KRTHA BHAYANGKARA http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA <p style="text-align: justify;"><strong>KRTHA BHAYANGKARA </strong>is a scientific and open access journal managed and published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. This journal is a peer-reviewed journal which aims and focuses to publish new work of the highest caliber across the full range of legal scholars, which includes but not limited to works in the law and history, law and human security, legal philosophy, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law, Customary Law, and many other legal issues. All articles submitted to this journal should be written in Bahasa or English and each article will have a unique <strong>Digital Object Identifier (DOI)</strong> number. However, articles that are not included in the area of law and human security are not covered and out of the scope of this journal. KRTHA BHAYANGKARA is nationally accredited Grade 4 (<strong>SINTA 4</strong>) by the Decree No. 158/E/KPT/2021 starting from Volume 12 No. 2 December 2018 due to Volume 17 No. 1 June 2023. This journal is published twice a year, namely in June and December.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>p-ISSN </strong><strong>1978-8991 </strong><strong>| e-ISSN </strong><strong>2721-5784</strong></p> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya en-US KRTHA BHAYANGKARA 1978-8991 Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1612 <p>Mutilasi merupakan sebuah perbuatan yang membuat korban menjadi mati dengan cara menghilangkang nyawa lalu memotong-motong bagian tubuh korban. Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dan Pasal 340 menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi, namun kedua pasal tersebut tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang mutilasi. Dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pembunuhan mutilasi, maka pelaku mutilasi dikenakan pasal yang sama dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah agar tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi mendapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat perbedaan khusus bagi pelaku sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.</p> Ahmad Zulkifli Ismail Melanie Pita Lestari Copyright (c) 2022 Ahmad, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-02 2022-11-02 16 2 429 444 10.31599/krtha.v16i2.1612 Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1606 <p>Lazimnya dalam satu desa hanya ada satu pemimpin. Namun, hal itu tidak berlaku di Bali yakni Desa Adat Kutuh. Desa Kutuh dipimpin oleh 2 orang yang berbeda fungsi dan pekerjaan. Antara keduanya sepakat dengan menyebut sebagai dualitas kepemimpinan, bukan dualisme. Kepemimpinan yang saling menguntungkan dan saling mendukung, berkesinambungan untuk bersama membangun desa Kutuh menuju Desa yang maju. Penelitian empiris ini telah berlangsung sejak tahun 2021 dan telah wawancara dengan perangkat desa, masyarakat adat Desa Kutuh-Bali bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara Kepala Desa Dinas dan Kapala Desa Adat Desa Kutuh dalam menjadikan desanya maju dengan mengoptimalkan Dana Desa bahkan mendapat predikat sebagai desa anti korupsi dan desa terkaya se Indonesia. Penelitian ini menarik simpulan bahwa Dualitas kepemimpinan terjalin secara harmonis antar kepala desa dinas “perbekel” dengan kepala desa adat “Bendese Adat” diikat kuat oleh filosofi trihita karana yang merupakan local wisdom Bali. Sinergitas tampak pada intersection dalam pengelolaan dana desa. Desa Dinas dalam melaksanakan kegiatan bersandar pada hukum adat yang disebut awig-awig tertulis. Intersection tersebut berdampak pada proses pengambilan keputusan, implementasi serta pengawasan langsung oleh masyarakat adat dalam tata kelola dana desa. Sehingga eksistensi masyarakat adat masih terjaga kuat dan dualitas terus berlangsung dan terbukti berjalan secara harmonis sesuai tupoksi masing-masing karena kramanya sama. Dengan demikian, eksistensi masyarakat adat atau pakreman bersama dengan desa dinas sama-sama berperan penting dalam kerangka kehidupan ketatanegaraan saat ini, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p> Amalia Syauket Bambang Karsono Copyright (c) 2022 Amalia Syauket, Bambang Karsono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-10-28 2022-10-28 16 2 415 428 10.31599/krtha.v16i2.1606 Paradigma Kedaulatan Pangan Sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1539 <p>Konstitusi Indonesia mengatur dalam Pasal 28H ayat (1) sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Prinsip hidup yang sejahtera sebagai hak setiap orang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Salah satu aspek penunjang kehidupan yang sejahtera adalah pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi supaya dapat hidup sejahtera. Negara dan bangsa Indonesia sangat memahami urgensi pangan dalam kehidupan manusia supaya dapat hidup sejahtera. Atas dasar pemikiran urgensi pangan dalam kehidupan manusia yang sejahtera, Indonesia menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan. Negara Indonesia bertekad untuk mencapai cita-cita “kedaulatan pangan” sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad untuk berdaulat dalam bidang pangan dalam arti memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan supaya rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera. Namun, dalam realitas, dunia sedang mengalami krisis pangan pada saat sekarang. Kondisi realitas krisis pangan yang melanda dunia pada saat sekarang adalah salah satu agenda yang dipromosikan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Presidensi G-20 sebagai salah satu agenda utama pertemuan pada pertemuan G-20 beberapa bulan yang akan dating. Apakah Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G-20 dapat menggalang kesepatan negara G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama meanggulangi krisis pangan dunia sebagai salah satu agenda utama pertemuan G-20? Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian lain yang dianggap perlu dan dapat menunjang keberhasilan penelitian. Menurut penulis, sebagai Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo akan dapat menggalang kesepakatan negara anggota G-20 untuk bekerja sama dan kerja bersama menanggulangi krisis pangan dunia yang terjadi pada saat sekarang. Alasannya, semua negara anggota G-20 dan semua negara di dunia akan terkena dampak krisis pangan global pada saatnya sehingga jika tidak mau terkena dampak krisis pangan global semua negara anggota G-20 dan negara-negara lain di permukaan bumi harus bekerja sama dan kerja bersama untuk menanggulangi krisis pangan global tersebut. Semua negara anggota G-20 disarankan untuk melakukan langkah-langkah konkrit penanggulangan krisis pangan di negara masing-masing seperti yang sudah dilakukan Indonesia seperti tertuang dalam program Presiden Joko Widodo.</p> Hotma P. Sibuea Indra Lorenly Nainggolan Jantarda Mauli Hutagalung Copyright (c) 2022 Hotma P. Sibuea, Indra Lorenly Nainggolan, Jantarda Mauli Hutagalung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-10-11 2022-10-11 16 2 381 396 10.31599/krtha.v16i2.1539 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1527 <p>Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Hak Indonesia (MUI) adalah Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Masyarakat terutama umat muslim di Indonesia tentu membutuhkan penjelasan tentang Fatwa MUI tersebut khususnya yang terkait dengan akibat hukum pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimankah akibat hukum pelanggaran hak cipta dalam perspektif Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Akibat hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fatwa MUI tentang Hak Cipta berakibat pada tiga hal yaitu bagi pencipta atau pemilik hak cipta yang dilanggar hak ciptanya, bagi pelanggar hak cipta dan Ciptaan yang dilanggar Hak Ciptanya.</p> Wati Rahmi Ria Amara Yovitasari Copyright (c) 2022 Wati Rahmi Ria, Amara Yovitasari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-10-11 2022-10-11 16 2 367 380 10.31599/krtha.v16i2.1527 The Urgency of Guidance in Correctional Institutions http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1521 <p>This study aims to determine and analyze the implementation of prisoner coaching. This research uses normative and empirical research. Normative and empirical variety research is used in this study. Normative research examines laws, ideas, and conceptions related to the problem being investigated. The field as the primary data source includes findings from interviews and observations. Which is supported by a statutory approach and an analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of coaching has not been effective, when viewed from the understanding of the existing guidance in the detention center, there are still obstacles in the implementation of coaching, the number of inmates who are not following the capacity (over-capacity), lack of facilities and infrastructure for coaching and health services. </p> Muhammad Akbar Fhad Syahril Ibrahim Rusli Ardiyanti Aris Copyright (c) 2022 Muhammad Akbar Fhad Syahril, Ibrahim Rusli, Ardiyanti Aris https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-10-28 2022-10-28 16 2 397 414 10.31599/krtha.v16i2.1521