Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara

Authors

  • Sudjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.809

Keywords:

Peraturan, Covid 19, Tanggung jawab

Abstract

Penanganan Pandemi Covid 19 melalui kebijakan perundang-undangan merupakan tanggung jawab yang perlu diimplementasikan dalam konsep negara kesejahteraan tetapi perlu didukung partisipasi aktif masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan dan yuridis empiris, Teknik pengumpulan data bersumber dari data sekunder, dan analisis data bersifat normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan  tanggung jawab Negara  melalui kebijakan perundang-undangan  secara bertahap dalam Penanganan Pandemi covid 19  telah diimplementasikan sesuai konsep negara kesejahteraan   karena  negara telah melakukan kewajiban untuk memenuhi karakter dalam memberikan perlindungan secara khusus, sehingga menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial tetapi  upaya pemenuhan tanggung Jawab Negara  tersebut dikaitkan dengan sistem hukum menurut Friedman masih terkendala  rendahnya budaya hukum masyarakat dalam mentaatinya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; ASocial Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2009). Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; ASocial Science Perspective), (Bandung: Nusa Media, 2009).

Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2010).

¬¬¬¬¬___________, Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Mulyadi, Dedy, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Sutrisno, Edy, Mengenal Perencanaan, Implementsi & Evaluasi Kebijakan/Program, (Surabaya: Penerbit, Untag Press, 2009).

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Utami, Penny Naluria. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat.” Jurnal HAM 9, no. 1 (2018): 1–17.

Adityo Susilo et al, Coronavirus Disease 2019: “Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret (2020): 46.

Agustino, Leo, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270, Agustus (2020): 254.

Ardinata, Mikho, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus (2020):326.

Fahmi, Sudi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April (2011): 212 – 228.

Febriansyah, Ferry Irawan, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, PERSPEKTIF Volume XXI No. 3 Edisi September (2016): 221.

Hakim, Lukmanul, Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press (Malang: Kelompok Penerbit Intrans, 2010): 48.

Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China”. Lancet. 2020:395 (10223):497-506.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi HUKUM”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September (2020): 307.

Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni (2014): 7.

Rothan HA, Byrareddy SN. “The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimmun. 2020”; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433 (diakses 4 Januari 2021).

Silviana, Ana, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, Jurnal Pandecta Volume 7. Nomor 1 Januari (2012): 115.

Sudjana, “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember (2016): 13.

Internet

Aida, N.R. "Rekap Perkembangan Virus Corona Wuhan dari Waktu ke Waktu". (Kompas Online, Januari 28, 2020, hlm 1-2),https://www. kompas.com/tren/read/2020/01/ 28/054600665/rekap-perkembanganvirus-corona-wuhan-dari-waktu-ke-waktu (diakses 7 Janu- ari 2021).

Barkatullah, Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", http:// eprints.ulm. ac.id / 138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf (diakses 5 Februari 2021).

Kamus Bahasa Indonesia, https://carapedia.com/pengertian_definisi _peraturan_ info2113.html (diakses 14 Januari 2021).

Luthfia Ayu Azanella, "Kasus Covid-19 Hampir 1 Juta, Penanganan Pandemi di Indonesia Belum "On the Right Track", https://www.kompas. com/tren/read/2021/01/26/125900965/ kasus-covid-19-hampir-1-juta-penanganan-pandemi-di-indonesia-belum-on-the (diakses 13 Januari 2021).

H.P, Sari, “Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah”. (Kompas Online, 11 April 2020). Retrieved from https://nasional. Kompas com/read/ 2020/04/11/ 20351811/ indonesia-disebut berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir (diakses 10 Januari 2021).

Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai SArana Mewujudkan Tujuan Negara”, Jurnal Legislasi Indonesia, (2018):7. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/65 (diakses 17 Januari 2021).

https://idcloudhost.com/mengenal-perbedaan-lockdown-dan-psbb-selama-pandemi-virus-corona-covid -19/ (diakses 20 Januari 2021).

https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan (diakses 3 Januari 2021).

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19- di-indonesia (diakses 12 Januari 2021).

https://www.kompas.com/covid-19 (diakses 13 Januari 2021).

http:// id.shvoong.com/ writing-and-speaking/ presenting/2202699- pengertian-kebijakan/ # ixzz2Fs6 QdboO, (diakses 16 Januari 2021).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50cf39774d2ec/peraturan-presiden/ (diakses 5 Februari 2021).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ffce5b9240c9/keputusan-presiden (diakses 7 Feruari 2021).

https://www.jurnalhukum.com/pembatasan-sosial-berskala-besar/ (diakses 8 Februari 2021).

https://www.inews.id/news/nasional/kasus-covid-naik-10994-orang-ini-10-provinsi-penambahan- terbanyak (diakses 9 Februari 2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/10411081/terus-kawal-pengadaan-dan-distribusi-vak- sin-covid-19-ini-rekomendasi-kpk (diakses 9 Februari 2021).

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia (diakses 9 Febrauari 2021).

https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/01/093200165/vaksinasi-covid-19-tak-berjalan-sesu- ai-rencana-awal-apa -akibatnya-(diakses 10 Februari 2021).

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124182820-20-597786/anies-perpanjang-psbb-ja- karta-hingga-8-februari-2021 (diakses 12 Februari 2021).

Listyaningrum, Novita dan Rinda Philona, “Penegakan hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi, (2021): 4737. http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI Vol.15 No.7 Februari 2021 (diakses 4 Januari 2021).

Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. “Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study”. Chin Med J. 2020; published online February 11. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722 (diakses 4 Januari 2021).

Park, S.N. (2020). “Cults and Conservatives Spread Coronavirus in South Korea Seoul seemed to have the virus under control. But religion and politics have derailed plans”. (Foreign Policy Online, 27 Februari 2020). Retrieved from https://foreignpolicy.com/ 2020/02/27/coronavirus-south-korea-cults-conservativeschina/ (diakses 9 Januari 2021).

Prabowo, Dani, "Darurat Kesehatan, Penegak Hukum Diminta Tak Mudah Penjarakan Masyarakat", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/10292281/darurat-kesehatan-penegak-hukum-diminta-tak-mudah-penjarakan-masyarakat (diakses 7 Februari 2021).

Siregar, Sarah Nuraini, Politik Nasional:” Polri di Masa Pandemi COVID-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi.” http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi (diakses 7 Februari 2021).

Wibowo, Agus. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, https:// covid19.go.id/p/ berita/empat-strategi- pemerintah-atasi-covid-19 (diakses 5 Februari 2021).

Yasin, Johan, “Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, https://ejournal.unisba.ac.id/ index.php/syiar_hukum/article/ viewFile/ 541/pdf, (diakses 19 Januari 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/ 1 /2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Sudjana. (2021). Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 197–222. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.809