Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Authors

  • Dwi Seno Wijanarko Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Irman Jaya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.671

Keywords:

Miranda Rules, hak tersangka, penegakan hukum, peradilan pidana

Abstract

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rules, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? Serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis? Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama: Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Harahap, M Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Lubis, Sofyan. Miranda Rules Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. 1986.

Sunggono, Bambang. Hak Mendapat Bantuan Hukum. Bnadung: Mandar Maju. 2001.

Winatara, Hendra. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Gramedia. 2000.

Karya Tulis Ilmiah

Amin. Rahman, (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271

Finta Riris Sitorus, Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum , Vol III No 2, Oktober 2016.

Wijanarko, Dwi Seno. (2018). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. Krtha Bhayangkara, 12(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.22

Zainuddin, Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus Kepolisian Resor Parigi).

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR Pada tanggal 27 Januari 2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993

Sumber Lainnya

Hukum Online, Miranda Rules Dalam Hukum Acara Pidana Indoensia, Diakses dari http;//www.hukumonline.com pada Tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB

Downloads

Published

— Updated on 2021-12-09

How to Cite

Dwi Seno Wijanarko, & Irman Jaya. (2021). Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 183–192. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.671