Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
DOI:
https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.807Keywords:
Free Verdict on Sexual Abuse of MinorsAbstract
In the context of law enforcement, the court has a very important role. Judges who are executors of activities in the field of justice must pay attention to values that develop and live in society and must also master written legal norms (das solen). It is hoped that the court's decision can be used as a correction and record whether it has fulfilled a sense of justice or vice versa based on existing legal facts so that it can be seen whether there is harmonization and synchronization between das solen and das sein. For this reason, in terms of imposing criminal sanctions on every perpetrator of a crime, it really requires the active role of a judge and also law enforcement officials to be able to apply the law fairly. One of the legal issues related to the criminal act of obscenity which is interesting to study is the Supreme Court Decision Number 550 K/Pid.sus/2020 in which the Judge passed an acquittal. The results of the legal research, in this decision the child's testimony seemed to be ignored by the judge, the judge only focused on 1 witness and the results of the post mortem stated that there were abrasions caused by a blunt object but the victim's hymen was still intact, according to the judge the results of the post mortem were not sufficient to confirm that there has been an act of obscenity, in this case the judge did not interpret what was meant by obscenity, it does not mean that if the victim's hymen is still intact, it means that there has never been an act of obscenity at all.
Downloads
References
Buku
Aprilianda, Nurini, (2017). Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik, Malang : Universitas Bhayangkara Press.
Evarinosa, et.al,(2022). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Bandung : Media Sains Indonesia
Fitriyani, (2022). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender, Jakarta : Publica Indonesia Utama.
Hadiyanto, Alwan, dan Prasetyo, Mas Subagyo Eko, (2022). Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana, Pasuruan : Qiara Media.
Lubis, Namora Lumongga, (2016). Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksinya : Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya, Jakarta : Kencana.
Rinaldi, Kasmanto dan Setiawan, Rezky, (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan, Batam : Cendikia Mulia Mandiri.
Rinaldi, Kasmanto dan Setiawan, Rezky, (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan, Batam : Cendikia Mulia Mandiri.
Rifai, Achamad, (2020). Menggapai Keadilan dengan Hulum Progresif sebuah Upaya Menyempuranakan Putusan Hakim pada Keadilan. Makassar : Cas Media Pustaka.
Jurnal
Fitzjave N.B. Sumampouw, “Pemeriksaan Perkara Anak sebagai Saksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Lex Crimen, Vol.8/No.1/2018.
Mutiara Manaroinsong, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Perkosaan”, Lex Et Societatis, Vol.4/No.9/2016.
Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10/No.20, 2014.
Nadya Feronica Gerung, “Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd)”, Lex Privatum Vol. 9/No.5/2021.
Margaretha Laurinsque L.T, et.al, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Metro)”, Jurnal Wajah Hukum, Vol.5/No.1/2021.
Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Octo Iskandar, Robiah
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.