Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Authors

  • Otih Handayani Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557

Keywords:

vaksin, sanksi, keadilan

Abstract

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanah  Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) UUD 1945. Pada Pandemic Covid-19, Pemerintah memimplementasikan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif yang kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa Dalam Perpres No. 14 tahun 2021 menyatakan bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 19 dan tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenai sanksi denda. Hal lain adalah penerima vaksin adalah orang sehat yang sesungguhnya tidak melakukan pelanggaran kesehatan sehingga peraturan ini tidak mencerminkan Asas keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Amartya Sen, 2009, The Idea of Justice, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press

Amartya Sen, 1992, Inequality Reexamined, Oxford : Oxford University Press.

Amri Amir, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta, Widya Medika.

Erfen G.Suwangto, 2016, Pengantar Hukum Kesehatan, Jakarta, Departemen Bioetika dan Hukum Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, Ilmu Perundang- Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Nasution, Thamrin dan Nur, Muhammad. 1986, Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. Jakarta: Gunung Mulia

Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Universitas. Indonesia.

Jurnal

Dalinama Telaumbanua, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Qalamuna, Volume 12 No 1 (2020)

Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume XXI No. 3 (2016)

Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati Irfa Ronaboyd, Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 1 (2021)

Titon Slamet Kurnia, Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi / Constitutional Court and The Right To Be Free From Discrimanatory Treatment, Jurnal Konstitusi, Volume 12, (2015)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pendemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden No. 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-2019.

Internet

https://www.bing.com/search?qjumlah penderita covid-19

https://kabar24.bisnis.com/read/20201026/15/1309845 Bio Farma: 7,6 Persen Orang Menolak Divaksin. Apa Alasannya?

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329447/BPOM Jelaskan Efek Samping Vaksin Sinovac yang Sudah Kantongi Izin EUA

https://mediaindonesia.com/nusantara/386919/Masih Ada Warga Menolak Vaksinasi Covid-19 di Temanggung

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksinasi, ''Mending Saya Bayar Rp 5 Juta''

https://www.alodokter.com/Manfaat Vaksin Penting untuk Mencegah Penularan Penyakit

https://www.liputan6.com/news/read/4482967/Melihat Lagi Perpres Sanksi bagi Warga yang Menolak Vaksinasi

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/Inilah Perpres 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 (menpan.go.id)

https://majalah.tempo.co/read/iqra/85773/Amartya Sen, Keadilan, dan Kebebasan - Iqra -

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Kesehatan/2318/Sembilan Syarat Penerima Vaksin Covid-19

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5510181/Alasan Pengasuh Ponpes di Mojokerto Tolak Vaksin AstraZeneca.

https://www.kajianpustaka.com/2019/12/Status Sosial Ekonomi (Tingkatan, Ukuran dan Faktor yang Mempengaruhi)

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2021). KRTHA BHAYANGKARA, 15(1), 84-102. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557