http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/issue/feed KRTHA BHAYANGKARA 2021-08-20T22:19:49+00:00 Adi Nur Rohman adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><strong>KRTHA BHAYANGKARA </strong>is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal is a peer-reviewed journal which aims and focuses to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholars, which includes but not limited to works in the law and history, law and human security, legal philosophy, International Law,&nbsp;&nbsp;Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law, Customary Law, and many other legal issues. All articles submitted to this journal should be written in Bahasa or English and each article will have a unique <strong>Digital Object Identifier (DOI)</strong> number. However, articles that are not included in the area of law and human security are not covered and out of the scope of this journal. This journal is published twice a year, namely in June and December.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>p-ISSN </strong><strong>1978-8991 </strong><strong>| e-ISSN </strong><strong>2721-5784</strong></p> http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/596 Kompol Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban? 2021-08-20T22:19:49+00:00 Ali Johardi ali.johardi@dsn.ubharajaya.ac.id <p>Kasus Penyalahgunaan Narkoba dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain dimensi Hukum, dimensi Sosial, dan dimensi Kesehatan. Ketiga dimensi tersebut disatu titik, memiliki keterpaduan dan saling mendukung/ menguatkan. Namun di sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahkan saling berseberangan. Sisi perbedaan yang paling mencolok adalah penetapan status orang yang menggunakan/ menyalahgunakan Narkoba, menurut dimensi kesehatan adalah orang sakit (korban) yang harus diterapi dan rehabilitasi sesuai standar kesehatan. Namun yang melihat dari dimensi Hukum, maka orang yang menyalahgunakan Narkoba adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang, khususnya Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang berat. Ketika kasus Narkoba yang melibatkan anggota Polri, yaitu Kompol Yuni dan sebelas anak buahnya di Polsek Astana Anyar Bandung, ditinjau dari ketiga dimensi diatas, maka sesungguhnya Kompol Yuni bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, namun sekaligus sebagai korban.</p> 2021-06-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ali Johardi http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/594 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling) 2021-08-20T22:19:30+00:00 Anggreany Haryani Putri anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id Dwi Seno Wijanarko dwi.seno@dsn.ubharajaya.ac.id <p>Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun dan bersinergi bersama. Membangun suatu hubungan sosial harus adanya atu komunikasi dan pola tingkah laku terhadap sesama Suatu hubungan sosial dapat terbentuk melalui komunikasi dan pola tingkah laku yang baik, dalam menjalin suatu komunikasi dengan orang lain pada umunya seseorang pasti melontarkan suatu perkataan yang mengandung unsur sapaan atau pujian hal ini dilakukan dengan tujuan membuat komunikasi menjadi semakin akrab dan cenderung tidak kaku. Dalam beberapa hal seperti ini kerapkali ucapan atau pujian yang dilontarkan tersebut cenderung kearah hal yang bernuansa seksual seperi siulan, pujian yang seharusnya tak pantas diucapkan, kedipan mata, atau hal lain yang berkaitan. Terkadang dan tanpa disadari hal tersebut dalam pola prilaku masyarakat dianggap biasa saja padahal perilaku semacam itu merupakan salah satu bentuk pelecehan yang kemudian disebut dengan <em>catcalling</em>. Jika memandang dari sisi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan perilaku <em>catcalling </em>merupakan suatu pelecehan sebab si korban merasa dilecehkan sehingga merasa, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror dengan perilaku tersebut. Pelaku <em>catcalling </em>bisa dijerat dengan hukuman pidana secara Undang- Undang maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p> 2021-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Anggreany Haryani Putri, Dwi Seno Wijanarko http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/588 Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 2021-08-20T22:19:19+00:00 Ahmad Baihaki ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id <p>Sistem hukum waris Islam secara normatif mengatur bahwa perbedaan agama menjadi salah satu sebab penghalang waris mewarisi (mawani’ al-irtsi) antara ahli waris dengan pewarisnya. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung bersepakat memberikan bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non Islam melalui penerapan pemberian wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang kemudian dikukuhkan melalui putusan Mahkamah&nbsp; Agung Nomor 368.K/AG/1995. Putusan ini telah menjadi yurisprudensi dan menjadi menjadi dasar rujukan hukum bagi putusan-putusan hakim berikutnya dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. Tulisan ini berupaya mengkaji beberapa persoalan hukum, yaitu pengaturan mengenai pembagian waris beda agama dikaitkan dengan wasiat wajibah menurut Hukum Islam. Kemudian penulis berupaya mengkaji dasar-dasar penerapan wasiat wajibah dalam beberapa putusan hakim dalam penyelesaian sengketa waris beda agama di Pengadilan dan menganalisisnya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif – empiris. Selain mengkaji aspek hukum dalam peraturan perundangan-undangan, juga menelaah fakta-fakta hukum dalam putusan hakim mengenai penerapan wasiat wajibah dalam penyelesain sengketa waris beda agama.</p> 2021-06-02T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Ahmad Baihaki http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/568 Penyelesaian Antara Nasabah dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit 2021-08-20T22:18:56+00:00 Nindya Febrina Nurhapsari nindyafebrinanurhapsari@gmail.com Rani Apriani rani.apriani180488@gmail.com <p>Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman kepada Nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan biasanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan syarat Pinjaman berbeda-beda tergantung dengan status profesinya. Dalam setiap kejadian pinjam-meminjam atau bisa dibilang kredit, banyak sekali Nasabah yang dalam prakteknya tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbulah kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah ini biasanya dibedakan menjadi 3 hal antara lain yaitu (1) Kurang Lancar, (2) Diragukan, (3) Macet. Biasanya Nasabah lebih mengarah kepada kredit yang macet. Penulisan artikel&nbsp; ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana proses awal Perjanjian antara nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memberikan pinjaman dan Bagaimana penyelesian antara Nasabah dan pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam perkara tunggakan pembayaran kredit. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjtnya diolah dan sistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Seluruh data diperoleh penulis sepeti buku, artikel-artikel, jurnal perbankan, serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif.</p> 2021-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Nindya Febrina Nurhapsari, Rani Apriani http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/557 Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2021-08-20T22:18:33+00:00 Otih Handayani otih.handayani@gmail.com <p>Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah&nbsp; Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> 2021-05-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Otih Handayani