Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice)

Authors

  • Fernando Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

DOI:

https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1264

Keywords:

Legal Aid, Police Code of Professional Ethics, Justice

Abstract

As a consequence of the violation of the Police code of ethics by members of the National Police, there is ethical responsibility in the session of the National Police Professional Code of Ethics Commission. Legal assistance in the form of assistance is the constitutional right of every citizen, including members of the National Police. The issuance of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid within the Police, should be a tangible manifestation of the responsibility of the National Police for legal rights and justice for members of the Indonesian National Police. This type of research is carried out using a normative juridical method, which is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. That the enforcement of the Police Professional Code of Ethics must be carried out in an objective, accountable manner, upholding legal certainty and a sense of justice.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008)

Pudi Rahardi, Polri Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi, (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007)

Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, (Yogyakarta, Laksabang Mediatama, 2005)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 memberikan Hak Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan bagi anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etrik Profesi Polri

Perturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri

Peraturan Kepala Divisi Hukum Polri Nomor 1 Tahun 2010

Surat Kabar Online

https://humas.polri.go.id/2021/11/02/propam-polri-catat-pelanggaran-anggota-selama-tahun-2021-ini-rinciannya/

http://www.uub.ac.id, Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum, (Diakses 23 Januari 2022).

Downloads

Published

2024-04-05

How to Cite

Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan (Access to Law and Justice). (2024). Jurnal Hukum Sasana, 8(1). https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1264