Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran

Authors

  • Octo Iskandar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
  • Dzaky Perdana Dharmawan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1118

Keywords:

Diskresi, korupsi, kewenangan

Abstract

Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan keadaan tidak semua peraturan perundang-undangan siap, hal disebabkan pembuatan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang cukup lama, dilain pihak pemerintah harus berbuat tapi peraturan perundang-undangannya tidak ada, dengan demikian maka akan timbul kekosongan hukum. Dalam rangka menghindari adanya kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan, maka Pejabat Administrasi Negara selaku penyelenggara pemerintahan diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan, atau yang disebut Diskresi atau Freies Ermessen. Walaupun Pejabat Administrasi Negara diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan karena kebutuhan, namun harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Adanya kebebasan atau keleluasaan Administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri; 2. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; 3. Harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu korupsi adalah Korupsi berasal dari kata corrupt dalam bahasa Inggris yang artinya rusak, tidak lengkap, error, tidak bisa dipergunakan. Korupsi memiliki banyak makna dalam penggunaannya sebagai kata atau kalimat, dan tidak terbatas dalam tindak pidana saja, namun juga b ias berarti suatu benda, data, orang, serta jiwa manusia, yang dalam pemahaman literatur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun dalam bahasa computer, diartikan sebagai sesuatu yang rusak dan sulit untuk diperbaiki. Korupsi dalam istilah kejiwaan manusia, diartikan sebagai jiwa seseorang yang sudah rusak ataupun dipengaruhi suatu hal sehingga jiwa manusia atau seseorang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan falsafah hidup manusia, maupun norma-norma yang berhubungan dengan kesusilaan, Agama, maupun kesopanan sampai dengan norma hukum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bewa Ragawino, ( 2016 ) hukum administrasi negara, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Padjajaran

Abidzhar Ali Algifari ( 2016 ), Pemahaman Penting Dalam Tindak Pidana Korupsi, CV Lotus Bekasi, Bekasi

Sunarno ( 2008 ), hukum administrasi negara, bahan ajar diklatpim tk. III, lembaga administrasi negara, Jakarta

Amr, “ Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR Mojokerto, KPK Tetapkan Wali Kota Mas'ud Yunus sebagai Tersangka “ https://news.okezone.com/read/2017/11/23/337/1819541/suap-pengalihan-anggaran-dinas-pupr-mojokerto-kpk-tetapkan-wali-kota-mas-ud-yunus-sebagai-tersangka, di akses 25 November 2018 pukul 18.00 WIB

Undang – undang Administrasi Pemerintahan

Downloads

Published

2022-08-19

How to Cite

Octo Iskandar, & Dzaky Perdana Dharmawan. (2022). Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 207–220. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1118