Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Authors

  • Hendrawan Agusta Forseti Law Office, Pemerhati Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection)

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1204

Keywords:

Personal Data, Zoom, Electronic System Operator Right of Access, Financial Tecnology, Information Technology

Abstract

Currently the world hit by the Covid-19 outbreak which makes physical meetings (offline) very limited. This challenge creates opportunities, one of which is for Zoom Cloud Meetings (Zoom) as one of the most widely used applications in Indonesia for online meetings. Zoom is the result of the development of information technology that creates a new style of communication, resulting in the Zoomdemic phenomenon. This application is a game changer in the midst of implementing Work From Home (WFH) in Indonesia. The use of Zoom requires a registration process which requires the collection of Personal Data from Users. Zoom is an Electronic System Operator that provides, manages and operates communication services including voice calls, video calls in the form of digital platforms. The author discusses the process of collecting and sharing Personal Data carried out by Zoom using legal rules regarding the implementation of electronic systems and transactions that apply in Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Lloyd, Lord dan M.D.A. Freeman. An Introduction to Jursiprudence. London : English Language Book Society, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Rosadi, Sinta Dewi. Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Bandung : PT Refika Aditama, 2015.

Sanusi, Arsyad. Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi, edisi revisi. Jakarta : Sasrawarna Printing, 2011.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa, 1979.

Wiradipradja, E.Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah. Cet. 2. Bandung : CV Keni Media, 2016.

Jurnal

Hirsch, Dennis D., “The Glass House Effect: Big Data, The New Oil, and the Power of Analogy”, Maine Law Review Vol. 66 No. 2 (Juni 2014), hlm. 374.

Higashizawa, Noriko dan Yuri Aihara. “Data Privacy Protection of Personal Information Versus Usage of Big Data : Introduction of the Recent Amendment to the Act on the Protection of Personal Information (Japan)”. Defense Counsil Journal Vol. 84 No. 4 (2017), hlm. 1

Loi ,Michele dan Paul Olivier Dehaye, “If Data Is The New Oil, When Is The Extraction of Value From Data Unjust”, Philosophy and Public Issues – Tyranny, Democracy, and Economy Vol. 7 No. 2 (2017), hlm. 139

Mungkasa, Oswar. “Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pendemi Covid-19”. The Indonesian Journal of Development Planning Vol. IV No. 2 (2020), hlm. 128.

Rosadi, Sinta Dewi. “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”. Jurnal Veritas et Justicia Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 88.

Overmyer, Scott P. “Implementing Telework: Lessons Learned from Four Federal Agencies”, (IBM Center for The Business of Government : 2012) dalam Oswar Mungkasa. “Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) : Menuju Tatanan Baru Era Pendemi Covid-19”, hlm. 136.

Urquhart, Lachlan, Neelima Sailaja dan Derek McAuley. “Realising the Right to Data Portability for the Domestic Internet Of Things”, Springer (Agustus 2017), hlm. 319.

Wong, Janis dan Tristan Henderson. “How Portable is Portable? Exercising the GDPR’s Right to Data Portability”. Association for Computing Machinery (Oktober, 2018), hlm. 913.

KRTHA BHAYANGKARA | Volume 16 Number 1, June 2022

Hendrawan Agusta 195

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2016 Nomor 1829.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 185.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 112.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privar, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2020 Nomor 1376.

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA).

Disertasi

Salam, Abdul. Hukum Kebendaan Digital (Digital Property) : Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital. Ringkasan Disertasi Doktorr Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Bahan Seminar dan Lain-Lain

European Union Directive 2000/31/EC (Directive on Electronic Commerce).

European Union Regulation No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in The Internal Market.

Gunadi, Widyo. Regulasi Fintech Pada Era Industri 4.0, disampaikan pada Konferensi Digital Transformation and Industry 4.0 di Jakarta pada tanggal 28 November 2018.

Makarim, Edmon. Transaksi Elektronik : E-ID dan Personal Data Protection, Bahan Ajar.

Zoom Privacy Statement.

Internet

Annur, Cindy Mutia. “Imbas Pandemi Covid-19, Pendapatan Zoom Meroket 191% pada Kuartal I-2021”. ”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish diakses 11 Maret 2022.

Amalia, Prita. “Perlindungan Data Menjadi Penting di Era Zoomdemic”. https://www.unpad.ac.id/, diakses 31 Juli 2021.

Budhijanto, Danrivanto. “Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia”. https://www.hukumonline.com/berita/baca/, diakses 31 Juli 2021.

Lestari, Reni. “Zoom Ekspansi ke Asia Tenggara, Buka Pusat Data di Singapura”, https://kabar24.bisnis.com/read/, diakses 4 Agustus 2021.

KRTHA BHAYANGKARA | Volume 16 Number 1, June 2022

Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi…

Parkins, David. “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, But Data”. https://www.economist.com/leaders/, diakses 31 Juli 2021.

Winarto, Yudhi. “Berikut 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif Selain Zoom”. https://lifestyle.kontan.co.id/news/, diakses 31 Juli 2021.

Downloads

Published

2024-04-05

How to Cite

Telaah Yuridis Aplikasi Zoom Dalam Mengumpulkan Data Pribadi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. (2024). KRTHA BHAYANGKARA, 16(1). https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1204