berbasis pendekatan hukum yang berkeadilan. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah CLE yang ideal diterapkan adalah menggunakan pendekatan doktrinal yang mengedepankan pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan ini menggunakan analisis ajaran-ajaran dasar suatu norma untuk mewujudkan penyelesaian kasus hukum yang berlandasakan pada nilai-nilai keadilan. Selain pendekatan doktrinal, mengenalkan pendekatan non doktrinal yang berpayung pada paradigma konstruktivisme. Hukum dalam pendekatan ini dikonsepkan secara kontekstual, relatif atau plural yang berdasarkan pada pengalaman sosial, individual, lokal dan spesifik. Dengan pendekatan ini, nantinya diharapkan mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan utama, dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya.

Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama

2023-06-28T05:45:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pasca terjadinya wanprestasi dan penerapan alternatif penyelesaian perkara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan teknik analisis data kualitatif melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara kontinu untuk menghasilkan variasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa umumnya pelaksanaan perjanjian pasca debitur dinyatakan wanprestasi bergantung pada tuntutan yang diajukan korban, seperti tuntutan pembatalan perjanjian, tuntutan pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, ataupun kombinasi dari ketiga jenis tuntutan tersebut. Para pihak dalam perkara ini sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya, dan mengambil langkah penyelesaian alternatif melalui jalur non-litigasi tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun. Adapun alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah dengan membuat perikatan baru berupa akta pengakuan utang dengan jaminan yang dibuat di hadapan notaris.

Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor

2023-05-25T02:49:31+00:00

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan alternatif hukum kepada kreditor maupun debitor untuk mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU. Baik permohonan kepailitan maupun PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada kreditor. Di dalam proses PKPU, ketika proposal perdamaian ditolak, maka debitor dinyatakan pailit. Konsekuensi yang terjadi ketika debitor dinyatakan pailit yang dimulai dari proses PKPU adalah debitor tidak memiliki upaya hukum yang dapat dilakukan, baik itu kasasi ataupu peninjauan kembali. Celah hukum tersebut menjadi permasalahan hukum yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara insolvency test sebagai kewenangan pengadilan untuk memeriksa kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha korporasi (going concern) untuk mencegah kesengajaan pemailitan oleh kreditor. Perihal konsep inosolvency test dan posibilitas penerapan gagasan ini perlu untuk dikaji lebih lanjut menurut hukum positif dan asas-asas kepailitan yang berlaku menurut UUKPKPU. Dalam melakukan kajian terhadap insolvency test tersebut, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-pendekakatan analisis berupa pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil yang dicapai berdasarkan pembahasan ini berupa rekomendasi yuridis bagi legislator untuk merumuskan muatan insolvency test dalam UUKPKPU yang baru.