Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks

Authors

  • Fakhlur STIH IBLAM
  • Rochmad STIH IBLAM

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.735

Keywords:

Tindak pidana, Korupsi, dana desa, sanksi pidana

Abstract

Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan drainase, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusannya Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN Mks, dan terdakwanya telah dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum dana desa yang yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa ? dan 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks ? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum dana desa yang yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A.W Wijaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Adji Indriyanto Seno. Korupsi & Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002.

Didik. G. Suharto, membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014).

Hamidi Jazim. Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Adminsitrasi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 2002

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks

Downloads

Published

— Updated on 2021-12-09

How to Cite

Fakhlur, & Rochmad. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 217–230. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.735