Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri

Authors

  • Agus Manurung IAIN Syekh Nurjati Cirebon
  • Lusia Sulastri Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858

Keywords:

Pencatatan, Anak, Nikah siri

Abstract

Pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Pencatatan anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari. Disamping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatangan. Serta halangan halangan lain yang sengaja ditimbulkan para pihak yang berperkara. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Tidak adanya status kedudukan hukum sebagai istri yang sah maka belum timbul hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing masing belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing masing pihak.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kurde, Nuktoh Arfani. 2005. Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih. UU No. 1/1974 Sampai KHI. Prenada Media. Jakarta.

Prodjohamidjojo, MR Martiman. 2004. Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan. Pradnya Paramita. Jakarta.

Rizal, Jawahir Gustav . Pasangan Nikah Siri Bisa Punya Kartu Keluarga. Ini Kata Komnas Perempuan", https://www.kompas.com/tren/read /2021/10/08 /180000065/pasangan- nikah- siri-bisa-punya- kartu-keluarga-ini-kata-komnas-perempuan?page=all

Sidharta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. dalam Jentera (Jurnal Hukum). “Rule of Law”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. edisi 3 Tahun II. November 2004.

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. 1991. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta. Sina Grafika.

Susanto, Happy. 2007. Nikah Siri Apa Untungnya?. Visimedia. Jakarta.

Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Yunus, Mahmud. 1973. Kamus Arab Indonesia. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur’an. Jakarta.

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Manurung, A., & Lusia Sulastri. (2021). Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. Jurnal Hukum Sasana, 7(2), 321–332. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858