Pengaruh Pemimpin, Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan
DOI:
https://doi.org/10.31599/xrhzzc96Keywords:
Kinerja Pegawai Pemerintahan, Pemimpin, Kompetensi, Lingkungan KerjaAbstract
Pengaruh Pemimpin, Kompetensi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan adalah artikel ilmiah studi pustaka dalam ruang lingkup bidang ilmu. Tujuan artikel ini membangun hipotesis pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Objek riset pada pustaka online, Google Scholar, Mendeley dan media online akademik lainnya. Metode riset dengan library risearch bersumber dari e-book dan open access e-journal. Analisis deskriftif kualitatif. Hasil artikel ini: 1) Pemimpin berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; 2) Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan; dan 3) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan. Hasil penelitian ini adalah, penerapan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat telah optimal menurunkan tingkat pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil di Pemerintah Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Kendala pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu: dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat atasan langsung yang ditunjuk memiliki wewenang dan tupoksi tugas serta bertanggungjawab dalam menangani masalah kepegawaian yang ada dalam SKPD, permasalahan hukum yang terjadi yaitu: kurangnya tanggung jawab atasan langsung dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM sebagai SKPD yang sepenuhnya menangani Kasus ini.
Downloads
References
Ade Maman Suherman, (2002). Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Ghalia Indonesia, cetakan I, Jakarta.
Agussalim Andi Gadjong, (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004).
Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif (PT. Rajagrafindo Persada, Depok: 2021).
Hestu Cipto Handoyo, (1998). Otonomi Daerah, titik berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, cetakan pertama, Penerbit Irma Jaya, Yogyakarta.
Bambang Sunggono, (2009). Metodologi Penelitian Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. C.F.G.
Basah, Sjachran. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi diIndonesia. Alumni, 1989.
Dr. Haryanto, CA. Sejumput Penggalan Keuangan Daerah. Undip Press, Semarang : 2019.
Ghalia Indonesia, Cetakan I, Ciawi Bogor. Bagir Manan, (1990). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Diesertasi, UNPAD, Bandung.
Ghalia Indonesia, Jakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hotma P. Sibuea., Dwi Seno Wijanarko., Dinamika Negara Hukum (PT.Rajagrafindo Persada, Depok: 2019).
Hotma P. Sibuea., Ilmu Politik Hukum (PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2016);
Josef Riwu Kaho, (2003). Prospek Otonomi di Indonesia. Fisipol UGM,Yogyakarta
Karianga, Hendra. Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di EraOtonomi Daerah. Prenada Media, 2017.
Letjen TNI (Purn) Dr. TB Silalahi, SH., Otonomi Daerah Percontohan(Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta: 2009).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Author(s)
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.