Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter di Indonesia

Authors

  • Baby Ivonne Susan Kainde Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Ika Dewi Sartika Saimima Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Yurnal Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.807

Keywords:

Pelaporan malapraktik Kedokteran, Rekonstruksi Undang-Undang Praktek Kedokteran

Abstract

Kerancuan cara pelaporan tindakan Malapraktik dokter yang diatur Pasal 66 Undang-undang Praktek Kedokteran dipicu ayat 3 Pasal 66 Undang-undang Praktik Kedokteran (UUPK). Ayat ini memberi celah cara pelaporan kecurigaan malapraktik dokter secara multitafsir. Sekalipun jelas bahwa di ayat 1 pasal 66 (UUPK) bahwa Pelanggaran Kepentingan Hak adalah pelanggaran Perdata dan belum tentu ada unsur ada Pidananya dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ditunjuk sebagai jalur pertama pelaporan. MKDKI yang akan menilai kasus itu sebagai kesengajaan dan kelalaian berat (unsur Pidana) atau suatu Resiko Medis. Tapi fakta di lapangan amanat UU tidak dilaksanakan karena banyak kasus malapraktik dokter langsung dibawa ke jalur Hukum (Kepolisian dan Pengadilan) dan ini terjadi karena diakomodir di ayat 3 pasal 66 UUPK. Konflik antar norma Hukum Penelitian ini ada pada ayat 1 dan 3 pasal 66 UUPK. Multitafsir cara pelaporan bagi profesi Dokter yang diduga melakukan malapraktek Profesi dokter sangat rentan tuntutan berlapis dan tidak ada perlindungan hukum bagi dokter. Oleh karena itu tulisan ini adalah untuk melihat bagaimanakah tata cara pengaduan kasus malapraktik dokter yang benar menurut Undang-undang Praktek Kedokteran. Metode penelitian adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini berbentuk rekonstruksi (menata ulang) ayat 3 pasal 66 Undang-undang Praktik Kedokteran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chazawi, A. (2007). Malpraktek Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum,. Bayumedia Publising.

Nasution, B. J. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Rineka Cipta.

Trisnadi, S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Jurnal Pembaharuan Hukum, IV(1 Januari-Februari), 26.

Wulandari, M. (2017). Tanggungjawab Perdata Atas Tindakan Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. Jurnal Varia Hukum, 28(34), 1167. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/jvh.v28i34.946

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Baby Ivonne Susan Kainde, Saimima, I. D. S., & Yurnal. (2021). Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 309–320. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.807