Pertanggungjawaban Pidana Secara Deelneming Dalam Perdagangan Souvenir Berbahan Satwa Penyu Sisik

Abstrak

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik sangat rendah, sementara perburuan oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. yang menunjukkan tindakan seperti perdagangan cinderamata yang terbuat dari penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming pada perdagangan cinderamata berbahan dasar satwa penyu sisik dan untuk mengetahui alasan penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata padahal penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming pada perdagangan cinderamata yang terbuat dari satwa penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah diundangkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan terhadap penyu sisik dari perburuan dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.