Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Menuju Bali Era Baru

Kadek Julia Mahadewi

doi:10.31599/sasana.v9i1.1348

Authors

Kadek Julia Mahadewi Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1348

Keywords:

PPKM , Legal Enforcement, Covid 19

Abstract

The purpose of this study is to examine the law enforcement of the Restriction of Community Activities in Bali Province in accordance with the National legal system. This study uses an empirical legal approach, with a descriptive nature of research. The regulation of limiting community activities based on the Regulation of the Governor of Bali Province No. 40 concerning the Application of Health Protocols is emphasized again in the Circular of the Governor of Bali Number 7 of 2021 concerning the Regulations for Restricting Community Activities shows that the implementation is not yet effective. The law in this society can be seen that there is still a high number of numbers exposed to Covid 19 so that the Government continues to introduce new regulations and extend the Regulations for Clearing Community Activities to reduce the rate of development of Covid 19.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU

Bahder, John Nasuition, Metode Penelitian Hukum, (Jambi,CV Mandar Maju, 2008)

Amiruddin, H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Brugink,JJH,1999 Refleksi Tentang Hukum , (Bandung.Terjemahan Arief Sidharta, PT Aditya Bakti, 1999)

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum ,(Bandung, Reflika Aditama , 2010)

Shalihah,Fithriatus,, Sosiologi Hukum , (Depok , Raja Grafindo, 2017)

Sadi,Muhamad, , Pengntar Ilmu Hukum ,( Jakarta, Kencana, 2014)

Rahardjo, Satjipto , Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, , (Yogyakarta, Genta Pubblish, 2009)

Raharjo, Handri, Sistem Hukum Indonesia,( Yogyakarta, Pustaka Yisutisia,2016)

Warrasih Pujirahayu ,Esmi, Budaya Hukum Pancasila, (Yogyakarta, Tahafamedia,2014)

JURNAL

Ayu Agung Ika Pramesti, Dewa, Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan , Jurnal Kertha Wicana Vol. 10 No 1 (2020) ;71-82.

Izzty, “ Kebijakan Pemerintah Akibat Panik Buying Akibat Covid 19”,Info Singkat, 12, No.5/I/Puslit/Maret/2020, (2020); 19-33

Karyono, “Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona ( COVID 19) Kabupaten I dramayu” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 8 No 2 (2020); 164-173

Harinusa,Nany “Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19”, Jurnal Biomedika Kesehatan 3 (2020): 90-100

Hasrul, Muh, “ Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19”, Legislatif 3 No 2 (2020), 15-30.

Syafrida, “ Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 7 No. 6 (2020), pp. 495-510

Supriyadi,” Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik”,Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , Oktober , 2020 ; 91-99

Sukur, Halim “ Penanganan Pelayanan KEsehatan Di Masa Pandemi Covid Dalam Persepektif Hukum Kesehatan”. Jurnal Inicio Legis 1 Nomor 1 (2020); 1-15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

(Lembaran Negata Indonesia Tahunn 1984 Nomor 20 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

JURNAL HUKUM SASANA | Volume 9 Number 1, June 2023

Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali …

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Desase 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Virus Disease 2019.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019 dalam Tatan Kehidupan Baru.

Surat Edaran Gubernur Bali 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tata Kehidupan Baru

Surat Edaran Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa / Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali