The Role of Curators in Bankruptcy Legal Issues Between Debtors and Creditors in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU)
DOI:
https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3477Keywords:
Curator, Debtor, creditor, Role of curator in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), Supervising JudgAbstract
In accordance with article 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) Bankruptcy article 1 which explains that a creditor is a person who has receivables due to an agreement or law that can be collected in court. A debtor is a person who has debts due to an agreement or law whose payment can be collected in court. A bankrupt debtor is a debtor who has been declared bankrupt by a court decision. The Curator is the Estate Office or an individual appointed by the Court to manage and settle the assets of the Bankrupt Debtor under the supervision of the Supervisory Judge in accordance with this Law. Debt is an obligation that is stated or can be stated in an amount of money either in Indonesian currency or foreign currency, either directly or which will arise in the future or contingently, which arises due to an agreement or law and which must be fulfilled by the Debtor and if not fulfilled gives the Creditor the right to obtain fulfillment from the Debtor's assets. In the event of bankruptcy, the curator has full authority after the bankruptcy decision is issued by the Judge. The curator's responsibilities are divided into 2 (two), namely the responsibility as a curator in his capacity as a curator, and the responsibility of the curator in his capacity not as a curator. The role of the curator in postponing debt payment obligations is to manage and distribute the debtor's assets to creditors in accordance with the regulations and priorities stipulated in the Bankruptcy Law. The curator also ensures that payments are made fairly and in accordance with the law. The duties and roles of the curator in the bankruptcy process are 1) Managing the debtor's assets after the debtor no longer has the authority to manage the assets. 2) Managing and settling the bankruptcy estate from the date the bankruptcy decision was pronounced. 3) Revealing bank secrets to obtain complete information regarding the debtor's assets. 4) Carrying out execution of all debtor assets that are outside the jurisdiction of Indonesia In carrying out his duties, the curator will be supervised by a supervising judge. The supervising judge is tasked with supervising the authority and implementation of the curator's duties so that he always carries out his authority and duties within the specified limits.
Downloads
References
BUKU-BUKU
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2012
Barda Nawawi Arief. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2011
Bernard Nainggolan, Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit, Alumni, Bandung, 2014
D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutoris, Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
Darji Darmodiharjo, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta 1988
Dermawan M. Kemal. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung, Citra Aditya Bhakti. 1994
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
Djisman Samosir. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Binacipta, Bandung. 1992
Dossy Iskandar & Bernard L. Tanya, Ilmu Negara “Beberapa Isu Utama”, Srikandi, Surabaya, 2005
E. Suherman. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Penerbit Alumni, Bandung. 1984
-----------------, Failissement, Bina Cipta, Jakarta 1997
Erdianto Efensi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 2011
H. Krabbe, dkk, The Modern Of The State, The Hague Martinus Nijhoff, 1922
H. Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
Immanuel Kant. The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right. 1976
Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
JG Starke. Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja. Sinar Grafika, Jakarta. 2004
Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta 2000
Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajagrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi), Bandung, Alumni, 2002
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
M. A. Moegni Djojodirdjo, “Perbuatan Melawan Hukum”, Jakarta: Pradnya Paramita 1979
Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, PT Alumni, 2006
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993
Muchtar Arfandi, , Himpunan Kuliah Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 2005
----------, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
Munir Fuady, Hukum Pailit, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
-------------- Dinamika Teori Hukum. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
R. Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010
Rahayu Hartini, Edisi Revisi Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1996
Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002
-----------, Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983
Setiawan, Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasinya kini, Dalam Rudi . Lontoh, dkk; Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang : Alumni, Bandung, 2001
Soedjono Dirdjosisworo. Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan). Bandung, Sinar Baru. 1984.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983
Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009
Sunarmi, Hukum Kepailitan, ,Jakarta, Softmedia, 2010
Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2006
--------------------------, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana Indonesia, Jakarta, Softmedia, 2010
Suwarsono Muhammad, Strategi Penyehatan Perusahaan Generik dan Kontekstual, Ekonisia, Yogyakarta, 2001
Syamsuddin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa: 2012
Tri Hernowo, Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan, Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed), Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta
Yusuf Sohofie, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
JURNAL
Ronald Saija, Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga, Jurnal SASI Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018, hlm. 116
Sigit Riyanto. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Jurnal Fakultas Hukum UGM
Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999, hlm. 78
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
INTERNET
Anggar Septiadi, Ada Dugaan Fraud Dalam Kasus Gagal Bayar Duniatex, Bareskrim Lakukan Investigasi Diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-dugaan-fraud-dalam-kasus-gagal-bayar-duniatex-bareskrim-lakukan-investigasi pada 1 Juni 2021 pukul 01,45 WIB
Bagus Ra Kuti, Kasus Gagal Bayar: Tanda-tanda Awal Krisis? Diakses dari https://liranews.com/kasus-gagal-bayar-tanda-tanda-awal-krisis/ pada 1 Juni 2021 pukul 01.51 WIB
Suhanda, Tren Perusahaan Mengajukan Pailit, Pidana Menanti, diakses dari https://rri.co.id/nasional/hukum/872927/tren-perusahaan-mengajukan-pailit-pidana-menanti pada 29 Mei 2021 Pukul 16.23 WIB
PUTUSAN
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 33/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst
Perkara no. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Noviriska, Dwi Atmoko
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.