Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Authors

  • Elfirda Ade Putri Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805

Keywords:

telaah kritis, perkawinan

Abstract

Perkawinan juga diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945  menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah”. Dalam Pasal 26 KUHPerdata,  memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Hal ini berarti bahwa Undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan agama tidak terlalu diperhatikan ataupun disampingkan. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan ialah sebuah pernikahan, akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan Gholiidhzan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan suatu ibadah. Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 ± 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Buku-Buku

Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Ombak, 2013).

Ashad Kusuma Djaya. “Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama: Pesan- Pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barakah”. (Yogyakarta : Kreasi Wacana 2000).

Astrina Primadewi Yuwono, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”, Tesis, (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, (Volume 3, Nomor 1, Mei 2018).

Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007).

J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: Remaja Rrosdakarya, 2008).

M. Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1997).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama).

Sugiyono, Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012).

Suharsimi Arikunto,Managenen Penelitian, (Jakarta:PT Asdi Mahsatya, 2013).

Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, (PT Refika Aditama, Bandung : 2010).

Zahara Tussoleha Rony,”SIAP FOKUS, SIAP MENULIS”(Jakarta:PSSDM).

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Artikel, Jurnal

Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

Eleanora, F. N., & Dwi Atmoko. (2021). Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Sasana, 7(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.477

Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Krtha Bhayangkara, 13(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7

Muhammad Faisal Hendriawan, Putri, E. A., & Otih Handayani. (2020). Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Bekasi. KRTHA BHAYANGKARA, 14(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.389

Teguh SuryaPutra, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013).

Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016).

Rohman. Adi Nur (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173

Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017).

D. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Putri, E. A. (2021). Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 231–242. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805