Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Authors

  • Syahban Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Hotma P. Sibuea Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Ika Dewi Sartika Saimima Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.806

Keywords:

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Subjek Hukum, Status Hukum, Kepala Desa

Abstract

Kedudukan Kepala Desa sebagai subjek hukum dalam undang-undang nomor 31 tahun 199 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak ditemukan. Dalam undang-undang tersebut subjek hukum diatur dalam Pasal 1, meliputi, korporasi, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil dan orang perseorangan. Kekosongan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi tentu menjadi persoalan, jika kepala desa berbenturan dengan Pasal 5, 11, 12 dan 12 B. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang; Kepala Desa memiliki status hukum sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Status hukum Kepala Desa yang ideal dalam konteks undang-undang tindak pidana korupsi? Tujuan penelitian ini untuk Meneliti apakah kepala desa dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti dimaksud dalam  undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui status hukum yang ideal kepala desa dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasana tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, kedudukan Kepala Desa tidak dapat dikategorikan memiliki status hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti dimaksud  dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, status hukum kepala desa yang ideal dalam hubungannya dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyelenggara negara. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Pertama, undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan kedudukan hukum kepala desa, apakah  sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka, untuk mempertegas kedudukan hukum kepala desa tersebut perlu dilakukan revisi atau perubahan. Kedua, dalam revisi atau perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditambah atau disisipkan satu ayat yang mengatur status kedudukan hukum kepala desa, yaitu sebagai penyelenggara negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Arianto, Satya, Hukum Dan Demokrasi, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 1991.

Anwar, Chairul. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,1999.

Abdul Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

---------------------,Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah Dan Pergeseran Paradigma. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI-Press. 1995.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni. 1997.

Bahder Johan Nasution,Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju. 2014.

Bintan R Saragih, Clean Government Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum. Jakarta: Pidato Ilmiah UNTAG. 1994.

Budiharjo Miriam, Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wibawa, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1984.

--------------------,Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia,1984.

--------------------,Masalah Kenegaraan ,Jakarta:Gramedia,1975.

Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya. 1992.

Daerwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Bandung; PT Citraditya Bahkti, 2001.

Eko Susilo Madyo dan Triyanto Bambang, Pedoman Pnulisan Karya Ilmiah,Semarang:Dehara Prize,1995.

Hiariej, O.S. Eddy,Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Edisi Revisi.2015

-------------------- Hukum Pidana. Tanggerang: Universitas Terbuka. 2016.

H. Harris Soche, Supermasi Hukum Dan prinsip Demokrasi Di Indonesia. Yogyakarta: Hanindita Offset.1985.

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2009.

Joko Sasmito, Penghantar Negara Hukum dan Ham. Malang: Setara Press. 2018.

Kusnardi Moh dan Ibrahim Harmaili, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet ke-7, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Baksi, 1988.

Kusnardi Moh, Sususnan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta : Gramedia, 1994.

Manan, Bagir, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia. 2009.

Reza A.A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni.1955.

Soetidjo, Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta : Rineka Cipta.1990

Syaukani, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Kaltim: Gerbang Dayaku. 2001.

Sadu Wasistionao, Dilema Efesiensi Birokrasi Daerah. Jatinangor : CLGI. 2003.

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Soemantri, Sri, Sistem dan Prosedur Konstitusi. Bandung: Alumni.2006.

Sarja, Negara Hukum teori dan Praktek. Yogyakarta: Thafa Media. 2016.

Sibuea. Hotma P. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga. 2010.

___________, Ilmu Negara. Jakarta: Erlangga. 2014.

___________, dan Dwi Seno Wijanarko, Dinamika Negara Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020.

___________, dan Asmak ul Hisnah. Sendi-sendi Hukum Konstitusional, Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok, Rajawali Pers. 2019.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Willy D.S. Voll, Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Yuswalina, Hukum Administrasi Negara. Malang: Setara press. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. (LN No. 6 TLN 1143)

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (LN. No. 60. TLN. No. 3839)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme. (LN No. 75, TLN.3851)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN No. 140. TLN No. 3874)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (LN. No. 134. TLN No. 4150)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (LN No. 125. TLN No. 4437)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (LN No. 6. TLN No. 5494)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (LN No. 7, TLN No. 5495)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., (LN No. 244, TLN No. 5587)

Karya Ilmiah

Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah disampaikan pada Penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat, Fakultas Hukum Lampung, Bandar Lampung, 1994

Bambang Yudoyono, Makalah Telaah Kritis Implementasi UU No. 22/1999: Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa, disampaikan pada Seminar dalam rangka Kongres ISMAHI. Bengkulu. 2000.

Pardjoko, Filosofi Otonomi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Makalah Falsafa Sains (PPS 702), Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor. 2002.

Samsul Bachri, Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prosfektif Indonesia Baru, Makassar. 1999.

Jurnal Hukum

Yongki Putut Angkianata, Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia,Universitas Brawijaya: Malang, 2015.

Arif Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Universitas Airlangga; Surabaya, JKMP (ISSN.2338-445X), Vol.4, No, 1, Maret 2016.

Sakinah Nadir, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Universitas Hasanuddin Makassar: Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2003

Sugiman, Pemerintah Desa, Universitas Suryadarma, Binamulia Hukum, Jakarta; Vol. 7 No. 1. Juli 2018.

Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945, Yogyakarta; Fiat Jusstisia Jurnal Hukum (ISSN 1978-5186) Vol,9 No.4 Oktober-Desember 2015.

Internet ;

http://m.mediaindonesia.com.,BNP:473 Kades Telah Teseret Korupsi Dana Desa., Februari 2020.

https://putusan.3mahkamahagung.go.id, Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

http://www.djkp.go.id.,Kebijakan Dana Desa Tahun 2021.

http://www.jogloabang.com, Undang-Undang Desa, Februari 2020.

http://indonesiabaik.id/infografis/Sipa-Sipa Saja-Yang-Termasuk-Asn

http://busnees-law.bunus.ac.id, Siapa Subjek Tindak Pidana Korupsi., Februari 2017.

http://www.hukumonline.com.,Sekali Lagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, April 2016.

http://www.hukumonline.com, memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor, Februari 2017.

Kamus ;

Kamus Besar Bahasa Indonesia., Medan : Bitra Indonesia, Medan. 2013.

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Syahban, Hotma P. Sibuea, & Saimima, I. D. S. (2021). Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 267–290. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.806