Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan Data Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31599/3rtwfd20Keywords:
Data protection officer, Personal data protection, Supervisory authorityAbstract
Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection mandates the establishment of an independent supervisory agency to ensure the effective implementation of data protection norms in Indonesia. However, as of the end of 2025, this agency has not yet been established, creating an institutional vacuum that has serious implications for the effectiveness of data protection officers and the accountability of data controllers. This study aims to analyse the legal impact of the absence of a supervisory agency on data protection officers and its implications for the responsibilities of data controllers and processors. Using a normative juridical approach with a legislative approach, this study shows that without a supervisory agency, data protection officers are in a vulnerable position: they are operationally responsible but not legally protected. They are burdened with strict normative obligations but do not have formal protection mechanisms in the event of data breaches. On the other hand, the obligations of data controllers as stipulated in Article 47 of the PDP Law become immeasurable and declarative because there are no effective verification, enforcement, or dispute resolution mechanisms. The findings indicate that the legal architecture of the PDP Law is incomplete without an independent supervisory agency. Furthermore, the absence of a supervisory agency hinders the development of professional standards, technical guidelines, and non-litigation dispute resolution forums. The research recommendations include accelerating the establishment of a supervisory agency and issuing a Government Regulation that guarantees independence, competence, and legal protection for the data protection officer as a key actor in national personal data governance.
Downloads
References
Adhyputra, M. F., Ahmadi, T., & Rifqi, M. (2024). Gagasan Pelindungan Data Pribadi Oleh Lppdp Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan Dengan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Singapura. Jurnal Nomokrasi: Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS, 2, 56–74.
Ajiraga, H. (2025). Peran dan Tanggungjawab Data Protection Officer dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. 5, 261–290.
Ayiliani, F. M., & Farida, E. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai UpayaPelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6, 431–455.
BCA. (2025). Kebijakan Pelindungan Data dan / atau Informasi Konsumen.
Center, K. I. (2021). Kesiapan Industri Dalam Pelindungan Data Pribadi Survei Terhadap Perusahaan Digital Tahun 2021.
Chushairi, S. M., Fithry, A., & Rusfandi. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Perspektif Perlindungan Data Pribadi. Jendela Hukum, 12, 29–122.
Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. In ELSAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Doly, D. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. Negara Hukum, 12(2), 224.
Faizah, A. F., Dharmawan, A. F., Pratama, G. G., & Rosadi, S. D. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1.
G, S. D., L, S. O. P., & K, A. K. P. (2025). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP. 4(2), 106–113.
Ginting, F. M., & Ramadhan, L. M. A. (2025). Urgensi Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelindungan Data Pribadi Sebagai Upaya Mengatasi Kesenjangan Praktik Terhadap Kepatuhan Feby Monika Ginting. LAKSMI SARI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora, 4, 1–12.
Hs, F., & Rahmatullah, N. (2025). Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, 6, 209–223. https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.4349
Iskandar, Y. (n.d.). Peran Strategis Data Protection Officer sebagai Profesi Hukum.
Karo, R. P. . K., & Prasetyo, T. (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Penerbit Nusa Media.
Martien, D. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi. Mitra Ilmu.
Pradhipta, A. P., & Yudiantara, I. G. N. K. (2025). Analisis Regulasi Perlindungan Data Pribadi. 3(7).
Rosadi, S. D. (2023). Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Sinar Grafika.
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Rajawali Pers.
Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
Wardhono, R. D. T. K., Badrawani, W., Deviana, A., Pramudyastuti, M., & Shalehanti, N. (2024). Pelindungan Data Pribadi Di Bank Indonesia Dan Lembaga Jasa Keuangan: Rekomendasi Kebijakan Dan Teknis Pengaturan (Vol. 40).
Widjaja, G., & Cesarianti, F. M. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 Dan Pasal 60 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, 1(4), 234–242. https://doi.org/10.62335/8qf44b59
Wiraguna, S. A. (2025). Strengthening the Functional Autonomy of Data Protection Officers Under Indonesia ’ s PDP Law 2022 : A Critical Legal and Institutional Review. 4(3). https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.2317
Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia. Widina Media Utama.
_-_Copy1.jpg)
