Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Terkait Dengan Ratifikasi Konvensi Cape Town 2001 Untuk Kepentingan Penerbangan Internasional

Authors

  • Nanda Dwi Rizkia Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
  • Yuhelson Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
  • Ramlani Lina S Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.749

Keywords:

Jaminan, Pesawat Udara, Konvensi Cape Town

Abstract

Mahalnya harga sebuah pesawat udara di Indonesia menyulitkan perusahaan penerbangan komersial dalam negeri untuk membelinya secara tunai karena itu perusahaan penerbangan tersebut membutuhkan bank dan lembaga keuangan nonbank yang kuat untuk skema pembiayaan yang berupa pemberian kredit dengan perjanjian sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi jarang ditemukan bank atau lembaga keuangan dalam negeri yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa karena selain tingginya jumlah pinjaman apalagi terjadi wanprestasi risiko kecelakaanya tinggi. metode penelitian yuridis normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, hasil penelitian perusahaan penerbangan dalam negeri memilih leasing company dari luar negeri untuk mendapatkan kreditur asing, pemerintah republic Indonesia telah meratifikasi konvensi cape town 2001 dengan terbitnya undang-undang no.1 tahun 2009 tentang penerbangan yang mempermudah perusahaan penerbangan komersial dalam negeri untuk pengadaan pesawat terbang dengan perjanjian SGU karena kreditur asing mendapatkan jaminan hukum yang telah disepakati secara internasional dalam konvensi itu diatur bahwa kreditur atau pemilik pesawat dapat langsung menarik dari debitur dan menerbangkan pesawat terbang sebagai objek leasing dengan tanpa hak opsi dan prosedur.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

E.Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa: PT Alumni, Bandung, (2014)

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2004)

K. Martono, Amad Sudiro, Hukum Angkatan Udara, Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, p (2010).

K. Martono, Amad Sudiro, Hukum Udara Publik, Nasional dan Internasional: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, (2012)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, (2011)

Prita Amalia, Industri Penerbangan di Indonesia, Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001, PT Refika Aditama: Bandung, (2016).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, (2000).

Jurnal

Achmad Susetyo, Pudyo Bayu Hartawan, Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang: Kasus Perbankan, (2009),

Amalia P, Budhijanto S, Adolf H, Chandawulan A, The Development of Private international law: a new concept of mobile equipment under the cape town convention 2001, Journal of legal, Ethical and regulatory issues (2009), (40)

Boedi Harsono, Ketentuan Hukum Mengenai Eksekusi Hipotik Dalam Rangka Pendaftaran Menurut Overschrijingsordonantie 1834, Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 dan Undang-Undang Nomor 16/1985: Disampaikan pada Lokakarya Eksekusi Hipotik Dan Kepastian Hukumnya. Kerjasama FH VI dengan Radan Penanahan Nasiona, mnggai 18 September 1990 di Golden Ballroom Hillon Hotel, Jakarta. Jurnal Hukum dan pembangunan Vol 20 No.6, (1990),

I Nyoman Ganang Bayu Weda, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Jurnal Kertha Semaya: Vol.02, No.06 (2014), Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Obyek Jaminan Kredit, E-ISSN: 2303-0569, https://ojs.unud.ac.id

Muhammad Waliyullah, Tinjauan Yuridis Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Hipotik DI Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: ETD Unsyiah online electronic theses and dissertations, (2018), https://etd.unsyiah.ac.id/

Mura P. Hutagalung, Eksekusi Hipotik Dan Kepastian Hukumnya: Jurnal Hukum dan Pembangunan, (1990),

Motjaba Eshraghi Arani, The Legal Impediments to the accession of iran to the cape town convention on international interest in mobile equipment and aircraft protocol, Uniform Law Review, Volume 24m Issue 1, March 2019, Pages https://doing.org/10.1093/ulr/unz010

Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang: jsh Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, (2015),

Priyatna Abdurrasyid, Ketiadaan Aturan Yang Jelas, Implementasi Hipotik Pesawat Terhambat, Hukum Online, (2004), https://www.hukumonline.com/

Sembiring M.A.G, Jurnal SASI: Jurnal Terakreditasi Nasional SK.No.28/E/KPT/2009, Volume 25 Nomor 2, 155-159, (2019),

Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan di Indonesia, p-ISSN: 1693-0061, e-ISSN: 2614-2961.

Siti Malikhun Badriyah, Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri Penerbangan : Jurnal MMH, Jilid 43 No.4, Oktober (2014).

Teresa Rodriguez de las Heras Ballell, Complexities ariing form the expansion of the cape town convention to other sectors : the MAS protocol’s challenges and innovative solutions, Uniform Law Review, Volume 23, Issue 2, June 2008, Pages 214-241, https://doi.org/10.1093/url/uny017

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Perjanjian Internasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Protokol Konvensi Cape Town 2001

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Nanda Dwi Rizkia, Yuhelson, & Ramlani Lina S. (2021). Pengikatan Jaminan Pesawat Udara Terkait Dengan Ratifikasi Konvensi Cape Town 2001 Untuk Kepentingan Penerbangan Internasional. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 291–308. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.749