Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Authors

  • Edi Saputra Hasibuan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.712

Keywords:

Keadilan Restoratif, Diversi, Kebijakan

Abstract

Kedudukan hak dan kewajiban setiap orang di dalam pengadilan adalah sama, namun sebagai suatu relasi  yang khusus dalam sistem peradilan pidana, anak harus mendapatkan penanganan berbeda, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak muncul sebagai bentuk niatan untuk membuat pengadilan ramah anak, bahkan melihat lebih jauh tentang substantsi yang paling mendasar tentang aturan ini, yaitu mengedepankan prinsip keadilan restorative justice dengan maksud untuk mencari penyelesaian perkara tanpa harus melalui persidangan. Namun dalam prakteknya masih ada perkara-perkara anak yang terus menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Permasalahan itulah yang kemudian akan dibahas, melihat kebijakan dan realitas, serta tolak ukur tentang kasus seperti apa yang dapat diselesaikan dalam setiap proses penyelesaian perkara anak di pengadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration on Human Rights) DUHAM, 1948.

Konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child article), 1989.

Supeno Hadi, 2010, “Kriminalisasi anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan”, Jakarta: PT. Gramedia.

Soekanto Soerjono, 2013, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Sanyoto, “Penegakkan Hukum di Indonesia”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 Universitas Jenderal Soedirman, diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 16.21 WIB.

Al Adawiah, R. (2019). Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030. Krtha Bhayangkara, 13(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.13

Laksana, P. B. ., & Sugeng. (2020). Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal Hukum Sasana, 5(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.91

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia, No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia, No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Keputusan Bersama: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Telegram Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Downloads

Published

— Updated on 2021-12-09

How to Cite

Edi Saputra Hasibuan. (2021). Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 193–202. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.712