Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara di Tengah-tengah Masyarakat

Abstract

Reformasi 1998 dengan tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto 
menghasilkan perombakan yang sifatnya institusional dan belum 
sampai pada paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka 
pembangunan bangsa (nation building). Setelah Joko Widodo terpilih 
menjadi Presiden, langkah awal yang ditekankan kepada seluruh lembaga 
pemerintahan (kementerian dan non-kementerian) melakukan revolusi 
mental. Revolusi mental yang menjadi jargon pemerintahan Joko Widodo 
ditarjamahkan dalam Reformari Birokrasi Polri (RBP). RBP pada awalnya 
lahir atas dasar “kemauan perubahan” yang datang dari dalam institusi (the 
spirit of internal change), dengan mengusung 3 pilar perubahan yang lebih 
dulu dirumuskan dalam “Buku Biru Reformasi Polri”, yaitu: intrumental, 
struktural dan kultural. Namun sejauh ini, RBP belum sepenuhnya berjalan 
maksimal. Terlihat dari beberapa riset media massa maupun kajian akademik 
yang menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih 
rendah. Oleh karena itu, Polri ke depan harus merumuskan kebijakan 
yang lebih strategis, cepat serta tepat dalam menghadapi perkembangan 
dinamika kejahatan dalam negeri maupun internasional. Manajemen 
pengetahuan (knowledge management) sangat berperan penting dalam 
membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam perdebatan 
akademik yang terfokus pada peran polisi modern, bahwa keberhasilan polisi 
tidak hanya dihitung dari sejauhmana tindak pidana kriminalitas dapat 
diselesaikan, namun pendekatan yang digunakan sejauhmana kedekatan 
polisi dengan masyrakat sekitar. Dari kerangka pemikiran inilah polisi saat 
ini didorong ke arah Democratic Policing yang mengakomoditr 5 penilaian: 
(1) protecting democratic political life; (2) governance, accountability, and 
transparancy; (3) service delivery for safety, justice and security; (4) proper 
police conduct; dan (5) police as citizens