Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika
DOI:
https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.817Keywords:
Criminal Sanctions, Narcotics, Police StrategyAbstract
This study aims to determine criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes, strategies that can be carried out by the police to reduce drug trafficking and obstacles to law enforcement officers in eradicating narcotics cases. The data analysis method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach. The results of the study stated that criminal sanctions are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, regarding criminal provisions regulated in Articles 111 to Article 147, while the strategy carried out by the police in eradicating the spread of narcotics is through pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by coaching the community through outreach about the effects of narcotics, preventive efforts are carried out by increasing supervision of narcotics trafficking and repressive efforts are also carried out as prosecution of drug crime acts. Obstacles to law enforcement officers in disclosing narcotics cases are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles.
Downloads
References
Buku
Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika: Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Dilarang Secara Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Hukumannya Menjalani Rahabilitasi Pelaku Peredaran Narkotika, Hukummnya Pidana Berat, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju, 2020.
Muhammad Hatta, Penegakan Hukum: Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019
Jurnal
Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyelahgunaan Narkotika”, Jurnal Ius Constituendum | Vol 5 No 2 (Oktober 2020).
Ernita Dewi, Khalida Ulfa, Safirussalim, “Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” International Journal of Government and Sosial Science, Vol.7, No.2 (April,2022).
Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari, “ Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.3, 2018.
Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, ”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Analogi Hukum, Vol 4, No 3, 2022.
I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 (Oktober, 2020).
I Gede Dharma Yudha, A.A Sagung Laksmi Dewi Dewi, I Nyoman Sujana, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli”, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.3, 2019.
Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, “Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, (Mei 2022).
Riki Afrizal, “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika”, Vol 27 No 1 (Juli 2020).
Setiawan, Arisman, “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lapas Kelas II A Karawang dengan Menggunakan Analisis SWOT”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8 No.5, 2021.
Tesis
Yunita Lestari, “Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan Keadilan dan Kepastian Hukum”, (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Wetboek van Strafrecht (WvS).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI 2022.
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hellyn Kristiono, Nynda Fatmawati
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.