Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia

Authors

  • Andi Desmon Universitas Ekasakti

DOI:

https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826

Keywords:

law, omnibus, undang-undang

Abstract

Gagasan konsep omnibus law sebagai metode dalam penyusuanan peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah menjadi perbincangan dikalangan pengemban hukum, baik pengemban hukum teoritis maupun pengemban hukum praktis. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan omnibus law dalam sistem perundang-undangan Indonesia termasuk ke dalam undang-undang dan mempunyai derajat yang sama dengan undang-undang, yang dibuat, dibentuk, dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi legislasi (DPR bersama Presiden), sehingga dapat diuji oleh mahkamah konstitusi, baik diuji secara materil maupun diuji secara formil.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Jakarta: Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1976.

Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Sri Soemantri Martosoewignjo, Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.

Jurnal

Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Bayu Dwi Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9, No. 1, April 2020.

Firman Freaddy Busro, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Ibnu Sina Chandranegara, Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 2 VOL. 27, MEI 2020.

Muhammad Azhar, Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020. https://mediaindonesia.com/read/detail/285210-4-ruu-omnibus-law-masuk-prolegnas-prioritas-2020.

Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?. https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yang-disinggung-jokowi-dalam-pidatonya.

Maria SW Sumardjono, Omnibus Law Sumber Daya Alam, Artikel Opini, Kompas 28 November 2019. https://kompas.id/baca/opini/2019/11/28/omnibus-law-sumber-daya-alam/

Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Memahami Gagasan Omnibus Law. https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/

Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence". https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-for-better-coherence.html.

Downloads

Published

2021-12-09

How to Cite

Desmon, A. (2021). Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, 15(2), 309–318. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826